{"id":36098,"date":"2023-05-02T18:37:24","date_gmt":"2023-05-02T11:37:24","guid":{"rendered":"https:\/\/simbursumatera.com\/?p=36098"},"modified":"2023-05-02T18:37:24","modified_gmt":"2023-05-02T11:37:24","slug":"gelembungkan-anggaran-pengadaan-pompa-air","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/simbursumatera.com\/?p=36098","title":{"rendered":"Gelembungkan Anggaran Pengadaan Pompa Air"},"content":{"rendered":"

PALEMBANG, SIMBUR<\/strong> – Perkara dugaan tindak pidana korupsi Serasi (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) di Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin tahun 2019, digelar dengan agenda dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sumsel.\u00a0Persidangan offline pada Selasa (2\/5\/23) pukul 14.00 WIB diketuai majelis hakim Sahlan Effendi SH MH didampingi Waslam Maksid SH MH di Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus.<\/p>\n

Ketiganya, terdakwa 1 Z sebagai PPK dan eks Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin. Terdakwa 2, S sebagai Ketua Tim Teknis dan Perencana Optimalisasi. Bersama terdakwa 3, AK ketua Tim Dinas Pertanian dan Holtikultura Banyuasin dan konsultan kegiatan.<\/p>\n

“Sejak bulan Januari – Desember 2019, program Serasi tersebar di 22 Desa di 15 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin, sesuai hasil audit BPKP Sumsel program Serasi di Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin tahun 2019, telah menelan kerugian negara Rp 7 miliar 911 juta lebih,” jelas Suhartono SH MH JPU dari Kejati Sumsel.<\/p>\n

Dana sebesar Rp87 miliar kegiatan tersebar di Sumsel, bantuan langsung ke kelompok tani, dengan tujuan program Serasi dari Kementrian Pertanian ini, salah satunya untuk optimalisasi produktivitas lahan rawa di Kabupaten Banyuasin.<\/p>\n

Dimulai tahap persiapan di tingkat Kabupaten Banyuasin hingga tahap penerima PCPL dan pencairan anggaran Program Serasi. Tercatat ada 68 gapoktan yang tersebar di Kabupaten Banyuasin,\u00a0 Dimana penerima dana Serasi sebanyak 82 UPKK tersebanyak di setiap kecamatan. Namun ketiga terdakwa tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sesuai keterangan 82 UPKK, dalam kegiatan Selamatkan rawa sejahterakan petani.<\/p>\n

“Terdakwa AK memanipulasi alat berat harga truk tronton, padahal sebagian alat berat eksavator milik Dinas Pertanian. Dan pengadaan mesin pompa dimark up, terdapat kelebihan 20 persen tidak bisa dipertangung jawabkan,” tegas JPU.<\/p>\n

“Saksi Supeno sebagai pedagang pompa air, sewaktu di Toko Sarana Tani, menyiapkan uang Rp 260 juta dan bertemu ketiga terdakwa di rumah makan. Terdakwa 1 meminta uang Rp 87 juta dari mark up penjualan pompa air. Saksi Poniman menyerahkan uang ke terdakwa ditempat karoke M di PTC,” beber jaksa.<\/p>\n

Kemudian di bulan Desember 2019, saksi Poniman diminta terdakwa 3, untuk menyerahkan uang Rp 30 juta. Kemudian uang Rp 50 juta diserahkan saksi kepada terdakwa 3 AK<\/p>\n

“Pembayaran Rp 4 miliar 400 juta, seharusnya hanya Rp 3 milar lebih, maka terdapat kerugian negara Rp 609 juta, untuk demobilisasi alat berat. Pengadaan pompa air sebesar Rp 45 miliar, seharusnya hanya dibayarkan Rp 39 miliar lebih, sehingga menelan kerugian negaraRp 5 miliar 701 juta. Sudah ada 81 orang UPKK yang diperiksa, dari total saksi sekitar 100 orang,” tukas JPU.<\/p>\n

Selepas dakwaan, ketua majelis hakim memberikan kesempatan ketiga terdakwa untuk melayangkan tanggapan keberatan, namun ketiga terdakwa tidak ada keberatan.\u00a0“Sawah saya di Air Sugihan, gara – gara program ini biasanya dapat Rp 5 juta jadi Rp 1 juta. Masa sawah di pinggir sungai pakai pompa air. Sebab korbannya banyak, bukan satu desa saja. Jadi renungkan para terdakwa. Sidang ditunda selasa depan offline,” tegas Sahlan. (nrd)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PALEMBANG, SIMBUR – Perkara dugaan tindak pidana korupsi Serasi (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) di Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin tahun 2019, digelar dengan agenda dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sumsel.\u00a0Persidangan offline pada Selasa (2\/5\/23) pukul 14.00 WIB diketuai majelis hakim Sahlan Effendi SH MH didampingi Waslam Maksid SH MH di Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus. Ketiganya, terdakwa 1 Z sebagai PPK dan eks Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin. Terdakwa 2,…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":36099,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-36098","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kasus-hukum"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36098","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=36098"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36098\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36100,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36098\/revisions\/36100"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/36099"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=36098"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=36098"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=36098"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}