Gubernur Mentahkan Pernyataan Ketua PGRI Sumsel

PALEMBANG, SIMBURNEWS – Ketua PGRI Sumsel, Zulinto mengatakan kepada Gubernur Alex Noerdin tetang beberapa masalah penting terkait dunia pendidikan. Mulai dari kurangnya tenaga pendidik, honor yang sangat rendah, sarana dan prasarana serta lambatnya proses sertifikasi akibat perpindahan kewenangan SMA ke Provinsi yang sebelumnya masih dipegang oleh Kabupaten/kota.

“Terkait persoalan kekurangan guru, kami sangat mengharapkan dukungan dan data dari pemerintah kabupaten/kota dan juga Provinsi. Kemudian, kami juga meyampaikan persoalan guru honor kepada Gubernur bahwa di daerah itu beragam (honornya). Ada yang Rp150 ribu sampai Rp 300 ribu per bulan. Hal ini yang menjadi masalah bagi guru,” ungkap Zulinto saat acara puncak peringatan HUT ke-72 PGRI dan Hari Guru Nasional 2017 di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), Sabtu, (25/11).

Menurut Zulinto, guru honorer dan guru ASN, bagi pengurus PGRI semuanya pendidik. Artinya, kelayakan hidup harus menjadi perhatian. Seperti di Kabupaten Musi Banyuasin di mana guru honor masih diberikan tunjangan daerah sebesar Rp1 juta sampai Rp1,5 juta per bulan. Kota Palembang sendiri, walaupun tidak begitu besar karena kondisi keuangan daerah, tetapi ada kemauan pemkot untuk membantu sebesar Rp 500 ribu per bulan, dan jika dihitung sampai tahun 2018, hampir 2.000 orang guru yang sudah akan dibiayai melalui APBD.

Sampai hari ini, guru-guru di kabupaten/kota masih mengeluhkan sertifikasi yang tidak lancar dan ada beberapa triwulan yang belum dibayar. “Kami bertanya kepada Gubernur tentang bagaimana birokrasi dan pengurusannya supaya guru-guru di daerah mendapatkan kemudahan dalam mengurus dan mendapatkan hal itu. Jangan saat di kabupaten/kota tempat mereka berada (mengajar), tetapi setelah pemisahan itu kemudian menjadi masalah,” ujarnya.

Menanggapi itu, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Alex Noerdin berang. Gubernur menganjurkan jika masih ada daerah di Sumsel yang masih menggaji guru dengan rendah, maka pemimpin daerah tersebut sebaiknya mundur saja. “Pahlawan tanpa tanda jasa tidak lain adalah guru. Jadi, kalau ada guru honorer yang gajinya masih Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu per bulan, harusnya kepala daerahnya mundur,” ujar Alex.

Gubernur lantas bertanya kepada Wakil Wali Kota Palembang yang hadir perihal besaran gaji guru honorer di Palembang dan dijawab gaji guru honorer sudah mencapai Rp 500 ribu. “Masalah honor, sertifikasi, kekurangan guru dan seterusnya, tadi dengan bangga ketua PGRI Sumsel, Zulinto dengan bangga mengatakan bahwa kota Palembang mengalokasikan khusus sebesar 26 persen. Sumsel sebesar 32 persen dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang,” tambahnya dengan nada tinggi.

Alex memastikan bahwa dirinya tahu persis tentang persoalan guru yang terjadi di Sumsel. “Saya pernah jadi Bupati sebanyak dua kali, saya pernah menjadi ketua Bupati se-Indonesia, saya tahu persis masalah (terkait guru), kalau masih ada guru yang seperti itu (bergaji rendah), itu keterlaluan. Bagaimana Sumsel bisa bersaing di era globalisasi jika masih ada hal-hal seperti itu,” keluhnya.

Lanjut Alex, jika dikatakan oleh ketua PGRI Sumsel bahwa saat ini sudah ada solusi untuk perbaikannya (kesejahteraan guru), sejak tahun 2002 di mulai dari kabupaten Musi Banyuasin, sudah menerapkan sekolah gratis dari tingkat SD sampai SMA/sederajat, dan diberlakukan di Sumsel sejak 2008.(mrf)