Aksi Massa Soroti Penetapan Pj Bupati

BATURAJA, SIMBUR –  Aksi demo digelar di halaman gedung DPRD Ogan Komering Ulu atau OKU, Senin (5/4/21) pagi. Massa yang menggerudug ini, gabungan berbagai elemen masyarakat dan organisasi mahasiswa.

Massa menuntut beberapa poin terkait penunjukan Pejabat atau Pj Bupati OKU, pasca meninggalnya Bupati Kuryana Azis, serta Wabup Johan Anuar yang non aktif tersandung korupsi lahan kuburan.

A Syukri Kholil salah satu orator dalam aksinya mengatakan, meminta Mendagri dan gubernur menetapkan PJ Bupati, sesuai dengan norma aturan undang – undang. Seperti ada transparansi, kepastian hukum, proporsionalitas dan tidak ada keberpihakan.

”Tuntutan itu antara lain, prosesnya harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Tidak ada rekayasa dan akal-akalan untuk mengakomodir kepentingan oligarki kekuasaan,” katanya.

“Serta menolak Pj Bupati OKU yang berpotensi melanggengkan kekuasan dan berbau politik dinasti, yang dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif di Kabupaten OKU,” seru Syukri.

Syukri juga mengkhawatirkan, jika tuntutan ini tidak diindahkan akan terjadi ketidakkondusifan di OKU. Maka agar tuntutan massa ini dipertimbangankan demi kelangsungan pemerintahan yang transparan di Baturaja OKU.

Ketua DPRD OKU Marjito Bachri didampingi Yopi Sahrudin serta beberapa anggota dewan lainya, mengaku telah menerima aspirasi para pendemo. Aspirasi ini segera ditindaklanjuti dan akan meneruskan surat ke Gubernur dan Mendagri. “Tentu semua tuntutan ini akan kami akomodir, secepatnya akan kami sampaikan ke Gubernur serta Mendagri,” tanggap Marjito.

Jika tuntuan tersebut tidak diindahkan, maka pihaknya akan menggelar aksi yang lebih besar.”Kita meminta juga jangan ada akal-akalan saat menentukan PJ Bupati nanti,” seru Syukri.

Novri salah satu anggota HMI mengatakan, HMI tidak begitu mempermasalahkan siapa saja yang akan ditunjuk oleh Mendagri melalu Gubernur untuk menjadi Penjabat Bupati OKU.

Namun Novri meminta Mendagri dan Gubernur agar saat menunjuk Penjabat Bupati nantinya mengedepankan aturan yang berlaku, jangan sampai ada maladministrasi saat penunjukan PJ Bupati nantinya. (red/rel)

Share This: