Pjs Wako Pantang Dibohongi Kepala Dinas, Terutama soal Anggaran

PRABUMULIH, SIMBURNEWS – Sampai saat ini Pjs Wali Kota Prabumulih Richard Cahyadi masih kesulitan untuk mencari data. Kendalanya mungkin karena kepala dinas masih belum bisa ditemui, atau mungkin personel yang membidangi sedang tidak ditempat. Walau begitu, lanjut Richard, dia masih bisa mendapatkan data dari pihak lain yang memang memberikan keterbukaan informasi.

“Saya mendatangkan tim, karena selaku Pjs Wako, saya harus tahu isi perut bumi di mana saya tinggal. Jadi kalaupun belum dapat, saya harus terus mencari bersama tim untuk mengelola data itu. Saya selaku pimpinan jangan sampai dibohongi. Jadi saya berharap keterbukaan teman-teman (OPD) kepada saya sekarang. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi,” tegas Richard usai membuka giat bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Pembangunan (SIMPP) di ball room rumah makan Kampoeng Cemara, Selasa (6/3).

Masih kata Pjs Wako, kalau sumber informasi yang bersifat fisik pembangunan itu jelas. Apakah ada utang atau harus tender, itu jelas. Jadi lanjutnya, pimpinan membutuhkan data itu, disebabkan harus mengecek fisik dan turun ke lapangan.

“Kalau memang kegiatan itu dilakukan tahun ini, saya harus lihat hasilnya di lapangan. Saya tidak ingin ada yang ditutupi. Dalam artian ada program yang dikerjakan tahun ini, tetapi saya tidak tahu,” lanjut Richard.

Dirinya juga menegaskan kepada seluruh OPD, agar kegiatan apa saja yang dilakukan harus dengan sepengetahuan dirinya. “Saya harus tahu. Makanya, melalui protokol ada surat edaran dimana setiap kegiatan yang dihadiri sepuluh orang, harus terdaftar di protokol. Jangan nanti ada hal-hal yang di luar sepengetahuan saya. Kalau ada kegiatan fisik di lapangan yang berkaitan dengan anggaran, saya harus tahu,” ujarnya.

Menurut dia, acara ini ada keterkaitan dengan hal itu. “Artinya, keterbukaan informasi itulah yang diharapkan, siapapun memiliki hak untuk akses, sehingga mengetahui segala program pembangunan di Prabumulih,” pungkasnya dan menambahkan jika sistem informasi yang diterapkan di Prabumulih, sampai hari ini biasa-biasa saja.

Untuk menjamin keterbukaan informasi khususnya terkait program pembangunan daerah, Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota (Wako) Prabumulih, Richard Cahyadi berjanji untuk membuka akses informasi tersebut kepada siapa saja. Dirinya telah memanggil tim dari Palembang untuk membantunya memperoleh data akurat terkait program kegiatan pembangunan yang sudah dan akan dilakukan di kota Prabumulih.

Menurutnya, untuk mencapai visi-misi yang strategis yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, arah kebijakan pembangunan dan program kegiatan harus tampak jelas sesuai dengan kondisi serta kebutuhan daerah. Makanya lanjut Richard, SIMPP yang berkualitas dapat dijadikan tolak ukur dalam membuat kegiatan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah akan pembangunan yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dengan adanya SIMPP, kami akan mempunyai data yang tergambar jelas di website yang ada saat ini. Baik itu apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Itu yang diharapkan. Jadi, setiap orang bisa mengakses data yang dia inginkan tentang kota Prabumulih melalui program tersebut, dan tidak sulit lagi mencari,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan, Haryadi SH MH menyebutkan jika tujuan dikumpulkannya puluhan peserta dari berbagai sektor mengikuti kegiatan bimbingan teknis SIMPP, untuk menyiapkan data informasi lebih cepat, tepat dan valid yang sistem kerjanya berupa aplikasi atau website di ruang lingkup SKPD Pemkot Prabumulih. (mrf)