{"id":42420,"date":"2025-03-04T23:37:32","date_gmt":"2025-03-04T16:37:32","guid":{"rendered":"https:\/\/simbursumatera.com\/?p=42420"},"modified":"2025-03-04T23:39:00","modified_gmt":"2025-03-04T16:39:00","slug":"eks-gubernur-bengkulu-ridwan-mukti-tersangka-korupsi-izin-ilegal-lahan-sawit-5-974-hektare-di-musi-rawas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/simbursumatera.com\/?p=42420","title":{"rendered":"Eks Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Tersangka Korupsi Izin Ilegal Lahan Sawit 5.974 Hektare di Musi Rawas"},"content":{"rendered":"

# Bersama Empat Tersangka Lainnya Rugikan Negara Rp61,3 Miliar<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

PALEMBANG, SIMBUR<\/strong> – Bupati Musi Rawas periode 2005-2015, Ridwan Mukti kembali masuk bui. Kali ini eks Gubernur Bengkulu yang baru bebas dua tahun itu bersama empat tersangka lainnya terjerat kasus korupsi penerbitan izin ilegal serta penguasaan dan penggunaan lahan negara. Tujuannya untuk perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 5.974,90 hektare di Kabupaten Musi Rawas.<\/p>\n

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), Vanny Yulia SH MH membenarkan, Tim Penyidik Pidsus menetapkan lima tersangka. Terkait dugaan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini sektor sumber daya alam (SDA). Khususnya perkebunan sawit. Berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.<\/p>\n

Kelima tersangka yakni RM selaku Bupati Musi Rawas 2005-2015, ES selaku Direktur PT DAM 2010, dan SAI selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perijinan (BPMPTP) Musi Rawas 2008-2013. Kemudian, AM selaku Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perijinan (BPMPTP) Musi Rawas 2008-2011, serta BA selaku Kepala Desa Mulyoharjo 2010-2016.<\/p>\n

<\/p>\n

Menurut Kasipenkum, tersangka RM, ES, SAI dan AM sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, lanjut Kasipenkum, disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara korupsi. “Tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka,” ungkap Vanny, Selasa (4\/3).<\/p>\n

Untuk Tersangka BA, kata Vanny, telah dilakukan pemanggilan secara Patut sebanyak 3 (tiga) kali. Namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah.<\/p>\n

Dijelaskannya pula, para tersangka bersama \u2013 sama dalam penerbitan izin serta penguasaan dan penggunaan lahan negara dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum seluas 5.974,90 hektare. Digunakan untuk tanaman kelapa sawit PT DAM, dari luas 10.200 hektare di Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas.<\/p>\n

“Lahan negara lebih kurang 5.974,90 hektare yang berhasil dikuasai tersebut terdiri dari kawasan hutan produksi dan lahan transmigrasi,” tegasnya.<\/p>\n

<\/p>\n

Lanjut Vanny, penyidik melakukan penyitaan lahan sawit seluas 5.974,90 Ha di Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas. Selain itu, disita pula dokumen terkait serta uang tunai senilai Rp61.350.717.500,-. “PT DAM secara proaktif menyerahkan secara sukarela ke penyidik,” ungkapnya.<\/p>\n

Tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.<\/p>\n

Vanny menambahkan, Tim Penyidik akan terus mendalami alat bukti. Terkait keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. “Segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud,” jelasnya. (red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

# Bersama Empat Tersangka Lainnya Rugikan Negara Rp61,3 Miliar   PALEMBANG, SIMBUR – Bupati Musi Rawas periode 2005-2015, Ridwan Mukti kembali masuk bui. Kali ini eks Gubernur Bengkulu yang baru bebas dua tahun itu bersama empat tersangka lainnya terjerat kasus korupsi penerbitan izin ilegal serta penguasaan dan penggunaan lahan negara. Tujuannya untuk perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 5.974,90 hektare di Kabupaten Musi Rawas. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel),…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":42424,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,5],"tags":[],"class_list":["post-42420","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-headline","category-kasus-hukum"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42420","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=42420"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42420\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42425,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42420\/revisions\/42425"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/42424"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=42420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=42420"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=42420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}