Terdata 174 Orang Tewas, 79 Hilang, 12 Luka-Luka akibat Banjir-Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Bantuan Presiden Tiba di Bandara Internasional Minangkabau

Bantuan cepat dikirimkan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara (Bandara) Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatra Barat (Sumbar), pada Jumat (28/11). Pengiriman tersebut untuk mendukung penanganan darurat cuaca ekstrem yang memicu banjir dan longsor.

Bantuan presiden ini diangkut melalui pesawat militer C-130 Hercules yang terbang dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 12.00 WIB. Penyerahan bantuan pangan dan non-pangan ini diserahkan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari kepada Wakil Gubernur Sumatra Barat di bandara. Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian turut menyaksikan serah terima bantuan tersebut. Setibanya di bandara, bongkar-muat bantuan logistik dilakukan untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah terdampak

Sekretaris Utama BNPB Rustian menyampaikan bantuan Presiden ini merupakan tahap awal. Selanjutnya bantuan yang dikirimkan akan disesuaikan dengan hasil kaji kebutuhan setiap daerah. “Ini merupakan bantuan awal. Jadi akan ada bantuan-bantuan Presiden berikutnya,” jelas Rustian di bandara.

Lebih lanjut, BNPB menegaskan bantuan yang tiba ini harus segera didistribusikan ke wilayah terdampak. “Bantuan jangan sampai menumpuk di gudang logistik,” tegasnya.

Bersumber dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (28/11), data dari para kepala daerah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan jenis bantuan yang dikirimkan pada pagi ini. Bantuan yang diterbangkan terdiri dari peralatan darurat hingga kebutuhan vital bagi evakuasi dan pemulihan cepat.

Bantuan yang dikirimkan untuk penanganan bencana di Sumbar berupa internet satelit, genset, perahu LCR, tenda, makanan olahan kering dan paket bantuan sosial. Bantuan yang dibawa ke Sumbar ini merupakan bagian dari empat hercules yang diterbangkan bersamaan dengan bantuan presiden ke provinsi lain. Pesawat pengirim bantuan diterbangkan juga menuju wilayah Sumatra Utara dan Aceh.

Pemerintah Gerak Cepat Atasi Bencana

Sementara itu, Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dalam merespons rangkaian bencana hidrometeorologi basah akibat cuaca ekstrem yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak Senin (24/11). Situasi tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta unsur kementerian/lembaga terkait. Rapat berlangsung secara hybrid dari Ruang Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB, Jakarta Timur, pada Kamis (27/11).

Dalam pertemuan ini, Menko PMK Pratikno menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah, memprioritaskan keselamatan masyarakat serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hingga tahap pemulihan pascabencana.

“Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada kami untuk serius dalam penanganan darurat bencana ini. Di saat kita melakukan penanganan darurat, tapi di saat yang sama kami mempersiapkan pascadaruratnya untuk pemulihan, karena ini infrastruktur juga harus pulih,” ungkap Pratikno.

Menko PMK menjelaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Siklon Tropis Senyar membawa hujan dengan intensitas sangat tinggi di tiga provinsi terdampak. Inilah yang kemudian memicu banjir, banjir bandang, dan longsor, serta mengganggu layanan transportasi maupun pelayaran.

Dampak dari fenomena cuaca tersebut telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, terputusnya akses, listrik dan jaringan telekomunikasi. Upaya kaji cepat oleh tim gabungan di daerah terus dilakukan dan untuk sementara pendataan masih terus diperbarui. “Ini telah memakan cukup banyak korban jiwa, tapi data masih di-update,” katanya.

Menko PMK menambahkan bahwa situasi cuaca ekstrem membuat penyaluran bantuan menghadapi kendala, namun seluruh tim kementerian/lembaga sudah dikerahkan ke lapangan. Ia menambahkan bahwa sebagian bantuan akan dikirim melalui jalur udara karena akses darat banyak yang terputus.

“Pemerintah melalui BNPB akan mengirimkan bantuan melalui udara. Kita tidak bisa mengirim bantuan melalui infrastruktur darat dan menunggu sampai in selesai,” jelas Pratikno.