Tanggulangi Bencana, Manfaatkan Perkembangan Teknologi dan Kecerdasan Buatan

BANDUNG, SIMBUR – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2024. Acara tahunan yang kali ini berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, Rabu (24/4).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi penyelenggaraan Rakornas PB 2024 sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi penanggulangan bencana di Indonesia. Lebih dari 2.000 peserta hadir pada puncak acara Rakornas PB 2024 yang mengangkat tema “Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana”.

BNPB mengangkat tema tersebut seiring dengan tantangan masa kini. Fenomena alam, berbagai jenis bencana dan kompleksitas dampaknya yang semakin berat berpengaruh pada peningkatan kerentanan wilayah terhadap bencana. Hal tersebut dapat diperburuk dengan dampak perubahan iklim dunia.

Kondisi tersebut menutut upaya penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif. Sehingga seluruh langkah dan rencana tanggap darurat yang dilaksanakan harus mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Saya minta agar pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana di dalam negeri untuk terus dioptimalkan. Dorong integrasi teknologi dan inovasi berbasis data yang valid, sebagai kunci terwujudnya efektifitas dan efisiensi aksi dini dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,” ujar Wapres Ma’ruf Amin saat membuka Rakornas PB 2024, di Pullman Grand Central Bandung, Rabu (24/4).

Pada kesempatan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin menyoroti kejadian bencana pada tahun 2023 yang didominasi bencana hidrometeorologi basah serta masih banyaknya daerah yang memiliki indeks risiko bencana tingkat tinggi. Untuk itu, guna mengurangi dampak dan risiko bencana yang semakin kompleks, Wapres memberikan butir-butir arahan kepada para peserta Rakornas PB 2024.

Adapun arahan yang pertama, Wapres meminta untuk dikembangkannya industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi dengan manfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.

Menurut Wapres, teknologi kecerdasan buatan akan berguna untuk untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalisasi risiko bencana. Kedua, Wapres mengatakan agar dapat dilakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid. Kemudian hasil dari pemetaan tersebut diintegrasikan dalam perencanaan dan implementasi terkait penataan ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. “Hal ini menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada, sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Berikutnya yang ketiga, Wapres menekankan pelayanan kebencanaan dapat diperkuat. Hal tersebut menurut Wapres bisa dilakukan melalui penguatan kelembagaan BPBD baik dalam hal kewenangan, kompetensi sumber daya manusia, logistik, dan peralatan. Kemudian arahan selanjutnya, Wapres meminta agar diterapkannya kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana. Ia pun mengingatkan agar dipastikan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional, dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.

Adapun arahan terakhir, Wapres berpesan untuk dapat menyusun dan merencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih. “Saya minta skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya,” pungkas Wapres.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan, tantangan bencana ke depan semakin kompleks. Dampak perubahan iklim semakin terasa dan membuat dampak bencana semakin signifikan. Kepala BNPB mengatakan, keselarasan antara strategi dan kebijakan harus didukung inovasi dan teknologi yang memungkinkan respons cepat. Ini akan dapat menjawab tantangan perencanaan untuk mengantisipasi, mencegah dan membangun kesiapsiagaan.

Di samping itu, Suharyanto juga menggarisbawahi, inovasi dan teknologi yang dirancang tadi akan mampu menunjang ekosistem aksi dini di Tingkat masyarakat. “Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, fase tanggap darurat akan lebih efektif jika didukung oleh ketersediaan logistik dan peralatan yang cukup, agar transisi darurat dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi bisa diakselerasi,” ujar Suharyanto.

Pada laporan pembukaan, Kepala BNPB juga menyampaikan data bencana. Menurutnya, jumlah kejadian bencana pada 2023 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Suharyanto menekankan, dari sisi dampak, ini menunjukkan tren penurunan yang signifikan, khususnya dalam tiga tahun terakhir.

“Korban jiwa terdampak, luka dan meninggal tahun 2023 turun 36 persen dari 9.628 jiwa tahun 2022 menjadi 6.081 jiwa pada tahun 2023. Demikian juga dengan angka kerusakan infrastruktur akibat bencana sebesar 97.891 unit di tahun 2022 turun menjadi 35.933 unit di tahun 2023, atau turun sebesar 63 persen,” ujarnya.

Melalui kegiatan nasional ini, BNPB berharap Rakornas PB 2024 bertujuan (1) mengidentifikasi tantangan dan mengevaluasi pencapaian program penanggulangan bencana, (2) menginternalisasi dan menyelaraskan rencana program penanggulangan bencana di tingkat nasional-provinsi dan kabupaten/kota, (3) menyusun rekomendasi kebijakan BNPB dan BPBD di tahun ini, serta (4) membuka wawasan teknologi dan inovasi dalam kebencaaan secara lebih luas.

Kegiatan yang berlangsung pada 23 – 24 April 2024 ini dihadiri peserta dari unsur pentaheliks, di antarnaya perwakilan kementerian dan lembaga, DPR-RI, duta besar negara sahabat, kepala daerah, BPBD provinsi, unsur pimpinan TNI, Polri, BPBD kabupaten atau kota, akademisi, praktisi, perwakilan dunia usaha, media, dan organisasi Masyarakat.

Hasilkan Sembilan Rumusan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan Rakornas PB 2024 kali ini yang mengusung tema Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana, menghasilkan beberapa butir-butir penting yang menjadi hasil rumusan Rakornas PB tahun ini.

Berikut adalah butir-butir hasil rumusan Rakornas PB 2024 yang dibacakan oleh Sekretaris Utama BNPB Rustian pada agenda puncak acara Rakornas PB 2024. Pertama, memperkuat kerjasama para pihak dalam pengembangan teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dengan memperhatikan karakteristik risiko bencana, kearifan lokal, dan ketersediaan sumber daya dalam rangka mendorong industrialisasi teknologi di bidang kebencanaan;

Kedua, meningkatkan kualitas dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana melalui inisiatif kolaborasi dan kemitraan berdasarkan Rencana Aksi Pemenuhan SPM, serta Mendorong BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Bappeda untuk melakukan sinkronisasi program dan anggaran penanggulangan bencana di daerah agar selaras dengan perencanaan di pusat (BNPB);

Ketiga, melakukan upaya penguatan kapasitas personil, sumberdaya dan kelembagaan penanggulangan bencana melalui transformasi tata kelola, peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta pembangunan sarana prasarana, secara bertahap, berjenjang, dan berlanjut. Keempat, memperkuat tata kelola kedaruratan dan logistik, serta meningkatkan sistem kesiapsiagaan bencana yang terintegrasi dalam suatu sistem berbasis teknologi informasi.

Kelima, mempercepat implementasi berbagai inisiatif strategi pembiayaan alternatif (termasuk Pooling Fund Bencana) untuk pra, darurat, dan pascabencana dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan risiko bencana di daerah serta memperhatikan tata kelola anggaran kebencanaan yang akuntabel;

Keenam, mendorong implementasi Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) sebagai Big Data dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan monitoring evaluasi sistem nasional penanggulangan bencana secara komprehensif dan terukur, selaras dengan komitmen percepatan digitalisasi layanan pemerintah.

Ketujuh, membangun komitmen BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi pengaduan masyarakat terkait isu-isu di bidang penanggulangan bencana berbasis elektronik, untuk mewujudkan akuntabilitas penanggulangan bencana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kedelapan, mendorong terbentuknya mekanisme respon kedaruratan di tingkat daerah melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Multisektor di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. (berdasarkan Surat Mendagri 360/1809/BAK tanggal 4 April 2022). Terakhir, mendorong Pemerintah Daerah membentuk tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana, menyusun R3P dengan melibatkan multi helix, memasukkan bidang RR dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), melakukan pemulihan baik yang bersifat konstruksi maupun non-konstruksi yang efektif dan efisien, serta mendorong kembali keberadaan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi di BPBD melalui K/L terkait.(red/rel)