{"id":34076,"date":"2022-09-05T22:07:02","date_gmt":"2022-09-05T15:07:02","guid":{"rendered":"https:\/\/simbursumatera.com\/?p=34076"},"modified":"2022-09-05T22:16:52","modified_gmt":"2022-09-05T15:16:52","slug":"ratusan-mahasiswa-minta-turunkan-harga-bbm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/simbursumatera.com\/?p=34076","title":{"rendered":"Ratusan Mahasiswa Minta Turunkan Harga BBM"},"content":{"rendered":"

PALEMBANG, SIMBUR<\/strong> – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi menuai protes ratusan mahasiswa di Kota Palembang.\u00a0Aksi demonstrasi mahasiswa terjadi pada Senin (5\/9) pukul 11.00 WIB di Simpang Lampu Merah DPRD Sumsel.<\/p>\n

Dari pantauan Simbur, barisan panjang ratusan mahasiswa mengenakan almamater biru muda dengan kendaraan bergerak melintas Jalan A Yani, Palembang menuju kantor DPRD Sumsel.\u00a0Datang pula Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), gabungan dari Kabupaten Ogan Ilir dan Palembang juga berjumlah puluhan ikut menggeruduk kantor DPRD Sumsel. Massa membentangkan banyak spanduk dengan berbagai tulisan.<\/p>\n

Pihak kepolisian lalu lintas juga diterjunkan di Simpang Lampu Merah DPRD Sumsel. Mereka menertibkan arus lalu lintas jalan raya saat para mahasiswa melintas. Gulungan kawat dipajang untuk membatasi aksi protes di depan kantor dewan. Ratusan pihak kepolisian dengan kendaraan rantis juga diterjunkan.<\/p>\n

<\/p>\n

Dari atas mobil pickup para koordinator aksi menyerukan tuntutannya. Menurut dia, kebijakan tidak prorakyat ini, juga berdampak ke kenaikan harga bahan pokok lainnya.\u00a0“Kami perwakilan rakyat datang ke gedung DPRD Sumsel. Harapan kami bagaimana supaya BBM ini bisa turun. Masyarakat menderita, untuk mencari Rp10 ribu membeli pertalite. Kenapa BBM dinaikan? Kemana subsidi, dengan alasan jadi beban anggaran,” ungkapnya di hadapan para mahasiswa dan pihak kepolisian yang siaga.<\/p>\n

“Pemerintah membuat kebijakan yang merugikan masyarakat, ada apa dengan rezim ini, malah ada program BLT yang hanya sebentar. Kami tetap tolak BBM naik. Turunkan. Kami tidak akan membuat kegiatan ricuh dan anarki. Kami minta agar suara kami ditindaklanjuti. Tolong anggota dewan, sampaikan aspirasi kami,” timpalnya.<\/p>\n

Menurut para mahasiswa, kenaikan BBM ini akan berdampak pada kenaikan lain, baik kebutuhan ekonomi dan produksi yang akan ditanggung masyarakat. Menurut massa, di lapangan masih banyak pegawai dan pejabat berkendaraan plat merah yang menggunakan BBM bersubsidi. Maka para mahasiswa harus mengawal terus kepentingan rakyat.<\/p>\n

<\/p>\n

Ada empat tuntutan mahasiswa ini. Pertama, minta didatangkan Pertamina wilayah Sumsel, karena dianggap mereka yang berkopenten dan menjawab masalah kenaikan BBM ini. Kedua, kepada anggota DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten mahasiswa minta transparansi, baik untung dan rugi pengolahan anggaran BBM. Ketiga, isu DPR RI mendapat dana pensiun, mahasiswa minta klarifikasinya, secara jujur dan terbuka. Terakhir tuntutan keempat para mahasiswa aksi tidak akan mundur.<\/p>\n

Jelang pukul 15.00 WIB, salah satu anggota DPRD Sumsel menjawab empat poin tuntutan mahasiswa tersebut. “Tadi sudah disampaikan empat tuntutan oleh koordinator aksi PMII. Kami sangat mengapresiasi dalam menyampaikan aspirasi ini berlangsung aman dan tertib,” ujarnya.<\/p>\n

<\/p>\n

Menurutnya, aspirasi mahasiswa ini akan disampaikan ke pemerintah pusat, sebab keputusan ini dari pusat. “Hal ini akan disampaikan ke pimpinan kami, dan akan ditanggapi secara kolektif. Sebab secara organisasi saya ini anggota masih harus melaporkan ke pimpinan,” tanggapnya.<\/p>\n

Secara simbolis 4 tuntutan mahasiswa diterima anggota DPRD Sumsel. “Kami beri waktu 3 hari. Setelah itu kami akan datang lebih banyak lagi ke sini,” tukas koordinator aksi PMII secara bergantian.<\/p>\n

<\/p>\n

 <\/p>\n

Subsidi Dialihkan untuk Bansos<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Diketahui, pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 3 September 2022. Anggaran subsidi BBM dikabarkan bakal dialihkan untuk bantuan sosial (bansos). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan mengenai penyesuaian harga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah. \u201cTanggal 3 September 2022, pukul 13.30 WIB, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi,\u201d ujar Arifin saat mendampingi Presiden Joko Widodo, Sabtu (3\/9) siang, di Istana Merdeka, Jakarta.<\/p>\n

Dijelaskan Arifin, harga pertalite yang sebelumnya Rp7.650 per liter disesuaikan menjadi Rp10.000 per liter dan harga solar bersubsidi yang sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Selain itu, harga pertamax (nonsubsidi) juga mengalami penyesuaian, dari Rp12.500 menjadi Rp14.500.<\/p>\n

Menteri ESDM menyampaikan, penyesuaian harga BBM ini berlaku mulai tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. \u201cIni berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB,\u201d kata Arifin.<\/p>\n

<\/p>\n

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus melakukan perhitungan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022. Hal ini mengingat harga minyak mentah Indonesia atau ICP yang terus bergerak naik ataupun turun. Melalui\u00a0Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022, pemerintah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi tiga kali lipat. Subsidi BBM dan elpiji naik dari Rp77,5 triliun menjadi Rp149,4 triliun serta subsidi listrik dari Rp56,5 triliun menjadi Rp59,6 triliun. Sementara, kompensasi untuk BBM dari Rp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun serta kompensasi untuk listrik naik dari Rp0 menjadi Rp41 triliun. \u201cSehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, elpiji, listrik itu mencapai Rp502,4 triliun,\u201d ujar Menkeu.<\/p>\n

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, angka Rp502,4 triliun ini dihitung berdasarkan rata-rata dari ICP yang bisa mencapai 105 Dolar Amerika Serikat (AS) per barel dengan kurs Rp14.700 per Dolar AS, dan volume pertalite yang diperkirakan akan mencapai 29 juta kiloliter serta volume solar bersubsidi adalah 17,44 juta kiloliter. \u201cDengan harga minyak ICP yang turun ke 90 Dolar AS [per barel] sekalipun, maka harga rata-rata satu tahun itu masih di 98,8 Dolar AS atau hampir 99 dolar AS [per barel]. Kalaupun harga minyak turun sampai di bawah 90 dolar AS [per barel] maka keseluruhan tahun rata-rata ICP Indonesia masih di 97 Dolar AS [per barel],\u201d ujarnya<\/p>\n

Dengan perhitungan tersebut, menurut Menkeu, angka kenaikan subsidi dari Rp502 triliun masih akan tetap naik. Subsidi akan naik menjadi Rp653 triliun jika harga ICP adalah rata-rata 99 Dolar AS per barel. Sedangkan jika harga ICP sebesar 85 Dolar AS per barel sampai Desember 2022 maka kenaikan subsidi menjadi Rp640 triliun. \u201cIni adalah kenaikan Rp137 triliun atau Rp151 triliun tergantung dari harga ICP. Perkembangan dari ICP ini harus dan akan terus kita monitor, karena memang suasana geopolitik dan suasana dari proyeksi ekonomi dunia masih akan sangat dinamis,\u201d tandasnya.<\/p>\n

<\/p>\n

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan, pengalihan subsidi BBM tersebut bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. \u201cLebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,\u201d ujar Presiden.<\/p>\n

Di tengah lonjakan harga global, lanjut Presiden, pemerintah telah berupaya untuk menekan harga BBM agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. \u201cSaat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Dengan pengalihan subsidi BBM ini, pemerintah menambahkan bantuan sosial bagi masyarakat. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dengan total sebesar Rp12,4 triliun. \u201cDiberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp150 ribu per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan,\u201d ujar Presiden.<\/p>\n

<\/p>\n

Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji\/Upah (BSU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,6 triliun yang diperuntukkan bagi 16 juta pekerja. \u201cPemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Di samping itu, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. \u201cPemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

<\/p>\n

 <\/p>\n

Pastikan Tepat Sasaran<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan bahwa pihaknya terus memperbaharui dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin agar penyaluran bantuan sosial (bansos) termasuk BLT BBM tepat sasaran. \u201cJadi di UU itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat maka kemudian kita melakukan perubahan [DTKS] setiap bulan. Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru,\u201d ujar Mensos.<\/p>\n

Mensos menambahkan, pihaknya memiliki sekitar 70 ribu pendamping di seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima bansos di lapangan. Lebih lanjut, Risma menjelaskan bahwa dari total 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM, PT Pos Indonesia telah siap menyalurkan BLT BBM kepada 18 juta KPM. Sementara sisanya akan menunggu proses pemutakhiran DTKS.<\/p>\n

<\/p>\n

\u201cSeperti diketahui misalkan kita umumkan [DTKS] hari ini, jam ini, satu jam atau berapa menit kemudian ada yang meninggal jadi kita perlu\u00a0cleansing.\u00a0Masih ada 313.244 keluarga penerima manfaat di PT Pos yang sedang cleansing\u00a0bersama,\u201d imbuhnya.<\/p>\n

Risma menambahkan, BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun ini akan disalurkan kepada KPM masing-masing sebesar Rp600 ribu. \u201cKami berikan dalam dua tahap. Jadi per tahapnya Rp300 ribu. Kita berikan per September ini dan nanti pada awal Desember kita berikan (tahap) yang kedua,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Mensos menyampaikan, dalam penyaluran BLT BBM pihaknya juga siap melakukan \u2018jemput bola\u2019 untuk memfasilitasi para penerima bantuan yang kondisinya tidak memungkinkan untuk datang ke kantor pos. \u201cKami sudah sepakat dengan PT Pos, kita akan siapkan, kita akan kerja sama dengan kepala suku, kepala adat, kemudian pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama untuk membagi salur di sana dengan kami melakukan penerbangan khusus ke sana. Itu sudah kami janjikan. Jadi (warga) yang sakit, yang lansia, yang mungkin jauh tidak bisa mengakses PT Pos tidak usah khawatir, kami akan antar ke rumah masing-masing,\u201d pungkasnya.(nrd\/red\/setkab)<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PALEMBANG, SIMBUR – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi menuai protes ratusan mahasiswa di Kota Palembang.\u00a0Aksi demonstrasi mahasiswa terjadi pada Senin (5\/9) pukul 11.00 WIB di Simpang Lampu Merah DPRD Sumsel. Dari pantauan Simbur, barisan panjang ratusan mahasiswa mengenakan almamater biru muda dengan kendaraan bergerak melintas Jalan A Yani, Palembang menuju kantor DPRD Sumsel.\u00a0Datang pula Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), gabungan dari Kabupaten Ogan Ilir dan Palembang juga berjumlah puluhan ikut menggeruduk kantor DPRD…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":34077,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-34076","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-headline"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34076","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=34076"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34076\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34080,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34076\/revisions\/34080"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/34077"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=34076"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=34076"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=34076"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}