Belasan Korban Tewas akibat Banjir dan Longsor di Sumbar

PADANG, SIMBUR – Hujan mengguyur Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sepanjang hari ini, Kamis (27/11). Bencana hidrometeorologi basah tak bisa dihindari menerjang beberapa titik di wilayah kota. BPDB setempat didukung dengan BPBD provinsi serta dinas terkait, termasuk TNI-Polri, melakukan penanganan darurat di lokasi terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D mengatakan, pantauan pagi ini, Kamis (27/11), arus banjir dengan volume debit air besar menerjang sejumlah rumah yang berada di bantaran Sungai Minturun. Material batang pohon dan lumpur merusak rumah warga di Lubuk Minturun, Koto Tengah, Kota Padang. “Terdapat 4 warga meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Beberapa rumah mengalami kerusakan saat kejadian berlangsung pada dini hari, sekitar pukul 04.00 WIB,” ungkap Muhari.

Selain banjir bandang di Lubuk Minturun, jembatan penghubung di Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang, putus akibat struktur jembatan yang dihantam material yang hanyut terbawa arus banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang masih memprioritaskan penanganan darurat, seperti evakuasi, pengamanan di lapangan yang berpotensi mengancam keselamatan warga dan pelayanan warga yang terdampak.

Data Pusat Pengendalian Operasi BPBD Provinsi Sumbar mencatat cuaca ekstrem berdampak di 17 kelurahan di 7 kecamatan di Kota Padang. Cuaca ekstrem tersebut menyebabkan banjir, longsor dan sejumlah pohon tumbang di 14 titik. BPBD setempat masih melakukan pemutakhiran data dampak bencana hingga sore ini.

Sementara itu, dalam rapat tingkat menteri yang diselenggarakan secarar virtual sore ini, Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan, jajarannya dari unsur organisasi perangkat daerah bersama TNI-Polri terus melakukan operasi penanganan darurat. “Data terakhir di Sumatra Barat, korban meninggal dunia sebanyak 12 orang dan warga terdampak sekitar 12.000 jiwa,” ujar Vasko.

Pada kesempatan itu, Wagub menambahkan beberapa tantangan yang dihadapi di antaranya pembersihan material, akses komunikasi dan perbaikan darurat infrastrutkur vital. “Titik longsor di badan jalan yang amblas, pohon tumbang di beberapa kabupaten dan kota,” tambahnya.

Terkait dengan penetapan status, Wakil Gubernur Sumbar menjelasan pihaknya telah menetapkan status tanggap darurat dan juga beberapa kabupaten dan kota yang terdampak cuaca ekstrem. Sejumlah wilayah akan menyusul dalam penetapannya,” ujar Wagub.

Penanganan Darurat Cuaca Ekstrem

Bencana hidrometeorologi basah di wilayah Sumatra, salah satunya di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), menjadi perhatian pemerintah pusat. Sejumlah daerah dilanda banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem yang dipicu adanya bibit siklon tropis 95B. Bantuan diberikan BNPB untuk penanganan darurat.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Rustian memberikan bantuan darurat kepada warga terdampak di Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan, Sumbar. Bantuan secara simbolis diserahkan Sekretaris Utama kepada pemerintah daerah di lokasi bencana pada hari ini, Rabu (26/11). Dukungan ini untuk mempercepat penanganan darurat, khususnya kebutuhan dasar yang diperlukan mereka yang terdampak langsung bencana.

Bantuan yang diberikan kepada warga terdampak di Padang Pariaman, antara lain alat kebersihan 100 paket, _hygiene kit_ 30 paket, family kit 150 paket, makanan siap saji 200 paket dan sembako 200 paket. Sedangkan bantuan yang diterima warga terdampak di Pesisir Selatan, antara lain kasur lipat 100 buah, selimut 100 lembar, family kit 100 paket, tenda pengungsi 2 unit, tenda keluarga 50 unit dan sembako 200 paket.

Peninjauan jajaran BNPB ke lokasi bencana bertujuan untuk memastikan pemerintah daerah melakukan penanganan darurat secara optimal, seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak maupun evakuasi warga yang harus diungsikan ke pos pengungsian.

Hari ini, Rabu (26/11) Rustian juga melihat beberapa titik yang terdampak bencana banjir dan longsor di kedua kabupaten tersebut. “Empat hari hujan berturut-turut, ini hampir seluruh kabupaten-kota di Sumatra Barat, terkena banjir dan longsor. Cuaca memang sangat ekstrem sehingga ini menyebabkan banjir dan longsor. Ini mengakibatkan banyaknya warga yang mengungsi dan rusaknya infrastruktur,” ujar Rustian saat berada di Padang Pariaman didampingi wakil bupati setempat.

Saat berada di Padang Pariaman, Sekretaris Utama BNPB melihat infrastruktur jalan yang putus karena tergerus air maupun amblas. Salah satunya ruas jalan Jambak-Lubuk Simantung di Nagari Salibutan Korong Sakayan, Kecamatan Lubuk Alung. Tampak badan jalan sepanjang 200 meter putus. “Selain itu, jembatan, seperti yang disampaikan Bupati Padang Pariaman, dan juga beberapa sekolah yang rusak akibat banjir dan longsor, masjid dan musala di 13 kabupaten-kota,” tambahnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan upaya penanganan darurat, seperti penetapan status kedarurat, pengaktifan pos komando, evakuasi dan aktivasi pos pengungsian.

Merespons kondisi saat ini, Rustian mengungkapkan kemungkinan dilakukannya operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk penanganan cuaca ekstrem di Sumbar. “Hampir seluruhnya sekarang ini hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir dan longsor. Jadi kami memiliki operasi modifikasi cuaca. Jika memang cuaca sangat ekstrem maka operasi modifikasi cuaca ini akan dilakukan untuk memindahkan turunnya hujan ke tempat lain,” pungkas Rustian.

Lebih lanjut, apabila hujan tetap turun di wilayah, ia berharap kepala daerah bersama jajarannya, seperti BPBD, OPD terkait lain, termasuk TNI dan Polri untuk melakukan penanggulangan bencana.

Setelah meninjau beberapa titik yang terdampak banjir dan longsor, Sekretaris Utama BNPB dan Wakil Gubernur Sumbar bertolak menuju Kabupaten Pesisir Selatan untuk melihat secara langsung kondisi pascabencana dan bertemu dengan warga yang terdampak banjir.

Sementara itu, BNPB dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melakukan rapat koordinasi (rakor) penanganan darurat cuaca ekstrem di wilayah pada Kamis (27/11). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut rapat tingkat menteri penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di hari yang sama.

Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Vasko Ruseimy dan Sekretatis Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Rustian memimpin rakor yang dihadiri unsur forkopimda terkait. Beberapa poin arahan disampaikan Sekretaris Utama BNPB dalam penanganan bencana hidrometeorologi basah yang menerjang 13 kabupaten dan kota di Provinsi Sumbar. Rustian menggarisbawahi adanya penetapan status kedaruratan dalam menghadapi bencana maupun ancaman bahayanya, seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

Merespons kondisi yang dihadapi, pemerintah provinsi dan sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota telah menetapkan status kedaruratan. Hal ini bertujuan agar penanganan darurat dapat berjalan secara efektif dan optimal, seperti pengerahan sumber daya dari berbagai pihak, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) maupun dukungan unsur pentaheliks lain.

Pada kesempatan itu, Rustian juga meminta adanya pos komando (posko) terpadu di wilayah administrasi yang terdampak bencana. Dengan adanya posko di kabupaten dan kota, penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dalam satu rantai komando. Melalui posko, organisasi ini dapat melakukan perencanaan terkoordinasi sehingga operasi dapat berjalan efektif. Tak hanya itu, penyajian data bersumber satu pintu dengan adanya posko. Sedangkan di tingkat provinsi, pos pendamping mendukung operasi di daerahnya.

Masih terkait dengan manajemen posko, Rustian mengatakan perlunya asesmen kebutuhan dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat. “Catat kebutuhan detail dalam proses operasi penanganan darurat. Dalam dua hari ini, data kebutuhan dasar tambahan sudah terkumpul dan diserahkan ke Sekda kemudian sampai ke BNPB,” ujar Sekretaris Utama di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (27/11).

Selain itu, Sekretaris Utama BNPB meminta pemerintah di tingkat kabupaten dan kota terdampak untuk melakukan pendataan secara detail, seperti tingkat dan jumlah kerusakan infrastruktur. Data tersebut sangat dibutuhkan daerah yang dalam penyusunan usulan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P. Apabila ada warga yang harus direlokasi, pemerintah daerah perlu untuk menyiapkan konsepnya, seperti lokasi maupun proses pelaksanaan.

Sebelum berlangsungnya rakor, di tempat berbeda Sekretaris Utama BNPB kembali memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk penanganan darurat. Bantuan tersebut diterima Wagub yang disaksikan perwakilan OPD. Bantuan BNPB tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, serta pemerintah kabupaten dan kota di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, Kota Pariaman dan Kota Padang. Selain bantuan kepada BPBD, BNPB juga menyerahkan bantuan barang kepada Polda Sumbar yang membantu proses penangann darurat di lapangan. Sehari sebelumnya, BNPB telah memberikan bantuan kepada Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan.

Bantuan darurat tersebut berupa bantuan pangan seperti paket sembako dan makanan siap saji. Sedangkan bantuan non-pangan berupa Kasur lipat, hygiene kit, family kit, tenda pengungsi, tenda keluarga, selimut, alat kebersihan, perahu karet, genset dan gergaji mesin.(red)