Pemerintahan

DEPOK, SIMBUR – Pemerintah terus ngebut menurunkan angka stunting. Salah satu caranya, lewat penguatan penilaian kinerja pemerintah daerah. Upaya ini dibahas dalam kegiatan koordinasi tingkat pusat yang digelar 16–17 April 2026 di Depok, Jawa Barat. Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Fauzan Hasan, bilang kalau stunting masih jadi masalah besar nasional. Makanya, penanganannya nggak bisa setengah-setengah. Harus dikerjakan bareng, lintas sektor, dan saling terhubung. Pemerintah sendiri menargetkan angka stunting turun jadi 14,2 persen di…

JAKARTA, SIMBUR – Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana (S-1) Tahun Akademik 2026 Universitas Pertahanan (Unhan RI), Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan tahap Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang diikuti 15.108 calon mahasiswa berlangsung transparan dan akuntabel. Tes menghadirkan sistem Computer Assisted Test (CAT) sebagai instrumen utama seleksi. Dalam pelaksanaannya, TKD calon mahasiswa UNHAN berlangsung mulai 14-17 April 2026 yang dilaksanakan serentak di 35 titik lokasi di seluruh Indonesia, mencakup Kantor Pusat, Kantor Regional, hingga kantor…

BELITUNG, SIMBUR – Upaya peningkatan kualitas pengelolaan geopark di Indonesia terus dipercepat menjelang revalidasi UNESCO Global Geopark (UGGp) yang dilakukan setiap empat tahun sekali. Penilaian ini menjadi penentu krusial apakah sebuah geopark masih layak mempertahankan status globalnya atau justru harus melakukan pembenahan serius. Di tengah persiapan tersebut, Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Belitung, utamanya untuk mendukung Belitong UNESCO Global Geopark mendapatkan kembali Green Card. Geopark tak lagi…

JAKARTA, SIMBUR – Dalam arah kebijakan pengelolaan manajemen ASN 2026, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menyampaikan BKN akan berfokus pada percepatan digitalisasi, penguatan sistem merit, serta kontribusi birokrasi terhadap efisiensi dan kebijakan nasional. “Seluruh program kerja 2026 diarahkan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan reformasi birokrasi dan pemerintahan digital dalam Asta Cita Presiden,” ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa…

JAKARTA, SIMBUR – Sebagai bentuk penegakan tata kelola manajemen ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengambil langkah tegas terhadap pembebasan jabatan (nonjob) yang dilakukan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat beberapa waktu lalu. Tercatat sebanyak 51 Pejabat Administrator dan 44 Pejabat Pengawas dibebaskan dari jabatan strukturalnya. Terkait itu, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Hardianawati, menyebutkan pembebasan jabatan yang dilakukan tidak melalui pemberitahuan dan rekomendasi dari BKN sehingga dinilai menyalahi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen…

JAKARTA, SIMBUR – Dalam proses asesmen sebagai tahapan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala BKN, Prof. Zudan, menilai bahwa pengisian jabatan strategis tidak lagi bisa dilakukan secara konvensional, melainkan harus berbasis pada manajemen talenta yang terukur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, menurutnya, sistem seleksi JPT perlu disempurnakan dengan penerapan manajemen talenta secara menyeluruh. “BKN terus menyempurnakan sistem seleksi JPT agar benar-benar mampu memilih pejabat…

JAKARTA, SIMBUR – Dalam pelaksanaan pemetaan potensi dan kompetensi terhadap 5.616 pegawai ASN di lingkungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut RI) yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai 24-27 Februari 2026 mendatang, Kepala BKN, Prof. Zudan, menegaskan proses ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem manajemen talenta ASN secara nasional, dan secara khusus meningkatkan kualitas kepemimpinan di sektor kehutanan. Sebagai instansi pembina manajemen ASN, Prof. Zudan, sampaikan bahwa BKN memiliki tanggung jawab memastikan sistem merit berjalan secara…

JAKARTA, SIMBUR – Para kandidat seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan menghadapi tahap asesmen yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai rangkaian seleksi. Tahapan asesmen ini menjadi bagian penting untuk memastikan kandidat yang terpilih memiliki kompetensi, potensi, serta kesiapan kepemimpinan strategis sesuai kebutuhan jabatan. Sebagai instansi pembina manajemen ASN, BKN memastikan seluruh tahapan asesmen berlangsung objektif, transparan, dan sesuai standar penilaian kompetensi. Proses ini juga merupakan implementasi sistem…