Atasi Karhutla, Sumsel Diguyur Dana Bantuan Presiden Senilai Rp100 Miliar

PALEMBANG, SIMBUR – Sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 2026 diguyur dana Bantuan Presiden Prabowo senilai Rp100 miliar. Hal itu terungkap saat paparan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla di Posko Utama Satgas Karhutla di Kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (15/9).

Adapun rinciannya, Pemprov Sumsel mendapatkan bantuan Rp30 miliar. Selain itu, Pemkab Musi Banyuasin (Muba) sebesar Rp20 miliar, Ogan Komering Ilir (OKI) Rp10 miliar, serta Ogan Ilir (OI) dan Banyuasin masing-masing senilai Rp15 miliar. “Dengan demikian, total bantuan yang disiapkan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di Sumsel mencapai Rp 100 miliar,” ujar Menhut.

Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan, kedatangannya bersama Kepala BNPB ke Sumsel merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat untuk melihat secara langsung kondisi penanggulangan karhutla sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, pertemuan secara langsung dengan para pemimpin daerah dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla menjadi penting karena berbagai persoalan di lapangan dapat diselesaikan secara bersama-sama.

“Kami yakin dan percaya bahwa dengan menghadiri secara langsung, bertemu dengan pemimpin-pemimpin lokal, banyak persoalan yang bisa kita selesaikan secara bersama-sama,” katanya.

Ia menyampaikan, pemerintah terus bekerja secara sungguh-sungguh, kolaboratif, dan sinergis untuk melindungi masyarakat dari dampak karhutla. Raja Juli juga mengungkapkan bahwa angka titik api di Sumsel menunjukkan tren penurunan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah karena berdasarkan informasi BMKG, El Nino masih berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November, sebelum hujan alami kembali turun.

“Kita butuh kedisiplinan untuk tidak membuka lahan, membuka kebun dengan cara membakar. Ini kami sampaikan kepada para petani, masyarakat biasa maupun korporasi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan korporasi agar tidak menggunakan cara-cara lama dalam pembukaan lahan yang berisiko menimbulkan karhutla dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Raja Juli optimistis, dengan kepemimpinan Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Kapolda, Kajati, Pangdam, Danrem, dan seluruh jajaran terkait, termasuk Manggala Agni, BNPB, BPBD, masyarakat peduli api, serta berbagai unsur lainnya, tren karhutla di Sumsel dapat terus ditekan. “Insyaallah kita akan bisa menjaga angka karhutla ini terus menurun dan pada waktunya akan nol, baik itu hotspot maupun fire spot,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, penanganan karhutla di enam provinsi prioritas yang sebagian besar memiliki lahan gambut saat ini semakin menitikberatkan pada operasi pemadaman oleh Satgas Darat.

Hal tersebut dilakukan karena operasi modifikasi cuaca (OMC) menghadapi kendala akibat pertumbuhan awan hujan yang terbatas. Demikian pula dengan operasi udara menggunakan helikopter water bombing yang, meskipun telah mengerahkan puluhan helikopter di berbagai wilayah Indonesia, memiliki keterbatasan dalam menjangkau luasan area yang terbakar. “Berarti memang tumpuan utamanya adalah operasi darat oleh Satgas Darat,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Suharyanto memberikan apresiasi khusus kepada Satgas Darat Provinsi Sumsel. Ia menyebut operasi pemadaman yang dilakukan di Sumsel berhasil memadamkan hampir 280 hektare lahan terbakar hanya dalam satu hari.

“Sumatera Selatan kami dengan Menteri Kehutanan cukup berbangga karena pemadaman hari kemarin yang dilaksanakan oleh operasi darat Satgas Darat Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan hasil yang luar biasa. Hampir 280 hektare lahan terbakar bisa dipadamkan oleh Satgas Darat dalam satu hari,” ungkapnya.

Atas capaian tersebut, pemerintah pusat menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satgas Darat Sumsel yang dinilai telah bekerja maksimal di lapangan.

Satgas Darat Sumsel dipimpin langsung oleh Komandan Operasi, Danrem 044 Gapo Brigjen TNI Habib Mahfud, bersama Wakil Komandan Operasi yang juga Kepala BPBD Sumsel Iqbal Alisyahbana. Operasi tersebut diarahkan dan diperkuat oleh seluruh unsur Forkopimda serta jajaran terkait.

Suharyanto berharap keberhasilan operasi pemadaman darat di Sumsel dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menghadapi karhutla, khususnya ketika kondisi cuaca belum mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.

“Setelah mendapat 280 hektare ini jangan kendor. Terus maju sampai dengan nanti hujan alami turun. Sebelum hujan alami itu turun kita harus tetap bekerja keras,” tegasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut juga disepakati penguatan personel Satgas Darat di masing-masing kabupaten/kota prioritas. Daerah yang masih mengalami kekurangan personel diminta segera melakukan penambahan kekuatan.

BNPB juga mendukung pola pembentukan regu pemadaman yang diinisiasi Kementerian Kehutanan, yakni satu regu terdiri dari 15 personel dengan dukungan peralatan yang memadai.

“Setelah ini kabupaten/kota, para Dandim, para Kapolres, di bawah arahan Pak Danrem dan Pak Kapolda, segera dibentuk regu-regu itu dan kebutuhan peralatannya kami akan dukung,” kata Suharyanto.

Penguatan operasi tersebut dinilai penting karena kondisi karhutla diperkirakan masih harus dihadapi hingga hujan alami mulai turun secara lebih konsisten.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat. Suharyanto mengatakan Kementerian Kesehatan telah turun mendampingi masyarakat yang terdampak, termasuk melalui imbauan penggunaan masker.

Ia menegaskan bahwa hujan alami masih menjadi solusi paling efektif untuk membantu menghilangkan asap. Karena itu, setiap terdapat potensi pertumbuhan awan hujan, pemerintah akan kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca. “Setiap ada potensi hujan kita akan lakukan OMC,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi BMKG Sumsel, terdapat potensi pertumbuhan awan hujan pada 19, 20, dan 21 September. Pemerintah akan memanfaatkan momentum tersebut untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca, baik siang maupun malam hari.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat, khususnya Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB, dalam memperkuat penanganan karhutla di Sumsel.

Menurutnya, apresiasi tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran di daerah untuk terus bekerja bersama dalam memastikan karhutla dapat dikendalikan dan masyarakat terlindungi dari dampaknya.

“Terima kasih kepada Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB atas perhatian, dukungan dan apresiasinya. Ini tentu menjadi semangat bagi kami untuk terus bekerja bersama,” kata Herman Deru.

Ia menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah, aparat TNI-Polri, Manggala Agni, BPBD, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan, hingga masyarakat.

Kolaborasi tersebut akan terus diperkuat sehingga keberhasilan pemadaman di lapangan tidak berhenti pada capaian hari ini, tetapi mampu menjaga tren penurunan karhutla hingga kondisi benar-benar aman dan hujan alami kembali membasahi wilayah Sumsel.

Rakor Bersama Menko Polkam Bahas Penanganan Karhutla Sumsel

Di hari yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Perkembangan Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara virtual dari Palembang, Selasa (15/9).

Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan pentingnya konsistensi dan akurasi data antarinstansi. Langkah tersebut dinilai penting agar informasi mengenai luasan lahan yang terbakar dapat disampaikan secara terbuka kepada publik, sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal melalui koordinasi lintas unsur.

“Harus segera kita rangkumkan data secara tepat, termasuk kasus yang sudah ditangani, dan segera kita sampaikan kepada masyarakat atas penanggulangan serta penanganan yang kita laksanakan,” tegas Djamari.

Ia menjelaskan, rakor tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden terkait peningkatan upaya penanggulangan karhutla.

Menurutnya, operasi pemadaman yang paling efektif dilakukan melalui kombinasi operasi udara dan darat. Kendati demikian, operasi udara sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan, sementara operasi darat kerap menghadapi kendala dalam mengakses sumber air menuju titik api.

Oleh sebab itu, melalui rakor tersebut, pemerintah berupaya menyamakan persepsi sekaligus menuntaskan berbagai kendala teknis dalam penanganan karhutla di lapangan.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., memaparkan bahwa berdasarkan data per 14 September 2026, wilayah Sumatera Selatan mencatat total luas lahan terbakar sekitar 6.552,31 hektare. Selain itu, tercatat 116 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi serta 20 titik api (fire spot) dengan estimasi luas lahan terbakar sekitar 404,22 hektare.

Suharyanto menambahkan, kondisi cuaca di Sumatera Selatan saat ini menghadapi tantangan berupa minimnya awan hujan akibat tidak adanya bibit hujan sejak 12 September 2026. Kendati demikian, jarak pandang (visibility) terpantau berkisar antara 4 hingga 8 kilometer, dengan aktivitas penerbangan yang secara umum masih relatif normal.

Untuk mengoptimalkan penanganan karhutla di lapangan, Satgas Karhutla telah mengerahkan kekuatan besar yang terdiri atas 11.026 personel satgas darat, 2 unit pesawat patroli/OMC satgas udara, serta 7 unit helikopter water bombing.(kbs/red)