{"id":42255,"date":"2025-02-17T21:09:16","date_gmt":"2025-02-17T14:09:16","guid":{"rendered":"https:\/\/simbursumatera.com\/?p=42255"},"modified":"2025-02-20T14:58:13","modified_gmt":"2025-02-20T07:58:13","slug":"kabag-humas-dan-protokol-dprd-sumsel-kepala-dinas-pupr-banyuasin-dan-kontraktor-jadi-tersangka-gratifikasi-di-banyuasin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/simbursumatera.com\/?p=42255","title":{"rendered":"Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel, Kepala Dinas PUPR Banyuasin, dan Kontraktor Jadi Tersangka Gratifikasi di Banyuasin"},"content":{"rendered":"

# Proyek Pembangunan Kantor Lurah, Jalan RT, dan Drainase<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

PALEMBANG, SIMBUR<\/strong> – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan gratifikasi atau suap proyek pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan, serta saluran drainese di Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.\u00a0Penetapan status tiga tersangka setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dan barang bukti permulaan yang cukup, pada Senin (17\/2) pukul 16.30 WIB.<\/p>\n

Sebelumnya Kejati Sumsel melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Banyuasin pada Jumat (7\/2). Proyek tersebut diketahui dengan sumber dana bersifat khusus berasal dari APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2023.<\/p>\n

Asipidsus Umar Yadi SH MH didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), Vanny Yulia SH MH dalam keterangan resminya menjelaskan, tim Penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. “Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka pada hari ini Senin, 17 Februari 2025 menetapkan tiga orang tersangka,” ungkap Umar Yadi kepada pers, Senin (17\/2).<\/p>\n

Dijelaskannya, ketiga tersangka terdiri dari Arie Martharedo (AMR) selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Wisnu Andrio Fatra (WAF) selaku Wakil Direktur CV HK, dan Apriansyah (APR) selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin.<\/p>\n

<\/p>\n

“Pada hari ini terhadap tersangka WAF dan APR telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Selanjutnya dilakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang. Mulai 17 Februari 2025 sampai 8 Maret 2025,” terangnya.<\/p>\n

Tersangka AMR, lanjut dia, telah dilakukan pengamanan oleh Tim Kejati Sumsel pada Senin 17 Februari 2025 di Jakarta. “Besok Selasa, 18 Februari 2025 tersangka AMR akan dibawa ke Kejati Sumsel. Selanjutnya akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang. Mulai 18 Februari 2025 sampai 9 Maret 2025,” tegasnya.<\/p>\n

Di tempat yang sama, Kadipenkum Kejati Sumsel), Vanny Yulia SH MH juga menambahkan, ketiga tersangka melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai saksi, kata Kasipenkum, pihaknya sudah memeriksa puluhan orang. “Para saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 28 orang,” ujarnya.<\/p>\n

Modus operandi, lanjutnya, Tindak Pidana Korupsi terhadap Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 388\/KPTS\/BPKAD\/2023 tanggal 11 Mei 2023. “Terdapat empat kegiatan dengan pagu sebesar Rp 3 miliar untuk pekerjaan sejumlah proyek,” terangnya.<\/p>\n

<\/p>\n

Terdiri dari Pembangunan Kantor Lurah RT 01 RW 01 Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa. Selanjutnya, pengecoran jalan RT 01 RW 01 Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa. Pengecoran Jalan RT 09, RT 11 RW 03 Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa dan Pembuatan Saluran Drainase di RT 09, RT 11 RW 03 Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa.<\/p>\n

“Pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak selesai dan tidak sesuainya dengan Surat Perjanjian Kontrak. Disebabkan adanya perbuatan KKN berupa suap (comitmen fee) dan\/atau gratifikasi serta pengkondisian\/pengaturan pemenang lelang,” tegasnya.<\/p>\n

Kongkalikong dilakukan oleh Kabag Humas dan Protokol Setwan DPRD Sumsel bersama Kepala Dinas PUPR Banyuasin dan pemenang lelang. Akibatnya, negara rugi Rp826.100.000. Ditegaskannya pula, Tim Penyidik Pidsus Kejati Sumsel tentu akan terus mendalami alat bukti. Terkait keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. “Melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud yang mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak selesai dan tidak terlaksana sebagaimana dalam kontrak,” paparnya.<\/p>\n

Diketahui, Kejati Sumsel tahun 2024, fokus pada penanganan perkara tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, perkebunan, mafia tanah, dan sektor Peendapatan negara, yang berorientasi pada pemulihan keuangan negara. Pada Tahun 2025, tetap fokus pada hal tersebut. “Tetapi ada penambahan pada tindak pidana suap ataupun gratifikasi yang diawali OTT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan awal Januari 2025,” tutupnya.(nrd)<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

# Proyek Pembangunan Kantor Lurah, Jalan RT, dan Drainase PALEMBANG, SIMBUR – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan gratifikasi atau suap proyek pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan, serta saluran drainese di Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.\u00a0Penetapan status tiga tersangka setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dan barang bukti permulaan yang cukup, pada Senin (17\/2) pukul 16.30 WIB. Sebelumnya Kejati Sumsel melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":42261,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,5],"tags":[],"class_list":["post-42255","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-headline","category-kasus-hukum"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42255","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=42255"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42255\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42262,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42255\/revisions\/42262"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/42261"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=42255"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=42255"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=42255"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}