Dengan Integritas dan Profesionalisme, Pers Dapat Dipercaya Masyarakat

# Peserta HPN 2025 Riau Ikuti Gala Dinner Bersama Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho

PEKANBARU, SIMBUR – Ratusan peserta dan tamu undangan Hari Pers Nasional (HPN) Riau dengan antusias memadati Grand Ballroom Hotel Mutiara Pekanbaru untuk mengikuti acara Welcome Dinner, yang dihadiri oleh Walikota Terpilih Pekanbaru, Agung Nugroho. Acara ini menjadi salah satu momen bersejarah dalam rangkaian kegiatan HPN Riau, yang mengangkat semangat kebersamaan dan komitmen untuk menjaga integritas pers di Indonesia.

Dalam sambutannya, Walikota Terpilih Agung Nugroho mengungkapkan rasa bangga dan terhormat atas kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan komunitas pers di Pekanbaru. “Saya, atas nama Walikota Terpilih, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2025. Mari kita bersama-sama menyambut Indonesia Emas dengan pers yang berintegritas. Kami berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan nasional PWI, khususnya bagi teman-teman pers di seluruh Indonesia. Pekanbaru siap menjadi tuan rumah HPN di masa depan, dan kami berharap dapat terus berkontribusi dalam membawa perubahan positif bagi kota ini selama lima tahun ke depan,” ujar Agung Nugroho.

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang. Dalam kesempatan ini, Zulmansyah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Walikota Terpilih atas sambutannya yang penuh perhatian terhadap dunia pers.

“Kami sangat berterima kasih kepada Walikota Terpilih yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini. PWI pusat merasa terhormat dengan sambutan yang hangat dan dukungan yang diberikan untuk perkembangan pers di Pekanbaru dan Riau pada umumnya. Kami juga ingin melaporkan, puncak perayaan Hari Pers Nasional yang kami adakan pada 9 Februari 2025, akan dihadiri oleh lebih dari 1.200 wartawan dari seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Ternate, dan kami masih menanti kedatangan delegasi dari Papua. Selama empat hari, mulai tanggal 6, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan wartawan dari berbagai daerah. Kami berharap acara ini menjadi momentum yang membanggakan bagi dunia pers,” ungkap Zulmansyah.

Namun, Zulmansyah juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi oleh profesi wartawan, terutama dalam hal menjaga integritas dan profesionalisme. “Kami sangat menyadari bahwa saat ini masih banyak keluhan dari masyarakat yang terkait dengan integritas wartawan. Banyak pihak, terutama guru dan kepala sekolah, yang menjadi sasaran pemerasan oleh oknum wartawan yang tidak berintegritas. Saya berharap, HPN di Pekanbaru ini dapat menjadi titik balik untuk melakukan ‘bersih-bersih’ di dunia pers, dengan kembali mematuhi kode etik jurnalistik dan perilaku wartawan yang profesional. Ini adalah momentum yang sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pers,” tegas Zulmansyah.

Di sisi lain, acara Welcome Dinner ini juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan antara pemerintah, PWI, dan para jurnalis. Dengan berbagai acara yang berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan, acara ini tidak hanya menjadi refleksi dari komitmen terhadap integritas pers, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun semangat persatuan dan saling mendukung dalam menjalankan tugas sebagai pilar keempat demokrasi.

Sebagai bagian dari rangkaian acara HPN Riau, kegiatan ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi perkembangan dunia pers di Indonesia, serta menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kode etik, meningkatkan kualitas jurnalisme, dan memperkuat integritas wartawan di seluruh tanah air. Dengan semangat yang sama, para peserta HPN berharap dapat terus berkontribusi dalam menciptakan dunia pers yang bersih, objektif, dan berdaya saing.

Gelar FGD “Wartawan Berintegritas Sahabat Semua”

Saat Hari Pers Nasional (HPN) 2025, digelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Wartawan Berintegritas Sahabat Semua” di Pekanbaru, Jumat (7/2) siang. Acara ini menghadirkan sejumlah pembicara utama, di antaranya Direskrimum Polda Riau Asep Darmawan, Rektor Universitas Lancang Kuning yang juga Direktur Pendidikan PWI Riau, Junaedi, Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat Aat Sufaat, serta Ketua Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Dar Edi Yoga. Diskusi ini dipandu oleh moderator Ridar Hendri.

FGD ini diadakan sebagai respons terhadap maraknya keluhan kepala sekolah dan guru yang mengalami pemerasan oleh oknum wartawan. Para narasumber memberikan pandangan serta langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut.

Rektor Universitas Lancang Kuning (Unilak) Junaedi, menyoroti realitas di lapangan terkait keberadaan wartawan abal-abal yang kerap menekan pihak sekolah. “Faktanya, banyak kepala sekolah dan guru yang berhadapan dengan wartawan-wartawan abal-abal yang melakukan pemerasan. Saat ini, siapa pun bisa dengan mudah membuat media dan menaikkan berita ke portal mereka. Wartawan abal-abal ini harus kita hadapi dengan cara mengelola sekolah sesuai ketentuan yang ada. Jika ada penyimpangan, tentu bisa menjadi celah yang dimanfaatkan untuk menekan pihak sekolah, misalnya dengan isu pungutan yang kerap dijadikan alat pemerasan,” ujar Junaedi.

Sementara itu, Direktur Lembaga UKW PWI Pusat, Aat Sufaat, menyoroti lemahnya regulasi yang memungkinkan siapa saja mengaku sebagai wartawan tanpa kompetensi yang jelas. “Di Indonesia, menjadi wartawan sangatlah mudah. Untuk memastikan wartawan memiliki integritas dan profesionalisme, ada Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang harus berinduk ke satu organisasi. Sayangnya, masih banyak yang tidak mengikuti aturan ini. Di Indonesia, ada 11 pasal kode etik jurnalistik. Salah satunya menyatakan bahwa wartawan tidak boleh beritikad buruk. Namun, kenyataannya masih banyak pelanggaran,” jelas Aat.

Ia pun menyarankan kepala sekolah agar lebih berhati-hati dalam menghadapi wartawan yang mencurigakan. “Tanyakan kartu pers dari Dewan Pers. Jika perlu, laporkan ke PWI kabupaten atau provinsi. Bahkan, mengunggah kasus pemerasan ke media sosial bisa menjadi cara efektif untuk menghentikan aksi mereka,” tambahnya.

Direskrimum Polda Riau, Asep Darmawan, menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi kepala sekolah yang diperas bergantung pada transparansi dalam pengelolaan anggaran. “Jika tidak ada penyimpangan, maka tidak perlu takut. Di Riau, misalnya, ada kasus kepala sekolah yang diperas dengan ancaman penghapusan berita dengan imbalan sejumlah uang. Namun, kepala sekolah itu melapor, dan pelaku berhasil ditangkap. Kasus semacam ini sering terjadi. Transparansi anggaran adalah kunci agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum wartawan,” ungkap Asep.

Sementara itu, Ketua Forum Pemred SMSI, Dar Edi Yoga, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 47 ribu media di Indonesia, namun hanya sekitar 3.000 yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers. “Jumlah media yang terverifikasi sangat sedikit karena persyaratannya ketat. Salah satu cara menghindari pemerasan adalah dengan memverifikasi identitas wartawan. Tanyakan apakah medianya benar-benar terdaftar, apakah ada nomor telepon kantor, serta apakah wartawan tersebut membawa surat tugas resmi dari redaksi. Jika tidak bisa membuktikan hal-hal tersebut, kemungkinan besar dia adalah wartawan abal-abal,” jelas Dar Edi Yoga.

FGD ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh pers nasional, seperti Ketua Panitia HPN Riau 2025 yang juga Bendahara PWI Pusat, Marthen Slamet Susanto, Ketua Umum PWI Pusat Periode 2018-2024 Atal S. Depari, serta Sekretaris Dewan Pakar PWI Pusat, Nurjaman Mochtar.

Diskusi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen menjaga integritas wartawan serta mencegah praktik pemerasan di dunia pendidikan. Para peserta mendapatkan wawasan tentang cara menghadapi wartawan yang tidak beritikad baik serta membangun hubungan yang lebih sehat antara dunia pendidikan dan media profesional.(red/rel)