Anggaran Stunting Dipantau, Wapres: Tidak Boleh Digunakan untuk yang Lain

PALEMBANG, SIMBUR – Pemerintah terus memantau penggunaan anggaran untuk penanganan stunting di Indonesia. Hal itu diungkap Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin saat meninjau bedah rumah bagi keluarga berisiko stunting di Desa Rimba Balai Kabupaten Banyuasin, Kamis (6/7).

“Anggaran di berbagai kementerian dan lembaga  yang sudah ditandai untuk penanganan stunting. Tidak boleh digunakan untuk yang lain. Penggunaannya harus efektif,” tegas Wapres melalui rilis yang diterima Simbur.

Wapres memuji keseriusan Sumsel dalam menurunkan angka stunting. Bahkan, upaya penurunan angka stunting tersebut hingga saat ini masih dilakukan secara masif. “Kami mengapresiasi Sumsel dan beberapa daerah lain atas capainya dalam penurunan angka stunting ini,” kata Wapres.

Diketahui, saat ini angka stunting di Sumsel yakni sebesar 18,6 persen atau turun 6,2 persen dari sebelumnya mencapai 24,8 persen. “Sumsel merupakan daerah terbaik dalam penurunan stunting ini sehingga angka stunting secara nasional turun sebesar 21,6 persen. Target kita pada 2024, angka stunting di Sumsel ini bisa di angka 14 persen,” paparnya.

Tidak hanya itu, pada tahun 2024 itu pula angka stunting di Sumsel diharapkan dapat semakin turun di bawah 10 persen. “Kami targetkan Sumsel ini mampu menurunkan angka stunting hingga 6 persen di semester II,” jelasnya

Menurut Wapres, upaya penurunan stunting tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk membentuk bangsa yang kuat. “Kami ingin membangun bangsa kuat yang bersumber dari keluarga. Pemerataan kesejahteraan keluarga dari segala aspek menjadi tujuan kita, utamanya melalui upaya penurunan angka stunting ini,” tuturnya.

Upaya itu juga, lanjut Wapres, merupakan salah satu langkah untuk menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing. “Dengan ini, bangsa kita tentu akan menjadi generasi tangguh yang siap bersaing,” jelasnya.

Dia pun menyebut, sejumlah strategi untuk mengintervensi angka stunting sudah dipersiapkan dengan baik. “Kami melakukan gerakan yang melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, kemudian swasta untuk ikut bergerak. Termasuk juga perorangan hingga generasi muda,” imbuhnya.

Dia pun mengaskan, jika Sumsel akan menjadi percontohan dalam penurunan angka stunting di Indonesia. “Sumsel dan beberapa daerah ini akan menjadi model dalam penurunan stunting di Indonesia ini,” tegasnya.

Kepala BKKBN RI Hasto Wadoyo memaparkan, dalam upaya penurunan angka stunting ini, pihaknya menggunakan strategi lima pilar diantaranya membangun komitmen semua pihak, masif melakukan sosialisasi, mengerucutkan program stunting, ketersediaan pangan, serta pendataan dan evaluasi.

“Kami optimis di tahun 2023 ini angka stunting ini bisa mencapai target. Karena tahun 2021 ke 2022 yang tergolong masih pandemi, kita bisa menurunkan angka stunting cukup signifikan,” pungkasnya.

Gubernur Herman Deru mengaku jika dirinya memang optimis jika Sumsel akan menjadi tuan rumah Hari Keluarga Nasional (Harganas) tahun 2023. Hal itu mengingat Sumsel sendiri sudah berupaya maksimal dalam penurunan angka stunting ini. “Tidak heran Sumsel menjadi tuan tumah Harganas ini karena memang Sumsel memiliki prestasi dalam penurunan stunting,” katanya.

Menurutnya, prestasi itu merupakan upaya bersama dan didorong oleh kesadaran masyarakat. “Upaya penurunan stunting ini kami lakukan dengan masif melakukan aktivasi posyandu untuk mendeteksi stunting sejak dini. Terapi terus kami lakukan, termasuk memberikan imbauan kepada calon pengantin sehingga nantinya anak yang dilahirkan bebas stunting,” terangnya.

Dia menyakini, angka stunting di Sumsel berpotensi dapat kembali turun secara signifikan. “Penurunan stunting 6,2 persen saat ini sangat luar biasa dan ini berpotensi dapat kembali turun secara signifikan. Kita yakin angka stunting di Sumsel ini dapat turun menjadi 5 persen. Untuk itu upaya intervensi seperti bedah rumah ini kita lakukan untuk mendorong hal itu,” tegasnya.

Dalam peninjauan program bedah rumah tersebut, Wapres Ma’ruf Amin juga menyerahkan bantuan Program Keluarga Sejahtera Tahap 3 sebanyak 269.424 dengan total bantuan kurang lebih senilai Rp199 milyar dan bantuan asistensi rehabilitasi sosial semester 2 kurang lebih senilai Rp1,2 milyar kepada Gubernur Herman Deru. Tidak hanya itu, Wapres juga menyerahkan bantuan sosial kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan menyerahkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial kepada disabilitas secara simbolis kepada masyarakat.(kbs/red)