Malu bila Masih Terjadi Karhutla

JAKARTA, SIMBUR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan. Upaya itu harus dilakukan tanpa kompromi. Penegakan hukum harus diterapkan kepada siapa pun yang melakukan pembakaran hutan, baik di konsesi atau masyarakat dengan sanksi tegas baik administrasi perdata maupun pidana.

“Saya minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Kapolri tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai kita ini malu di pertemuan negara-negara ASEAN. Saya titip itu, malu kita, dipikir kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini,” tegas Presiden saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 di Istana Negara, Senin (22/2).

Presiden juga menekankan kesepakatan bagi Pangdam, Kapolda, Kapolres, Dandim masih sama. Apabila di wilayahnya terdapat kebakaran hutan dan lahan yang membesar dan tidak tertangani dengan baik, maka akan dilakukan pencopotan.

Presiden Jokowi menyebut, sejak tahun 2015 terjadi kebakaran lahan yang sangat besar, sehingga rutin diadakan pertemuan seperti ini. Tujuannya tak lain untuk mengingatkan kepada para gubernur, bupati, walikota, pangdam dan kapolda serta kapolres tentang hal ini. Terutama pada pejabat-pejabat baru yang ada di daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran.

“Untuk mengingatkan agar tidak terulang lagi seperti pada 2016 bahwa ada kesepakatan. Kesepakatannya adalah agar pangdam, kapolda kapolres dan pejabat baru agar tahu aturan mainnya. Aturan main ini masih tetap samam. Jadi kalau di wilayah ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya adalah dicopot,” tegas Jokowi.

Lebih jauh dikatakannya bahwa meskipun saat ini di beberapa daerah tengah menghadapi bencana banjir dan tanah longsor namun kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak boleh lengah dan kendor. Agar tidak terulang Jokowi mengharapkan adanya rencana pencegahan yang matang mulai dari hal terkecil. Bila perlu menurutnya jika melihat ada potensi api yang kecil semua pihak harus segera melakukan pemadaman agar pencegahan lebih efektif.

Berdasarkan laporan BMKG kata Jokowi pada tahun 2021 sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih mendapatkan intensitas hujan menengah tinggi hingga bulan April. “Untuk itu, harus tetap waspada, jangan lengah,” ujarnya.

Presiden menginstruksikan agar pihak terkait dapat berupaya melakukan pencegahan diprioritaskan agar tidak sampai terlambat. Kemudian melakukan deteksi dini monitoring area yang rawan hotspot. “Ini harus diwaspadai dan update informasi setiap hari sehingga kondisi harian di lapangan terpantau,” jelasnya.

Menurutnya kebakaran hutan dan lahan ini harus dicegah karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bisa mencapai triliunan juga kerusakan ekologi dak ekosistem. Untuk pencegahan yang maksimal itu Jokowi juga meminta agar Babinsa Babinkamtibmas dan kepala desa ikut dilibatkan. Termasuk tokoh agama agar bersama masyarakat ikut mengedukasi tentang bahaya kebakaran dan dampaknya bagi kesehatan dan ekonomi.

Sementara itu dalam laporannya Menkopolhukam Prof Dr Mohammad Mahfud MD menjelaskan bahwa rakornas ini digelar dalam rangka persiapan dan antisipiasi terhadap Karhutla tahun 2021. Dikatakan Mahfud dalam rangka evaluasi pengendalian Karhutla 2020 pihaknya telah melakukan evaluasi bersama seluruh kementerian lembaga yang mendapatkan amanah untuk mengendalikan karhutla berdasarkan Inpres Nomor 3 Thn 2020 bersama bersama Gubernur dan Bupati yang rawan Karhutla pada 9 Februari 2021 di Gedung Manggala Wanabakti KLHK.

“Adapun Rakornas ini diikuti peserta berjumlah 300 orang terdiri dari menteri dan kepala lembaga, gubernur, walikota dan Bupati di wilayah rawan karhutla. Beserta pangdam, danrem dan dandim serta kapolda dan kapolres. Pelaksana teknis lapangan BPBD, Kepala UPT serta kepala operasi Manggala Agni baik langsung di istana negara maupun virtual,” ucap Mahfud.

Beberapa kepala daerah yang di wilayah rawan karhutla baik tingkat provinsi maupun kabupaten yang secara konvensional karhutlanya rawan juga turut diundang yakni Gubernur Riau, Gubernur Sumsel, Gubernur Sumsel, Gubernur Kalbar, Gubernur Kalteng, Bupati Siak, Bupati OI, Bupati Sanggau dan Bupati Pulau Pisau.

“Pengarahan Presiden kali ini adalah untuk menegaskan kembali mengenai kebijakan dan arahan Presiden agar terdengar langsung kepala daerah dan pelaksana teknis di lapangan,” jelasnya.

Dikatakan Mahfud, sejak tahun 2015 Presiden telah memberikan perhatian khusus pada penanganan Karhutla dengan memberikan arahan langsung setiap awal tahun kepada seluruh jajaran Kementerian dan lembaga, Pemda, TNI, Polri serta para pelaksana lapangan. “Pasca jarhutla tahun 2015 sampai protes masyarakat dan negara tetangga,” ujarnya.

Sejak 2016 protes tersebut tidak lagi banyak karena ada perbaikan signifikan. Pada 2019 terjadi kebakaran cukup tinggi mencapai 1, 5 juta ha lebih kecil daripada kebakaran 2015 mencapai 2,6 juta hektare. Bahkan pada tahun 2020 kebakaran lahan tercatat hanya sekitar 290 ribu hektare atau menurun 82 persen. “Dari arahan tahun 2016, telah memberikan esensi pokok bahwa pengendalian dan pencegahan hars dikedepankan,” tutupnya.

Rakornas kali ini juga dihadiri Wapres Ma’ruf amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Menteri Kehutanan RI, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, Pejabat setingkat Menteri.
Sedangkan dari Command Center Pemprov Sumsel, Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya didampingi Kajati Sumsel M.Rum SH.MM dan Komandan Korem (Danrem) 044 Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus juga hadir secara virtual.(rel)

Share This: