- Pejabat Bank Tersangka Korupsi KUR di OKUT Tidak Ditahan karena Akan Menjalankan Ibadah Haji
- Diduga Menghalangi Penyidikan Kasus Korupsi, Staf Ahli Bupati Muba dan Oknum Pengacara Jadi Tersangka
- Sinergi Hadapi Musim Kemarau, Apel Karhutla Sumsel Bakal Digelar di Kampung Nelayan Sungsang pada 6 Mei 2026
- Resmi Dilantik, 325 Bintara Remaja TNI AD Siap Mengabdi untuk Negeri
- Protes Meluas, Warga Banyuasin Kesulitan Air Bersih
Soal Bansos Rastra, Bulog Tunggu Dinsos
PALEMBANG, SIMBURNEWS – Bantuan Sosial Beras pra Sejahtera (Bansos Rastra) yang rencananya akan dimulai Februari 2018, tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat tidak mampu yang salama ini masih mengeluarkan sejumlah uang untuk memperoleh rastra (raskin). Berbagai persiapan terutama mekanisme dan metode penyaluran perlu dimatangkan, sebab program pemerintah tersebut tidak lagi membebankan biaya apapun alias gratis.
Terkait hal tersebut, Kepala Bulog Sumatera Selatan (Sumsel), Andi Bahtiar memastikan bahwa pihaknya sangat siap untuk mengimplementasikan program tersebut. Namun, sampai saat ini, pihaknya belum menerima petunjuk teknis terkait metode yang akan dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial (Dinsos).
“Kami masih menunggu dari Dinsos karena program sebelumnya dikembangkan menjadi Bansos Rastra, jadi KTA nya ada di Dinsos. Terkait metodenya seperti apa, itu akan ada petunjuk teknisnya. Yang pasti, Bulog Sumsel siap untuk mendistribusikan ke masyarakat,” ungkapnya saat dikonfirmasi Simbur, Minggu (7/1).
Terkait stok beras Sumsel kata Andi, saat ini Sumsel tidak bermasalah karena masih memiliki stok beras sebanyak 24 ribu ton yang diperkirakan masih cukup untuk tiga sampai empat bulan ke depan.
“Kalau kendala dalam distribusi beras, saya pikir yang sudah berjalan semuanya dapat berjalan dengan baik, baik itu ketersediaan stok maupun penyaluran,” ujarnya.
Masih kata Andi, untuk 2017, distribusi rastra Sumsel mempu mencapai 100 persen, kemudian untuk 2018 karena metodenya berubah dimana masyarakat tidak perlu lagi membayar (menebus), maka mungkin akan lebih mudah.
“Tinggal bagimana koordinasi dan mekanismenya yang akan ditentukan oleh Dinsos,” pungkasnya.
Untuk memastikan kesiapan Dinsos Sumsel mendukung program nasional tersebut, Simbur mencoba melakukan konfirmasi ke Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Sumsel, Ahmad Najib. Namun, beberapa kali dihubungi, yang bersangkutan belum memberi respon. (mrf)



