- Perkuat Kepedulian untuk Palestina saat Konser Amal Wali Band
- Pangdam II/Swj Ajak Pejabat Kodam Olahraga Bersama dan Nobar Piala Dunia 2026, Danrem 044/Gapo Hadiri Lomba Domino
- Pengurus Srikandi Jaga Desa se-Indonesia Dilantik, Abpednas dan SMSI Jalin Kerja Sama
- Mengundang Selera Generasi Z, Berbagi Pengalaman Makan Zuppa ke Media Sosial
- Dari Sungai Musi ke Meja Makan: Perjalanan Air dalam Sepiring Pempek Kapal Selam
Sanksi Tegas bila Terbukti Positif
PALEMBANG, SIMBUR – Tes urine untuk mengantisipasi penyalah gunaan narkotika, digelar Dishub Kota Palembang, Senin (29/3/21) pagi. Sebanyak 519 pegawai ASN dan non PNS, satu persatu diperiksa petugas dari BNN Provinsi Sumsel.
Pemeriksaan urine ini, menindak lanjuti Instrukti Presiden atau Inpres nomor 2 tahun 2020, tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN.
Ratu Dewa sebagai Sekda Kota Palembang meninjau langsung kegiatan tes urine ini. “Kemarin Kesbangpol sudah, sekarang seluruh jajaran Dinas Perhubungan sebanyak 519 orang juga, tetapi ada yang tidak hadir sebanyak 31 orang,” ujarnya.
Ratu Dewa juga sudah berkoordinasi dengan BNN Provinsi Sumsel untuk memanggil 31 pegawai Dishub Kota Palembang yang tidak hadir dan mengikuti tes urine ini. “Pemanggilan ini juga akan diteruskan kepada seluruh OPD yang jumlahnya 51. Semua harus menjalani tes urine, sehingga tidak tersandung penyalah gunaan narkotika,” harapnya.
Ratu Dewa menegaskan, saat ini dimulai dengan upaya pencegahaan, sehingga tidak ada ASN yang memberikan contoh buruk bagi masyarakat kota Palembang. “Sanksi berjenjang akan diberikan bagi ASN yang terbukti positif. Dari hukuman ringat, sedang hingga hukuman berat. Bahkan sampai pemecatan, sebab ini narkoba termasuk hukuman disiplin,” tegasnya.
Terkait pegawai non PNS, Ratu Dewa mengatakan, akan memberikan sanksi sepihak, sesuai kontrak kerjanya. Diberikan tanpa pemberitahuan bila terbukti bersalah. (kbs/red)



