Gubernur Minta Bupati/Wali Kota se-Sumsel Cepat Belanjakan APBD

PALEMBANG, SIMBUR – Gubernur Sumsel H Herman Deru SH MM mengumpulkan seluruh bupati/wali kota dan jajaran se-Sumsel di Griya Agung, Selasa (21/7). Mereka dikumpulkan untuk menindaklanjuti hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor 15 Juli lalu.

Gubernur ingin memberikan pengarahan khusus agar bupati/wali kota se-Sumsel segera memaksimalkan penyerapan APBD pada masa pandemi Covid. “Instruksi saya belanja. Belanjakan uang yang ada secepatnya agar APBD ini dapat menstimulan pergerakan ekonomi di lapangan,” tegas Gubernur.

Dengan aksi ini Gubernur berharap pertumbuhan ekonomi Sumsel pada tahun ini tetap mendekati 6 persen. Meski demikian, ia juga mengingatkan agar proses pemulihan ekonomi ini jangan sampai meninggalkan protokol kesehatan. “Semua parah tapi Alhamdulillah menurut data BI pertumbuhan ekonomi Sumsel masih stabil di angka 4,98 persen,” lanjutnya.

Gubernur tak menampik potensi penurunan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika bupati/walikota tidak segera membelanjakan APBD. Karena APBD ini merupakan stimulan penting bagi roda perekonomian. “Orang kalau mau beli kuliner harus ada uang. Nah kalau uang gak berputar ada di kas saja kan tidak bisa,” ujarnya.

Hingga saat ini dikatakannya rata-rata daerah baru membelanjakan 20-40 persen saja dari anggaran mereka. Sektor yang dibelanjakan juga masih terbatas berupa belanja sembako untuk bantuan ke masyarakat. “Sektor buruh, tukang angkut, pertanian bagaimana kalau baru sektor itu yang dibelanjakan. Ini yang harus kita sadari bahwa peredaran uang dari kas kita adalah stimulan ekonomi,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mempersilakan Bupati/Wako melakukan improvisasi. Selama tidak ada kick back ia menganjurkan daerah untuk mulai belanja. “Yang penting, harus ada pengadaan, distribusi dan penerimanya,” tegas Herman Deru.

Untuk memulihkan ekonomi sesuai arahan pusat, Gubernur memastikan segera menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah. Ia pun sudah melibatkan OJK, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bahkan Bank Sumsel Babel (BSB). Dengan harapan Rp4,4 triliun kuota KUR untuk Sumsel dapat tersalur maksimal.

“Sekarang KUR ini baru tersalur 30 persen. Kendalanya inventarisasi laporan awal pada analisis capon debitur. Tapi kami sudah punya model yang berhasil di Kecamatan Muara Telang Desa Talang Rejo Banyuasin. Ini akan kita jadikan contoh bagi kabupaten kota lainnya,” tambahnya.

Di desa tersebut petani sudah bisa mendapatkan pinjaman ke bank. Di sana kepala desa mengambil peran penjaminan. Meski tanpa agunan petani dapat menggunakan kredit untuk mengolah sawah. Pinjaman yang didapat sangat bervariasi hingga Rp20 juta.

“Di Sumsel setelah level kabupaten selesai, untuk KUR di bawah Rp50 juta jika analisisnya jelas, usaha dan cara bayar serta potensi bayarnya jelas Pemprov juga bersedia menjadi penjamin,” tambahnya.

Di tempat yang sama Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad mengaku sangat senang dengan inisiasi Gubernur Sumsel memanggil semua bupati/walikota. Dengan adanya arahan untuk membelanjakan APBD ini mereka semakin yakin melangkah ke depan. “Dengan arahan ini semuanya menjadi lebih jelas. Secepatnya kami akan tindaklanjuti arahan Gubernur,” ujarnya.

Hadir sejumlah bupati/walikota, di antaranya Walikota Lubuklinggau Prana Putra Sohe, Walikota Pagaralam Alpian Maskoni,.Bupati OKU Timur Khalid Mawardi, Bupati Banyuasin Askolani. Kemudian, Bupati PALI Heri Amalindo, Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, serta sejumlah Wawako dan Wabup serta Sekda. Hadir pula Pimpinan Himbara Sumsel, Bulog Sumsel dan segenap Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.(kbs/rel)