Pemerintahan

PUNCAK JAYA, SIMBUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) menyalurkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama tahun 2024. Total dana sebesar Rp195.703.771.000. Kepala Dinas PMK Puncak Jaya, Irwan Tabuni,S.STP mengatakan penyaluran Dana Desa dan ADD tahap I (pertama) di Puncak Jaya sebesar Rp195.703.771.000 terdiri dari Dandes Rp.157.319.571.000 dan ADD Rp38.384.200.000. “Penyaluran dana desa dan ADD di Puncak Jaya telah direalisasikan pada tanggal 20…

# Kemendagri Dukung Penuh Draft Terakhir RUU RPJPN 2025-2045 JAKARTA, SIMBUR – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud turut mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo pada rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional/RPJPN) Tahun 2025-2045, beberapa waktu lalu. Rapat tersebut menjadi momen penting dalam menentukan arah pembangunan Indonesia dalam dua dekade mendatang. Kemendagri menyampaikan dukungan penuh terhadap draft terakhir RUU RPJPN 2025-2045. Restuardy mengatakan…

JAKARTA, SIMBUR – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud memimpin rapat koordinasi secara daring. Membahas peran Kemendagri dalam pengakselerasian produksi lifting migas di Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam rilisnya yang diterima redaksi, Rabu (3/7/2024), rapat yang dihadiri oleh perwakilan Kemenko Marvest, Ditjen Migas KESDM, SKK Migas dan Ditjen Keuda tersebut merupakan tindaklanjut dari hasil rapat sebelumnya dengan Menko Marvest. Dari rapat sebelumnya, secara garis besar, Kemendagri diarahkan untuk mendukung komunikasi dan koordinasi dengan Pemda…

JAKARTA, SIMBUR – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menjadi salah satu narasumber pada kegiatan temu kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka akselerasi intervensi serentak dalam percepatan penurunan angka stunting yang diselenggarakan secara luring, beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BKKBN RI; Sekretaris Utama BKKBN RI; Dirjen Bina Pembangunan Daerah; Deputi III Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko Bidang PMK; Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak…

JAKARTA, SIMBUR – Pemerintah daerah, dalam upaya menjamin ketersediaan pelayanan dasar yang cukup dengan kualitas memadai, terus mengupayakan koordinasi intens dengan pemerintah pusat. Khususnya dalam bidang Trantibumlinmas (Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat). Di samping, ketersediaan pelayanan dasar harus cukup dan berkesinambungan dengan kualitas yang memadai, cepat, mudah, terjangkau, terukur, serta tepat sasaran. Demikian disampaikan Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Wahyu Suharto, dalam sambutannya. Hal ini dilakukan dalam…

# SIPD dan eWalidata, Platform Utama Integrasi Data Pusat dan Daerah   JAKARTA, SIMBUR – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan eWalidata SIPD menjadi platform utama untuk mengintegrasikan data pusat dan daerah. Di samping untuk memastikan sinkronisasi indikator prioritas nasional dan program kerja daerah. “Untuk implementasi data statistik sektoral daerah dalam eWalidata pada SIPD, diperlukan optimalisasi peran Bappeda dan Kominfo di daerah,” kata Daud saat membuka…

CIREBON, SIMBUR – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan asistensi dan supervisi integrasi kebijakan ketangguhan bencana banjir dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokrenda). Kegiatan berlangsung Kamis (20/6) di The Luxton Cirebon Hotel. Pertemuan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana. Rapat ini dibuka dan dipimpin Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud dengan menyampaikan salah satu topik ketangguhan (resilience) bencana menjadi tujuan…

# Paling Lambat 40 hari sebelum Tanggal Pendaftaran Paslon JAKARTA, SIMBUR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan kepada penjabat (Pj) kepala daerah yang hendak menjadi calon gubernur dan wakil calon gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil wali kota untuk memenuhi syarat. Salah satunya tidak lagi berstratus sebagai Pj Gubernur, Pj Bupati maupun Pj Walikota. Mendagri mengatakan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang akan mencalonkan diri agar…

DEPOK, SIMBUR – Pemerintah pusat dan daerah bersama pakar perencanaan pembangunan dan keuangan daerah melakukan identifikasi bersama dalam penyusunan konsep penandaan dan penggunaan anggaran di daerah dalam percepatan penurunan stunting. Upaya itu dapat mengukur efektivitas anggaran daerah dalam penurunan stunting. Di samping menjadi bahan evaluasi terhadap desain intervensi dan program yang lebih menghasilkan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Wahyu Suharto menyampaikan…

JAKARTA, SIMBUR – Dalam upaya menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang berkelanjutan di perumahan dan permukiman, Pemerintah Daerah perlu mengelola PSU secara transparan dan sesuai aturan. Salah satu langkah penting untuk mencapai tujuan ini adalah penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya pengelolaan PSU yang transparan dan sesuai aturan demi memastikan lingkungan yang nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi penghuni. Pernyataan ini disampaikan…