IPW: Masih Ada 38 Buronan di Luar Negeri

# Penangkapan Djoko Tjandra Tak Terkait Bursa Calon Kapolri

PALEMBANG, SIMBUR – Penangkapan buronan kelas kakap Djoko Sugiarto Tjandra di Malaysia menjadi momentum kerja sama P to P (police to police) antara Indonesia dengan negara lainnya. Itu karena masih banyak buronan Polri yang berada di luar negeri.

Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane meyakini, penangkapan buronan kakap itu dilakukan Kepolisian Diraja Malaysia, kemudian baru diserahkan kepada Polri. “Kami memberi apresiasi kepada Kepolisian Diraja Malaysia yang sudah mendengar aspirasi rakyat Indonesia dan membantu penangkapan Joko Tjandra. Di samping menyerahkan buronan kelas kakap itu kepada Polri,” ungkap Neta S Pane, kepada Simbur, Minggu (2/8).

Neta menambahkan, kerja sama yang ditunjukkan pihak Malaysia dengan Indonesia ini patut dicontoh Polri ke depan. Khususnya NCB Interpol Polri dalam melakukan lobi ke negara-negara lain tempat di mana buronan koruptor bersembunyi. “Mengingat, masih ada 38 buronan NCB Interpol Polri di luar negeri. Artinya, kerja sama internasional pasca tertangkapnya Joko Tjandra perlu dilanjutkan sehingga Polri bisa segera menangkap buronan lainnya,” harapnya.

IPW juga menilai, lanjut Neta, kasus Joko Tjandra maupun penangkapan buronan kakap itu tidak ada kaitannya dengan bursa calon Kapolri. Apalagi pergantian Kapolri masih lama. Sebab Presiden tentu punya kriteria sendiri tentang calon kapolri yang akan diangkatnya di masa depan. Bagaimanapun calon kapolri yg akan diangkat presiden tentu melihat situasi aktual politik saat itu dan proyeksi situasi ke depan. “Semuanya sangat tergantung pada insting politik maupun hak prerogatif Presiden,” terangnya.

Neta menjelaskan, dalam kondisi panas kasus Joko Tjandra ditambah tertangkapnya buronan kakap itu, ada saja pihak pihak yang mengkaitkannya dengan bursa calon Kapolri. “Jauh panggang dari api. Apalagi IPW mendapat informasi bahwa calon kapolri ke depan yg akan dipilih presiden dari kalangan bintang dua dan proses suksesinya satu paket dengan calon wakapolri. Memang informasi yang diperoleh IPW ini kembali kepada situasi aktual dan menjadi hak prerogatif presiden,” sebutnya.

Sebaiknya, saran Neta, masyarakat maupun pihak tertentu tidak berspekulasi dan mengaitkan kasus Joko Tjandra dengab suksesi Kapolri karena memang tidak ada kaitannya. IPW berharap agar semua pihak bersabar menunggu momentum yang akan terjadi, sepertinya akan dimulai presiden dengan reshuffle kabinet, pergantian panglima TNI dan suksesi Kapolri. “Semua ini dinilai IPW akan dilakukan presiden pasca new normal agar pemerintahan ke depan semakin efektif dan stabilitas keamanan kondusif,” tandasnya.

Diketahui, Djoko Tjandra merupakan buronan selama hampir 11 tahun atas kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sejak 1999 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp940 miliar. Dia ditangkap kepolisian diraja Malaysia di Kuala Lumpur lalu diserahkan kepada Polri pada Kamis, 30 Juli 2020. Djoko Tjandra dibawa dari Malaysia menuju Indonesia melalui Bandara Halim Perdanakusuma yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan di Mabes Polri.(red)