- Pangdam II/Sriwijaya Siap Pacu Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga Pelosok Desa
- Konferkab PWI OKU Selatan Ricuh, Peserta Walk Out Massal
- Konflik Organisasi Pusat Memanas, BEM Kampus Guru di Palembang malah Segel Rektorat
- Konektivitas Dua Desa Pulih, Pangdam II/Sriwijaya Tinjau Langsung Jembatan Perintis Garuda
- Sidak Ranmor di Makodam II/Sriwijaya, Tertibkan Administrasi Kendaraan Dinas dan Pribadi
Satu Warga Tewas Sudah Dimakamkan, Dua Korban Hanyut Berhasil Dievakuasi
Peta Bencana di Indonesia dari Januari-Mei 2023
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi data bencana dari Januari hingga Mei 2023, jumlah bencana menjadi 1.327 kejadian. Sedangkan pada korban meninggal dan hilang tercatat 124 jiwa. Pada kategori korban luka 5.446 jiwa, korban mengungsi dan terdampak 2.440.751 jiwa. “Selanjutnya pada kerusakan rumah terverifikasi dan tervalidasi menjadi 17.331 unit,” ungkap Muhari.
Hasil di atas berdasarkan koordinasi BNPB dan BPBD dari sejumlah provinsi yang telah melakukan verifikasi dan validasi data hingga 31 Mei 2023. Sedangkan beberapa provinsi lainnya belum mengirimkan data hingga tanggal tersebut. “Dengan adanya beberapa wilayah yang belum memberikan hasil verifikasi data bencana, jumlah pada kategori di atas masih dapat berubah,” ujarnya.
Berikut ini provinsi yang telah mengirimkan data terverifikasi dan tervalidasi, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
BNPB telah berupaya untuk melakukan koordinasi dengan BPBD seluruh provinsi terkait verifikasi dan validasi data bencana. Daerah – daerah yang belum mengirimkan rekapitulasi data kejadian dan dampak bencana diimbau untuk bisa melaporkan secara berkala setiap 3 bulan kepada BNPB. “Hal ini bertujuan untuk sinkronisasi data bencana antara pusat dan daerah serta akuntablitas penanggulangan bencana di Indonesia,” jelasnya.(red/nrd)



