Alih Fungsi Hutan Jadi Lahan Pertanian dan Pertambangan Salah Satu Faktor Penyebab Banjir Bandang Masamba

# Selain Curah Hujan dan Kondisi Bebatuan

LUWU UTARA, SIMBUR – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengungkap tiga faktor yang menjadi penyebab utama banjir bandang Luwu Utara pada Senin (13/7) lalu. Hal itu diungkapkan Doni saat meninjau secara langsung kondisi pascabencana di Masamba, Luwu Utara, baik melalui udara maupun darat pada Jumat (17/7).

Berdasarkan data sementara yang dihimpun tim Pusat Pengendali dan Operasi BNPB hingga Jumat (17/7), banjir bandang yang menerjang wilayah Massamba, Luwu Utara mengakibatkan 36 jiwa meninggal dunia, 67 dalam pencarian, 51 luka-luka dan 14.483 mengungsi di tiga Kecamatan meliputi Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta dan Kecamatan Masamba.

Adapun analisis sementara penyebab terjadinya banjir bandang yang pertama menurut Doni adalah faktor cuaca. Berdasarkan catatan dan hasil peninjauan, tingginya curah hujan yang terjadi antara tanggal 12-13 Juli 2020 secara langsung telah menyebabkan Sungai Rongkong, Sungai Meli dan Sungai Masamba meluap.

Hal itu juga diperkuat dengan analisis tim LAPAN melalui monitoring satelit Himawari-8 yang menunjukkan bahwa hujan dengan intensitas tinggi terjadi cukup lama pada Minggu (12/7) sekitar pukul 22.00 WITA hingga Senin (13/6) pukul 06.00 WITA. Kemudian pada siang harinya, hujan lebat kembali terjadi pada pukul 13.00 WITA malam hari.

“Analisis sementara tentunya curah hujan yang sangat besar. Tadi bupati mencatat intensitas hujan antara 200 sampai 300 mm dalam waktu yang sangat singkat, antara tanggal 12-13 Juli 2020,” jelas Doni.

Doni juga melihat adanya alih fungsi hutan menjadi lahan untuk pertanian dan pertambangan atau mining di wilayah hulu yang berada di bagian atas Gunung Lero. Lebih lanjut, Doni masih menganalisis apakah penyerapan air ke dalam tanah tidak terjadi secara maksimal saat hujan lebat akibat gundul sehingga menyebabkan air mengalir bebas menerjang di bagian hilir dan permukiman padat penduduk.

“Bagian selatan (Gunung Lero) yang mengarah ke Kota Masamba itu terkelupas (gundul). Kalau itu sudah lama, biasanya pasti kita bisa melihat ada tutupan sebagian dengan tanaman perdu, tanaman merambat misalnya. Tetapi kami perhatikan dari jarak jauh (dari atas), itu belum ada tutupan, artinya masih baru,” jelas Doni.

Melihat adanya fenomena tersebut, Doni meminta kepada tim BNPB dibantu dengan beberapa kementerian dan lembaga agar melakukan analisis lebih jauh sehingga langkah-langkah penanganan dan solusi segera dapat diambil.

“Apakah ini kejadian akibat curah hujan saja, tentu tim BNPB yang sudah ditugaskan beberapa hari yang lalu tentunya dengan tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan juga beberapa lembaga yang lain kerja sama, kemudian melakukan analisis sehingga dapat menjawab apa yang menjadi penyebab utama,” jelas Doni.

Kemudian faktor yang terakhir adalah karakteristik bebatuan yang mudah longsor di wilayah hulu dataran tinggi, ditambah lokasi tersebut merupakan pertemuan beberapa sesar aktif. Di sisi lain, kemiringan lereng di bagian hulu DAS Balease di wilayah Gunung Lero juga tergolong curam dengan tingkat elevasi 60 hingga hampir mendekati 90 derajat.

“Ini menjadi catatan bagi semua, khususnya Pemerintah Kabupaten Luwu Utara agar daerah-daerah yang berada di wilayah kawasan bantaran sungai terutama yang padat permukiman penduduk, sudah harus dipikirkan mitigasinya ke depan. Supaya kasus seperti ini tidak terulang kembali dan kemudian hari tidak menimbulkan korban jiwa seperti ini,” kata Doni.

Menurut keterangan yang didapatkan Doni dari penjelasan Bupati Luwu Utara, kejadian serupa sebelumnya pernah terjadi pada tahun 1982 dengan jumlah korban yang lebih sedikit. Melihat dari hasil analisis tersebut, Doni meminta agar hal itu dapat dijadikan evaluasi dalam menjaga keseimbangan alam. “Tahun 1982 awal pernah terjadi hal yang seperti ini, namun jumlah korbannya tidak banyak,” jelas Doni.

Dia juga menegaskan kepada seluruh komponen, agar jangan sampai ekosistem dan keseimbangan alam terganggu karena masyarakat dan pemerintah abai dan tidak mengelola dengan baik.

Pentingnya Menjaga Keseimbangan Ekosistem

Doni Monardo mengingatkan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan masyarakatnya tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dalam mencegah terjadinya bencana.

“Kejadian ini (banjir bandang) merupakan evauasi bagi kita agar bersungguh-sungguh memerhatikan dan menata keseimbangan ekosistem. Jangan sampai alam terganggu karena kita mengelolanya tidak tepat,” imbaunya.

Doni menjelaskan bahwa dalam satu setengah sampai dua tahun terakhir, Sulawesi Selatan mengalami dua kali peristiwa banjir bandang. Kejadian pertama terjadi di Makassar yang merenggut korban hampir 100 orang. Hal ini terjadi akibat alih fungsi lahan di bagian selatan.

“Perubahan ekosistem dan alih fungsi lahan di bagian selatan. Yang semula kawasan hutan lindung berubah jadi kawasan pertanian semusim, khususnya tanaman jagung. Hal ini harus jadi perhatian dan meningkatkan kesadaran kolektif bahwa ketika jumlah penduduk semakin bertambah dan kebutuhan lahan pertanian semakin banyak, yang harus diutamakan dan ingat adalah harus menjaga keseimbangan alam,” jelas Doni.

Doni menegaskan bahwa jangan sampai ekosistem alam terganggu karena masyarakat dan pemerintah daerah setempat tidak mengelolanya dengan tepat. “Jangan sampai alam terganggu karena kita mengelolanya tidak tepat,” tegas Doni.

Doni yang sebelumnya melakukan kunjungan kerja terkait penanganan COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur langsung menuju ke Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan sesuai instruksi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk melakukan peninjauan ke lokasi terdampak bencana banjir bandang di Luwu Utara.

Doni melakukan perjalanan dengan helikopter dan mendarat di Bandar Udara Andi Djemma Masamba bersama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Doni menceritakan analisis secara visual dari jarak jauh menggunakan helikopter.

”Jika melihat secara visual dari jarak jauh menggunakan helikopter, di wilayah Gunung Lero terlihat sebagian dari kawasan pepohonan itu mengalami longsor dengan kemiringan lebih dari 60 derajat dan yang hampir mendekati 90 derajat. Hal ini yang akan kami analisis lebih lanjut apakah terjadi karena hujan pada tanggal 12 sampai 13 Juli penyebab banjir bandang atau hujan sebelumnya serta akan dilakukan kajian terkait akibat potensi pembukaan lahan atau galian yang menyebabkan bencana banjir bandang yang sedang terjadi lebih parah dampaknya,” ungkap Doni.

Doni turut mengapresiasi gotong royong dari semua pihak dalam memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Luwu Utara. Menurutnya, gotong royong menjadi modal sosial terbaik dalam penanggulangan bencana. “Jalan menuju kawasan ini cukup macet karena banyak yang memberi bantuan bagi masyarakat terdampak ke Kantor Bupati Luwu Utara. Ini adalah modal sosial yang paling bagus karena kesadaran masyarakat saling menolong,” tambah Doni.

Doni juga menjelaskan bahwa BNPB akan mempercepat proses bantuan dan melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan untuk setiap rumah yang tergolong rusak berat akan dibantu dengan dana Rp50 juta yang diserahkan kepada masyarakat sudah dalam bentuk bangunan.

Untuk rumah yang tergolong rusak sedang akan diberikan bantuan dana sebesar Rp25 juta sedangkan yang tergolong rusak ringan akan diberikan bantuan dana sebesar sekitar Rp10-15 juta. Hal ini merupakan program nasional dan pemerintah kabupaten dapat mengusulkan nama dan alamat warga yang rumahnya rusak terdampak banjir bandang.

Siagakan Helikopter hingga Salurkan Bantuan

BNPB menyiagakan satu helikopter untuk membantu penanganan banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Menurut Doni, helikopter itu nantinya dapat digunakan untuk keperluan seperti distribusi logistik peralatan dan juga untuk mengevakuasi warga yang terdampak.

“BNPB akan memberikan pinjaman helikopter satu unit untuk digunakan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan juga untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka evakuasi dan juga untuk kepentingan logistik,” ujar Doni.

Banjir bandang yang terjadi pada Senin (13/7) lalu melumpuhkan akses keluar masuk wilayah Luwu Utara melalui darat, khususnya jalan nasional Palopo-Massamba karena tertimbun lumpur dengan ketebalan hingga 2 meter. Selain itu, bandara Andi Djemma, sebagai pintu masuk Luwu Utara dari udara juga terdampak dan masih dalam proses pembersihan lumpur dan sisa puing yang terbawa arus banjir. Satu-satunya alat transportasi terbaik yang dapat secara cepat menjangkau wilayah tersebut adalah helikopter.

Selain helikopter, BNPB juga memberikan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1 miliar yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala BNPB Doni Monardo kepada Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani di Kantor Bupati Luwu Utara, yang juga digunakan sebagai posko dan tempat pengungsian.

Selain bantuan dana, BPNB melalui bidang logistik dan peralatan juga menyerahkan satu kendaraan motor trail 250cc untuk mobilitas tim yang bertugas menangani bencana banjir bandang dan bantuan berupa 10 unit tenda pengungsi dan 1.000 paket sembako bagi warga terdampak.

Di tempat yang sama, Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara juga mengingatkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Luwu Utara untuk tetap waspada penularan COVID-19 dan melaksanakan protokol kesehatan. “Kita masih dalam situasi pandemi jadi protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Kita merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena belum ada vaksin, protokol kesehatan adalah harga mati. Di wilayah Kabupaten Luwu Utara harus tetap disiplin melakukan protokol kesehatan,” ujar Juliari.

Selain Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara, peninjauan lokasi dihadiri Kepala Badan SAR Nasional M. Syaugi, Anggota Komisi 8 DPR RI, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Bupati Luwu Basmin Mattayang, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani serta jajaran dari BNPB.(red)