Karhutla Sumsel Jadi “PR” Besar

# Pj Gubernur Ajak Media Edukasi Masyarakat

PALEMBANG, SIMBUR – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Penjabat (Pj) Gubernur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hal itu diungkap Pj Gubernur Agus Fatoni saat bersilaturahmi dengan pimpinan media dan organisasi perusahaan pers di Palembang. “Karhutla ini menjadi PR besar,” ungkap Agus dalam sambutannya di Griya Agung, Kamis (12/10).

Menurut Agus, begitu dia landing di bandara langsung membahas karhutla. “Saya kumpulkan forkompimda provinsi bupati dan walikota dengan perusahaan juga membahas karhutla,” ujarnya.

Belum lama ini, kata dia, Pemprov Sumsel melepas tambahan 350 personel  dari Kodam. “Karhutla ini masalah serius. Karena itu, peran media mengedukasi dengan memberi berita positif tentang karhutla juga penting,” imbuhnya.

Pj Gubernur menambahkan, selain karhutla, PR lainnya masih banyak. Di antaranya inflasi. Kemudian, kemiskinan ekstrem dan lainnya, stunting, serta pilkada dan pemilu. “Ini tugas yang harus dituntaskan pemerintah daerah,” ujarnya.

Karena itu, Agus menambahkan, pemerintah dan media punya tujuan yang sama. Membuat Sumsel maju dan hebat serta masyarakatnya sejahtera. “Hanya saja perannya yang berbeda. Ada yang di media, ada yang di pemerintah. Inilah perlu diskusi dengan cara mengedukasi,” harapnya.

Lanjut dia, agenda pemerintahan cukup banyak. Dalam waktu dekat harus dituntaskan. Terkait pemilu, dirinya berharap media dapat mengawasi pemerintah daerah. “Kami perlu dikontrol. Tugas kami menyukseskan pilkada dan pemilu. Kami harus netral. Media tolong ingatkan kami jika tidak netral,” tegasnya.

Ditambahkannya, pembangunan harus berlanjut. Siapa pun pemimpinnya, pembangunan harus berlanjut. “Perlu membuat citra makin baik. Peran media begitu besar. Jika berita di Sumsel bagus maka citra Sumsel bagus,” ujarnya.

Dirinya yakin media dapat menjadi wadah informasi yang bermanfaat. “Media sebagai wadah informasi. Siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia. Media itu penting. Kebijakan diambil dari informasi, data,” tutupnya.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Dr Firdaus Komar mengatakan, pihaknya mengharapkan kepada seluruh wartawan agar memberikan berita sesuai dengan fakta, tidak hoaks, dan dapat mengedukasi. Apalagi saat ini sudah masuk tahun politik.

Beri Insentif Pemadam Karhutla

Sementara itu, upaya terus dilakukan Pemerintah Kota Palembang dalam menanggulangi dampak Karhutla. Di antaranya mendirikan Posko Terpadu. PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa akan memberikan insentif kepada para petugas yang berjibaku di lapangan dalam menanggulangi Karhutla. Salah satu lokasi yang dijadikan Posko Terpadu Karhutla yakni bertempat di Kantor Kecamatan Sematang Borang.

Dari tinjauan langsung PJ Wali Kota, nampak di posko tersebut sudah standby mobil damkar dan juga berbagai peralatan pemadam lainya. “Bersama Dandim, kami melihat langsung kesiapan teman- teman TNI, Polri dan Pemerintah Kota secara terpadu posko untuk penanganan Karhutla. Saya kira itu adalah contoh yang baik,” ujar Ratu Dewa saat meninjau posko, Kamis (12/10).

Ia menyampaikan bahwa dari hasil rapat sebelumnya, ada empat titik kecamatan yang jadi prioritas Karhutla. Meliputi Sematang Borang, Kertapati, Gandus dan Sukarami. “Kami akan berkolaborasi bersama, baik dari segi program, peralatan dan lain sebagainya hingga ini menjadi suatu kekuatan. Dimana ada titik api di lahan- lahan warga segera kami atasi, posko ini standby selalu,” bebernya.

Terkait insentif para petugas, Ratu Dewa menyampaikan bahwa sebelumnya juga ada arahan dari Gubernur. “Kaitan dengan biaya tambahan untuk kesejahteraan tim yang turun di lapangan dan ini sudah dibuat formulanya. Kami akomodir baik itu dari TNI, Polri, termasuk pemkot dari teman-teman pemadam, Pol PP dan stake holder lainnya kami himpun baru nanti akan kami keluarkan regulasinya berupa surat keputusan dari walikota,” tutupnya.(kbs/red)