Cegah Karhutla, Sosialisasikan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar

PALEMBANG, SIMBUR – Guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah daerah diharapkan dapat mensosialisasikan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Imbauan tersebut disampaikan pada hari kedua pembekalan kesiapan menghadapi bahaya karhutla di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019. Kegiatan yang diketuai Mayjen TNI (Purn) Drs Amrin, MAP itu digelar BNPB Pusat di Hotel Santika Premiere Jl Gubernur H Asnawi Mangku Alam No 168-169 Sukarame Palembang, Selasa (18/6).

Prabianto Mukti Wibowo dari Kementerian Perekonomian memberikan materi tentang konsep pencegahan Karhutla dengan metode Claster. Menurut dia, semua harus melaksanakan rencana aksi 2019 dengan mengaktifkan koordinasi, peningkatan deteksi dini, patroli lapangan, penegakan hukum dan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla.

“Mendorong Gubernur dan Bupati yang daerahnya rawan karhutla agar segera menetapkan status siaga lebih dini. Dengan status siaga tersebut, instansi terkait di pusat dapat menyiapkan bantuan dukungan. Selanjutnya, mengimbau pemerintah daerah mensosialisasikan PLTB sesuai UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan serta Permentan No. 05/Permentan/KB410/I/2018 tentang Pengolahan Lahan Tanpa Bakar,” terang Prabianto.

Narasumber lainnya dari Fakultas Pertanian Unsri, Dr Ir M Umar Harun MS  yang memberikan materi tentang pemberdayaan masyarakat di wilayah rentan Karhutla untuk memanfaatkan lahan dalam rangka peningkatan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Dia menjelaskan,  masyarakat perlu diberikan penyuluhan tentang peternakan, perikanan disamping dari berkebun dan bertani. Menurutnya, apabila masyarakat  masih banyak membuka usaha dengan cara berkebun apalagi mengelola lahan gambut yang dibuka saat musim kemarau dengan cara membakar lahan itulah yang dapat berdampak pada kabut asap.

“Pemerintah juga menyiagakan berbagai pos komando pengawasan di titik api tertentu, memberikan pengarahan terkait metode penanaman sawit kepada para petani menjelang musim tanam dengan melibatkan Kementerian Pertanian dan menangkap pembakaran lahan,” jelasnya.

Masih kata dia, kegiatan pertanian dapat terganggu karena pembakaran hutan yang terjadi. Karena asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan menghalangi masyarakat untuk bekerja di sawah mereka. Tanaman padi pun akan layu karena tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kerugiannya adalah kekurangan bahan pangan.

“Apabila bahan pangan tidak dapat terpenuhi maka akan mengakibatkan kelaparan yang berkepanjangan dan pengeluaran Pemerintah Daerah akan semakin bertambah untuk membeli bahan pangan dari luar daerah,” ujar Umar Harun.

Berbagai macam ide dan inovasi berkembang saat pembekalan Karhutla tersebut. Di penghujung kegiatan menjelang penutupan, para tamu undangan disuguhkan beberapa peragaan dalam menggunakan alat peralatan untuk penanggulangan Karhutla yang didemonstrasiklan oleh anggota BNPB.

Kegiatan ini diikuti personel dari pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pejabat BPBD provinsi dan kabupaten/kota, pejabat TNI tingkat Kodam, Korem dan Kodim jajaran Kodam II/Swj di wilayah Sumsel, pejabat Polri tingkat Polda, Polres jajaran Polda Sumsel, pejabat Dinas Damkar Provinsi dan Kabupaten/Kota, pejabat Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, unsur akademi, tokoh masyarakat, LSM, dan kalangan pengusaha serta unsur media.(kbs)