Jadikan Data sebagai Rujukan Kebijakan

JAKARTA, SIMBUR – Presiden Joko Widodo meminta Kementerian, Lembaga,dan Pemerintah Daerah menjadikan data dan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah.  Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi sambutan secara virtual dalam Rakorbangnas BMKG 2021: Info BMKG Kawal Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh, dari Istana Negara, Kamis (29/7).

“Informasi dari BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan. Kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus betul-betul sensitif dan antisipastif terhadap kerawanan bencana,” ungkap Jokowi.

Maka dari itu, Jokowi meminta agar BMKG memperkuat sinergi dan kolaborasi antara bmkg dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. BMKG, kata Jokowi, harus mampu memberi layanan informasi dan data yang akurat yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah, sehingga bisa digunakan K/L dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan.

Jokowi mengingatkan, Indonesia memiliki resiko bencana hidrometeorologi yang tinggi. Berdasarkan data, jumlah kejadian bencana hidrometeorologi meningkat signifikan setiap tahunnya. Contohnya, lanjut Jokowi, gempa bumi pada kurun waktu 2008-2016 rata-rata 5.000-6.000 kali dalam setahun. Pada 2017, jumlahnya meningkat menjadi 7.169 kali dan pada 2019 naik signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.  “Frekuensi dan intensitasnya juga terus meningkat bahkan melompat. Kita akan mengalami multibencana dalam waktu bersamaan,” kata Presiden.

Jokowi menyebut, fakta-fakta tersebut harus diantisipasi dengan menguatkan manajemen penanganan bencana dan meningkatkan kemampuan memitigasi bencana,  agar mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda.

Jokowi mengatakan, pekerjaan rumah BMKG adalah harus terus menghadirkan layanan informasi yang disertai inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. BMKG harus meningkatkan adaptasi teknologi untuk melakukan observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat.

Selain itu, Jokowi juga berpesan agar BMKG bersama BNPB terus meningkatkan kapasitas manajemen penangulangan dan adaptasi bencana,  terutama di tingkat daerah. Dari tingkat keluarahan/desa hingga provinsi, harus ada design manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah,swasta dan masyarakat sejak fase pra bencana , tanggap darurat, dan pasca bencana.

“Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terhadi bencana kita sudah sangat siap, langsung bekerja dengan cepat,” imbuhnya.

Di sisi masyarakat, lanjut Jokowi, kesiagaan dan ketangguhan mereka atas ancaman bencana perlu terus dtingkatkan dengan melakukan edukasi yang berkelanjutan, terutama kepada masyarakat di wilayah rawan bencana. Menurut Jokowi, budaya kesiap-siagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat dengan juga memanfaatkan kearifan lokal yang sudah ada.

“Karena itu, saya minta BMKG bukan hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa, tusnami yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat, tetapi bersinergi bersama BNPB mengedukasi masyarakat bagaimana bersiap menghadapi bencana. Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan sumber resmi, sehingga tidak mudah terjebak dengan kabar dan berita bohong,” pungkas Jokowi.

Sementara itu Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menyebut kegiatan Rakorbangnas BMKG tahun 2021 yang mengusung tema info BMKG kawal Indonesia Tangguh, Indonesia tumbuh.

“Berdasarkan monitoring BMKG, fenomena cuaca iklim dan tektonik di Indonesia cenderung makin dinamis, tidak pasti dan ekstrem sehingga risiko kejadian multi bencana geo hidrometeorologi makin meningkat,” ujar Dwi.

Dwi berharap dari Rakorbangnas ini diharapkan dapat mewujudkan sistem dengan pola dan sinergitas dari setiap lembaga pemerintahan, pihak swasta dan juga masyarakat. “Tujuan dari Rakorbangnas ini adalah untuk mewujudkan sistem melalui upaya mitigasi secara tepat berdasarkan pola dan sinergi yang lebih intensif dan masif antara kementerian, lembaga pemerintah daerah, pihak swasta, akademisi, media dan masyarakat serta para pihak terkait,” ungkapnya.(red/rel)