Dorong Pemerintah Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru, Timwas Dewan “Turun Gunung”

LUMAJANG, SIMBUR – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkomitmen untuk terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penanganan pascaerupsi Gunung Semeru. BNPB juga mendorong agar pemerintah setempat dapat segera memulai proses relokasi dengan menentukan lokasinya yang aman untuk masyarakat terdampak yang masih memiliki tempat tinggal di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, saat meninjau lokasi terdampak di Dusun Sumbersari, Selasa (25/11), yang didampingi oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati. Sebelumnya, pemerintah setempat hendak memindahkan warga terdampak dari Dusun Sumbersari ke Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, yang sebelumnya juga telah terbangun hunian tetap dan terbukti aman dari dampak erupsi. Namun usulan tersebut belum sepenuhnya disetujui oleh masyarakat lantaran lokasinya yang dinilai jauh dari sumber mata pencaharian warga.

Untuk itu, Kepala BNPB meminta agar jajaran pemerintah daerah mendata kembali jumlah warga yang rumahnya hancur akibat erupsi kemarin. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga menekankan pentingnya pendekatan dialog dan musyawarah antara warga dan pemerintah daerah dalam menentukan lokasinya.

“Arahan saya, untuk relokasi coba data lagi Pak Kalak dan Bu Bupati kalau benar-benar hilang rumahnya sampaikan, mungkin opsi pertama kita cari tanah relokasi meskipun jauh tapi di sana terbukti aman. Ini yang harus diprioritaskan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Suharyanto usai meninjau lokasi terdampak di Dusun Sumbersari.

Opsi selanjutnya, Kepala BNPB mengatakan masyarakat juga dapat mengusulkan ke pemerintah daerah lahan milik kerabat dan keluarganya sebagai alternatif lokasi relokasi. “Coba dihitung lagi kalau memang nanti ternyata tidak bisa masuk ke relokasi yang lama ada tempat yang baru, ya boleh dan betul-betul dipastikan aman ya dan Bu Bupati yang menyediakan lahannya untuk 221 warga yang terdampak di Dusun Sumbersari,” kata Kepala BNPB.

Langkah selanjutnya, Kepala BNPB mengatakan, berkaitan dengan perpanjangan masa tanggap darurat selama tujuh hari ke depan, pemerintah akan mengupayakan terus mendukung pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. “Tanggap darurat masih berjalan dan masyarakat tidak ada yang mengungsi permanen jumlahnya fluktiatif, kalau malam banyak dan siang mereka ke rumah masing-masing untuk bersih-bersih,” lanjut Suharyanto.

Sementara itu, guna memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi pascaerupsi ini, Kepala BNPB meminta agar Early Warning System (EWS) dan perangkatnya berupa kamera pantau atau CCTV dapat diperbaiki dan diperbaharui apabila ada yang rusak akibat erupsi kemarin. “EWS juga dan CCTV kalau gunungnya sudah reda, dan bisa naik di pasang lagi itu mungkin kalau yang lama itu sudah tidak update tingkat keamanannya kurang bagus itu dibuatkan lagi yang lebih aman agar kalau ada guguran awan panas itu aman,” jelas Suharyanto.

Kepala BNPB juga mengusulkan kepada pemerintah daerah, selepas tanggap darurat, Bupati dan jajaran dapat mengusulkan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke pemerintah pusat. Salah satu bentuknya yang dapat dibangun selain hunian tetap juga pos pengungsian terpusat yang dapat digunakan sewaktu apabila terjadi bencana.

Suharyanto juga menegaskan bahwa BNPB akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk infrastruktur dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk pembangunan kembali sekolah yang rusak berat.

“Tapi pengungsian terpusat ini coba didesain yang baik jangan hanya seperti hanggar atau gudang, tapi lebih ke gedung serbaguna yang bisa digunakan apabila tidak ada bencana difungsikan dengan kegiatan lain seperti sekolah atau tempat pertemuan,” harap Suharyanto.

Peninjauan wilayah terdampak pascaerupsi Gunung Semeru merupakan rangkaian kegiatan kunjungan kerja Kepala BNPB di Lumajang. Selain ke wilayah terdampak, bersama Bupati dan jajarannya, Kepala BNPB juga mengunjungi pos pengungsian di SMPN 02 Pronojiwo.

Di lokasi pos pengungsian, Kepala BNPB berkesempatan berdialog dengan 159 warga yang mengungsi. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB selain memberikan dukungan moril kepada warga juga memberikan penjelasan terkait rencana upaya relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Suharyanto berharap agar masyarakat dapat koorperatif dalam menentukan lokasi relokasi bersama-sama demi kebaikan dan keselamatan masyarakat ke depannya.

Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR Tinjau Lokasi

Sementara itu, Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI dalam tinjauan ke lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru, di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Rabu (26/11). Pada agenda tinjauan tersebut, Tim Pengawas yang didampingi oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengunjungi dua lokasi, yakni jembatan Gladak Perak untuk melihat dampak dan lahar Gunung Semeru dan lokasi Pos Pengungsian di SMP 2 Pronojiwo guna berdialog dan memberikan dukungan moril kepada para pengungsi.

Sebelum meninjau lokasi terdampak dan Pos Pengungsian, rombongan Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR melaksanakan pertemuan dengan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Bupati Lumajang Indah Amperawati, Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Timur, Pejabat Eselon 1 Kementerian Sosial, dan sejumlah stakeholder terkait lainnya.

Kepala BNPB pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap upaya penanganan bencana yang telah dilakukan dan mitigasi yang sudah dilakukan pemerintah daerah setempat sehingga tidak adanya korban jiwa akibat erupsi kali ini.

Dihadapan para anggota tim pengawas, Suharyanto juga memaparkan upaya yang sudah dilakukan pemerintah pusat melalui BNPB dalam pendampingan penanganan pascaerupsi, di antaranya seperti melakukan evakuasi warga secara terpadu, pembersihan material vulkanik, distribusi bantuan logistik dan peralatan, mendirikan pos pengungsian, dan pemetaan daerah terdampak dan perencanaan awal relokasi menggunakan drone.

“Kami dari BNPB berkomitmen untuk terus mendukung penanganan darurat maupun rencana relokasi warga terdampak yang saat ini sedang disiapkan lahannya oleh pemerintah daerah. Terima kasih juga kepada tim pengawas penanganan bencana DPR RI yang juga sudah turut hadir di tengah masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Semeru ini,” ujar Suharyanto, di Pendopo Bupati Lumajang, Jawa Timur.

Sementara itu, Ketua Timwas Penanganan Bencana DPR RI dari Fraksi Gerindra, H. M. Husni menyampaikan apresiasi kepada BNPB dan Pemerintah Kabupaten Lumajang serta pihak terkait lainnya atas upaya yang sudah dilakukan dalam menangani bencana kali ini.

“Semoga melalui pertemuan ini dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya membantu korban terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. Masyarakat terdampak tidak sendirian dalam menghadapi bencana,” kata Husni.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung agar rencana yang telah dipaparkan oleh Kepala BNPB maupun Bupati Lumajang ke depannya dapat direalisasikan terutama dalam hal pembangunan infrastruktur yang hancur akibat dampak dari erupsi.

Selain mengadakan pertemuan dan peninjauan ke lokasi terdampak, Tim Pengawas juga secara simbolis menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak dan pemerintah daerah melalui BNPB dan Baznas yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar para masyarakat terdampak. Adapun bantuan tersebut nilainya mencapai Rp1,3 miliar lebih berupa pemenuhan kebutuhan pengungsi dan logistik peralatan. (red)