{"id":9274,"date":"2017-06-20T05:52:05","date_gmt":"2017-06-19T22:52:05","guid":{"rendered":"https:\/\/simbursumatera.com\/?p=9274"},"modified":"2017-06-20T05:52:05","modified_gmt":"2017-06-19T22:52:05","slug":"asnpns-pemilik-media-ancam-kebocoran-rahasia-dan-uang-negara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/simbursumatera.com\/?p=9274","title":{"rendered":"ASN\/PNS Pemilik Media Ancam Kebocoran Rahasia dan Uang Negara"},"content":{"rendered":"<p>PALEMBANG, SIMBURNEWS \u2013 Kemudahan akses komunikasi akibat perkembangan teknologi informasi memberikan peluang baru dalam pengelolaan ruang publik. Dampaknya, banyak orang, termasuk aparatur sipil negara (ASN) keranjingan membuat dan mengelola media massa, khususnya media online untuk menjalankan kepentingan pribadinya.<\/p>\n<p>Bermodal domain-hosting dan jasa web design kisaran Rp5-7 juta, ditambah menjamurnya template gratis seperti WordPress, serta kemudahan mengurus akta pendirian usaha menjadi pemicu awal ASN mengelola media rintisan yang diduga bertujuan menguras belanja iklan dari anggaran pemerintahan itu sendiri.<\/p>\n<p>Contoh kasus, dugaan oknum kepala sekolah yang mengelola media, membuatnya jadi arogan dan lupa daratan akan statusnya sebagai pendidik dan abdinegara. Kasus lain misalnya, oknum ASN di bagian kehumasan dan\/atau komunikasi dan informatika membuat media dengan memanfaatkan wartawan peliharaan (watchdogs) untuk melakukan pencucian uang melalui anggaran iklan di jajaran pemerintahan. Tanpa disadari, kedua contoh tersebut menjadi perhatian serius dari masyarakat untuk memantau ulah oknum ASN\/PNS nakal yang diduga dapat membocorkan rahasia dan uang negara, khusunya mendekati masa Pilkada.<\/p>\n<p>Sebuah ironi jika ada oknum ASN\/PNS yang justru terlibat dalam kepemilikan sebuah bisnis media\u00a0 yang dalam hal tugas pokok dan fungsi bisa sangat bertentangan dengan arah kebijakan negara, terutama dalam Pasal 5 huruf j UU No 5\/2014 tentang ASN dan Pasal 4 ayat 6 PP No 53\/2010 tentang Disiplin PNS. Secara umum, dua regulasi tersebut menjelaskan larangan ASN\/PNS melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.<\/p>\n<p>Menyikapi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Harobin Mustofa menegaskan bahwa menjaga kerahasiaan negara itu sudah final. Sumpah ASN salah satunya merahasiakan (menjaga) rahasia negara dan rahasia jabatan. \u201cASN harus bisa membedakan tugas sebagai ASN dan tugas (pemilik) media. Kami tidak bisa melarang birokrat berusaha (mengelola media) itu silakan, sepanjang tidak mengganggu tugas pokok mereka dan mendukung program pemerintah kota,\u201d pungkasnya usai menghadiri rapat paripurna hari jadi kota Palembang di DPRD Kota Palembang.<\/p>\n<p>Dilanjutkan, sebagai batasannya, hal itu menyangkut etika sehingga silahkan dibatasi dengan etika masing-masing. Jika ketahuan ada oknum (ASN) menyalahgunakan kewenangan, tidak bisa menjaga rahasia negara harus diberikan sanksi. Namun, hal itu harus diselidiki dulu bahwa siapa yang ditunjuk atau siapa yang membocorkan rahasia negara harus diteliti, harus dicek kebenarannya.<\/p>\n<p>\u201cKalau (ASN) punya media, monggo, silakan saja, kalau membocorkan (rahasia negara) itu tidak boleh. Kalau sudah melanggar sumpah harus ada sanksi. Sanksi pertama dari Allah, yang kedua dari kami (pemerintah daerah\/kota). Tetapi, kalau dari kami harus ada bukti dalam bentuk apa dia membocorkan itu. Kalau terbukti, beri sanksi,\u201d tegasnya. (mrf)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PALEMBANG, SIMBURNEWS \u2013 Kemudahan akses komunikasi akibat perkembangan teknologi informasi memberikan peluang baru dalam pengelolaan ruang publik. Dampaknya, banyak orang, termasuk aparatur sipil negara (ASN) keranjingan membuat dan mengelola media massa, khususnya media online untuk menjalankan kepentingan pribadinya. Bermodal domain-hosting dan jasa web design kisaran Rp5-7 juta, ditambah menjamurnya template gratis seperti WordPress, serta kemudahan mengurus akta pendirian usaha menjadi pemicu awal ASN mengelola media rintisan yang diduga bertujuan menguras belanja iklan dari anggaran pemerintahan&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-9274","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita-penting"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9274","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9274"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9274\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9275,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9274\/revisions\/9275"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9274"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9274"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9274"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}