Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023, Plt Bupati/Wali Kota Tidak Bisa Ikut

JAKARTA, SIMBUR – Antusiasme untuk mengikuti Anugerah Kebudayaan PWI Pusat tahun 2023 tinggi. Tergambar dari semangat para bupati/wali kota dalam zoominar sosialisasi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023 yang digelar Jumat (19/8).

Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi yang juga Ketua Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2023 terkesan akan hal tersebut. Ia mengemukakan bahwa Anugerah Kebudayaan PWI Pusat telah menjadi salah satu ikon dari HPN, selain Anugerah Jurnalistik Adinegoro. Ia memberikan apresiasi yang besar pada animo bupati/wali kota bersama pemerintah kabupaten dan kota yang penuh antusias telah mau dan akan  mengikuti  Anugerah Kebudayaan PWI Pusat.

“Kegiatan ini sangat positif. Ada peserta yang pernah ikut tetapi belum terpilih dan kini mencoba untuk ikut lagi. Ini telah jadi ikon HPN,” kata Mirza, sekaligus mewakili Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari sebagai Penanggungjawab HPN.

Sementara, Yusuf Susilo Hartono, Ketua Pelaksana AK-PWI Pusat, menjelaskan anugerah ini boleh diikuti oleh bupati dan/atau wali kota yang masih menjadi pemimpin daerah sampai puncak HPN 2023 digelar pada 9 Februari 2023. “AK-PWI tidak bisa diikuti oleh bupati atau wali kota yang sedang mempunyai masalah hukum. Bahkan bupati atau wali kota yang sudah terpilih, tetapi kemudian tertangkap karena kasus korupsi, maka bupati atau wali kota yang sudah dinyatakan behak menerima AK-PWI Pusat itu langsung dianulir, dan gugur,” jelas Yusuf.

Dewasa ini sudah banyak kepala daerah yang digantikan oleh Plt. Peserta sosialisasi dari Jepara mempertanyakan, apakah Plt bupati bisa ikut AK-PWI? Yusuf menjelaskan, tanpa mengurangi rasa hormat, Plt Bupati/Wali Kota, tidak bisa ikut.  Hal ini, juga telah dijelaskan kepada  Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi),  dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Bupati/Wali kota yang bersemangat ikut Ketua PWI Sumatera Utara Farianda Putra Sinik dengan spontan menyatakan bahwa ada tiga kepala daerah di Sumatera Utara yang telah siap ikut AK-PWI 2023. Masing-masing Wali Kota Medan, Bupati Deli Serdang dan Serdang Bedagai. PWI Bukittinggi, juga menyatakan wali kotanya siap mendaftar. Sementara itu dari Apkasi diperoleh kabar  bahwa Bupati Dharmasraya, Gowa dan Serang bersemangat ikut.

Tema AK-PWI pada HPN 2023 adalah “Inovasi pangan, sandang dan papan berbasis informasi dan kebudayaan (kearifan lokal)”. Masing-masing bupati/wali kota bisa memilih satu dari tiga sub tema yang tersedia. Pertama:  “Inovasi Pangan Berbasis Kearifan Lokal dan Informasi Global  Menuju Swasembada”.  Kedua, “Inovasi Sandang yang Berkepribadian Berbasis KearifanLokal dan Informasi Global”. Dan ketiga “Inovasi Papan Berbasis Kearifan Lokal, Keselarasan dengan Alam dan Informasi Global”.

Menurut Yusuf, dengan  tema/subtema itu,  PWI ingin mendorong keragaman pangan, sehingga tidak tergantung beras (impor). Juga mendorong sandang dan papan yang laras dengan kepribadian, kearifan lokal, dan alam.”

Yusuf menambahkan, kebaruan itu ada pada tema yang diajukan kepada para bupati/ wali kota yang ikut acara ini, yaitu inovasi. Lengkapnya   adalah “Inovasi pangan, sandang dan papan berbasis informasi dan kebudayaan (kearifan lokal)”.

Tema inovasi tersebut diurai dalam sub tema inovasi.   “Inovasi Pangan Berbasis Kearifan Lokal dan Informasi Global  Menuju Swasembada”, kedua, “Inovasi Sandang yang Berkepribadian Berbasis KearifanLokal dan Informasi Global”, dan ketiga “Inovasi Papan Berbasis Kearifan Lokal, Keselarasan dengan Alam dan Informasi Global”.

“Bupati / wali kota cukup memilih salah satu saja yang menonjol di daerahnya,” papar Yusuf yang membidani dan melaksanakan acara ini sejak pertama era Ketua Umum PWI H. Margiono (alm) pada HPN 2016 di Lombok, berlanjut era Ketua Umum Atal S.Depari, pada HPN 2020 di Banjarmasin, HPN 2021 di Ancol, Jakarta, HPN 2022 di Kendari, dan HPN 2023 mendatang di Medan, Sumatera Utara.

Dalam sosialisi via daring, Jumat, 19/8/2024, Yusuf menekankan makna  “inovasi”. “Bahwa,  yang dimaksud dengan inovasi adalah reka baru, yang dapat diartikan sebagai proses dan/atau hasil pengembangan,  pemanfaatan/ mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, bahwa  produk pangan lokal Indonesia sangat melimpah. Sayangnya kita terfokus pada beras sehingga bergantung pada impor. Pada hal kalau kita mau menyadari bahwa setiap daerah memiliki kearifan lokal dalam keragaman pangan, dan mau melakukan inovasi dengan teknologi dan informasi, maka beragam produk pangan lokal tersebut, sangat potensial mewujudkan kemandirian pangan suatu daerah, yang pada gilirannya kemandirian negara.  “Dengan sendirinya akan mempercepat tercapainya ketahanan dan swasembada pangan nasional,” tandasnya.

Berkaitan dengan subtema sandang, ia menjelaskan, bukan sekadar pakaian sebagai penutup tubuh, akan tetapi lebih jauh daripada pakaian sebagai identitas diri, kedaerahan dan kebangsaan. Kita tahu, pemerintah terus berkomitmen mewujudkan kedaulatan sandang  melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI). Dalam mewujudkan sandang sebagai ekspresi nilai, identitas, dan gaya hidup, banyak daerah mengembangkan desain motif. Juga menanam (kembali)  berbagai pohon untuk pewarnaan alami. Sekaligus menghijaukan lingkungan. Juga melakukan berbagai inovasi terkait industri sandang: mulai dari produksi, marketing, pemasaran, hingga penjualan, secara luring maupun daring.

Sedangkan subtema papan, menekankan pada basis kearifan lokal, keselarasan dengan alam dan informasi global. Hal ini agar, pada zaman yang terus berubah, per(rumah)an, per(kantor)an, per(hotel)an, per(sekolah)an, tempat ibadah, pasar dan lain-lain, tidak semata fungsional dan ‘ngetren’, melainkan tetap menjadi jiwa (ruh) bagi penghuni, daerah, hingga bangsa. Inovasi arsitektur modern yang ‘menusantara’ dan kebijakan yang mengutamakan identitas dan keselarasan dengan lingkungan alam, merupakan sebuah jalan keluarnya,” tandas Yusuf.

Pendaftaran hingga November

Menjawab pertanyaan peserta sosialisasi,   Yusuf menjelaskan syarat pendaftaran. Pertama, bupati dan/atau walikota yang masih aktif, tidak sedang berurusan dengan KPK, dan masa kerjanya belum habis pada saat AKP-PWI 2023 berlangsung hingga 9 Februari 2023. Kedua, mendaftarkan diri dengan terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran yang ada. Ketiga, mengirim proposal sesuai subtema pilihan, sepanjang 25 halaman, diperkuat secara visual dengan video berdurasi 7-10 menit. Keempat,  proposal dan video, dibuat atas nama bupati/wali kota yang diperkuat dengan pernyataan tertulis, bertandatangan, dan cap basah. Kelima, pendaftaran dibuka tanggal 1 Agustus hingga 1 November 2022.

Tim Juri yang terdiri dari akademisi, wartawan senior, budayawan, hingga praktisi seni budaya akan memilih 10 terbaik proposal dan video. Lalu ke-10  bupati/wali kota terkait akan diundang ke Jakarta (PWI Pusat) untuk presentasi dan tanya jawab dengan Tim Juri , pada  7 – 8 Desember 2022. Para bupati/wali kota itu wajib berpakaian adat, dan diiringi pengurus PWI setempat.

Hadir dalam kegiatan itu Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan Bupati Serdang Bedagai, Sumatera Utara H. Darma Wijaya, Bupati Tuban,Jawa Timur, Aditya Halindra Faridzky. Puluhan Kepala Dinas Kominfo, Kebudayaan, dan Pawisata dari berbagai daerah. Di samping Pengurus PWI dari berbagai provinsi, kabupaten dan kota  di wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur. (red/rel)