Demonstran Mandi Bensin di Depan Kantor Gubernur Sumsel

PALEMBANG, SIMBUR – Gelombang aksi demontrasi penolakan pengakatan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Drs. Sutoko, M.Si, dan perubahan sistem PPDB tingkat SMA/SMK Negeri di Sumsel kembali terjadi. Beberapa hari sebelumnya aksi serupa juga di gelar oleh sejumlah elemen masyarakat di Sumsel.

Kali ini demonstran yang berasal dari 6 elemen masyarakat kembali menggelar aksi serupa di depan kantor Gubernur sumatera Selatan, Senin(18/03). Keenam elemen mastarakat tersebut adalah DPW Garda Alam Pikir Indonesia, DPW PPMI, DPD GRIB Banyuasin dan PB. FPMP, DPW MSK-indonesia serta Penggiat Demokrasi Macan Tutul.

Mereka meminta PJ Gubernur Sumatera Selatan untuk segera menyelamatkan dunia Pendidikan di Sumsel yang dinilai semakin mundur. Dengan memecat Plh Kadisdik Sumsel dan membatalkan pengangkatan Teddy Meilwansyah sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumsel.

Ketua Koordinator aksi, Mukri AS dalam orasinya mengatakan pendidikan khususnya di Sumatera Selatan merupakan persoalan fundamental dan pokok bagi suatu bangsa karena pendidikan jelas berperan dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa. Jika proses awal dalam penerimaan siswa didik baru di pendidikan sudah tidak baik-baik saja maka bisa dipastikan sistem pendidikan akan buruk.

“Kedatangan kami ini untuk memberikan kritik dan oto kritik kepada Pemerintah Provinsi terkhusus pada Pj Gubernur supaya mengembalikan sistem PPDB seperti semula supaya jantung hati Bangsa menjadi baik,” ujar Mukri.

Mukri juga menuturkan bahwa pihaknya meminta kembalikan otoritas PPDB ke kepala sekolah, dan dinas jangan ikut campur apalagi sampai mengoordinir. “Kami tegaskan, Pj Gubernur jangan merusak tatanan atau sistem pendidikan yang sudah ada di Sumsel. Lalu kembalikan PPDB seperti semula. Jika tidak maka silakan Pj Gubernur hengkang dari Bumi Sriwijaya Sumatera Selatan ini,” imbuhnya.

Sementara Ketua Garda Alam Pikir Indonesia, Yan Coga yang juga sebagai Koordinator aksi turut menyatakan sikapnya menyayangkan adanya campur tangan Dinas yang bisa merusak sistem yang ada di PPDB. “Kami kecewa tidak adanya Pj Gubernur untuk mendengar aspirasi kami ini. Kami meminta Pj Gubernur agar mengembalikan otoritas PPDB ke Kepala Sekolah dan segera pecat Sutoko menjadi PLH,” kata Yan Coga.

Kepada aparat kepolisian pihaknya meminta agar tidak dibenturkan oleh mereka. “Kami ini juga berjuang untuk anak-anak kalian kelak masuk sekolah. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi dan sudah banyak yang kami korbankan. Kami kasih tempo waktu selama satu minggu. Jika apa yang sudah kami sampaikan untuk meminta kembalikan sistem PPDB seperti semula maka kami akan kembali aksi kepung kantor Gubernur,” tegas Yan Coga.

Demonstran Juga meneriakan pecat Kepala SMKN 4 Palembang yang merangkap jabatan menjadi Kepala SMAN 22 Palembang. “Pecat Kepsek SMKN 4 Palembang yang merangkap jabatan di SMAN 22. Lalu pecat PLH Kadisdik, Kabid dan Sekretaris Dinas,” ujar Aan Pirang salah satu Koordinator aksi saat berorasi yang diikuti semua massa aksi.

Sementara Edward Candra, Asisten I Pemprov Sumsel mewakili pemerintah saat dimintai keterangannya kepada wartawan menuturkan bahwa aspirasi yang disampaikan tadi akan segera disampaikan kepada pimpinan dan terkait PPDB. Dirinya berharap semua bisa menyesuaikan sesuai aturan dan masyarakat bisa memakluminya.

“Kita selalu terbuka terhadap semua aspirasi dan apa yang sudah disampaikan akan segera kita sampaikan kepada pimpinan,” ujar Edward Candra.

Demontrasi ini sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan aparat yang di warnai aksi saling dorong dan salah satu demonstran Nopri MT, perwakilan massa dari Petitum Bersama yang hendak membakar diri. Memandikan sekujur tubuhnya dengan bensin sebagai bentuk protes terhadap carut marut Pendidikan di Sumsel saat ini.(rel/smsi)