# Perkara Dugaan Tipikor Kades Desa Tunggal Benawa<\/p>\n
PALEMBANG, SIMBUR – Kades Desa Panca Tunggal Benawa tersangka K, warga Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten OKI terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2018. Akibat ulahnya merugikan keuangan negara Rp192.181.351 atau Rp 192 juta lebih.<\/p>\n
Persidangan sang kades Desa Panca Tunggal Benawa tersangka Kadis SPd.I digelar Rabu (16\/2\/22) sekitar pukul 10.30 WIB, di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang kelas IA khusus Palembang. Ketua majelis hakim Efrata Happy Tarigan SH MH didampingi Mangapul Manulu SH MH dan Ardian Angga SH MH memimpin jalannya persidangan.<\/p>\n
Jaksa penuntut umum dari Kejari Ogan Komering Ilir (OKI) Sosora S Pangabean SH dan kuasa hukum terdakwa Supendi SH MH hadir langsung dipersidangan. Sedangkan terdakwa Kadis SPd.I mengikuti secara virtual dari Lapas Kayuagung OKI. Persidangan sendiri digelar dengan agenda keterangan saksi-saksi.<\/p>\n
Sebanyak 7 orang saksi hadir langsung di muka persidangan. Saksi Dini selaku guru PAUD paling banyak dicecar. Terkait soal ketentuan uang Rp 250 ribu, kenapa menjadi Rp 400 ribu, ternyata yang membuat kewenangan SK itu kades. “Saya diberi wewenang sama pak Kades,” ujar Dini.\u00a0 “Kalau lebih itu uang apa harus ada keterangan,” sergah Efrata.<\/p>\n
“Digunakan untuk intern sekolah PAUD, hanya diminta nama guru, uangnya dari iuran SPP Rp 30 ribu per bulan, lalu dari KUD Rp 1 juta sebulan. Tidak tahunya jadi SK kades. Lalu Sekdes Saifullah atau Asep yang kumpulkan uang dari petani sawit,” timpal Dini.<\/p>\n
“Ya intinya dari Inspektorat, kades harus bayar Rp 250 ribu, tapi ini jadi Rp 400 ribu. Sudah nanti kita hadirkan keterangan dari Inspektorat” tegas Efrata.<\/p>\n
Terdakwa sebagai Kades Desa Panca Tunggal Benawa mengatakan secara online dari Lapas Kayuagung OKI. Dia mengaku keberatan keterangan dari sarjana pendamping. “Panitia yang mengadakan acara, yang lain pelatihan Bumdes, saya tidak paham orang dihadirkan, termasuk guru PAUD. Soal pembayaran guru honor, peserta dan panitia dalam pelatihan Bumdes juga tidak tahu,” jelasnya.<\/p>\n
Terdakwa juga keberatan keterangan saksi Hadi, bahwa ia tidak mendapat upah SPJ (surat pertanggung jawaban) hanya sekali Rp 500 ribu. “Dia minta Rp 13 juta dalam setahun, tidak ada yang lain yang mulia,” tukasnya.<\/p>\n
Jaksa Sosora S Pangabean SH mengatakan bahwa dalam perkara ini ada 13 kegiatan, dari Inspektorat ditemukan adanya kerugian negara. “Salah satunya Bumdes, intinya kades ini menyerahkan setiap kegiatan kepada panitia pelaksana untuk pembangunan. Anggaran diberikan 80 persen. Nah 20 persennya untuk kepala desa, katanya untuk bayar pajak dan sisanya untuk keperluan sehari-hari,” ungkapnya kepada Simbur.<\/p>\n
“Terdakwa dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, terkait keterangan Kades terhadap saksi Hadi yang dimintai uang Rp 13 juta untuk pembuatan SPJ (surat pertanggung jawaban) dalam setahun, untuk tahap penyidikan Rp 13 juta untuk pendamping desa itu belum muncul. Nah ini baru muncul dipersidangan Rp 13 juta itu juga dari terdakwa. Keterangan terdakwa ini akan di dalami,” jelas Sosora.<\/p>\n
Terkait kuitansi yang dibuat itu sesuai RAB saja, tidak seperti kenyataannya. Seperti pembelian semen sesuai RAB itu 50 sak, tapi kenyataanya cuma 30 sak semen. Untuk kegiatan fisik paling menonjol itu pengerasan jalan dan nonfisik Bumdes itu. tukas Jaksa penuntut umum. (nrd)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
# Perkara Dugaan Tipikor Kades Desa Tunggal Benawa PALEMBANG, SIMBUR – Kades Desa Panca Tunggal Benawa tersangka K, warga Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten OKI terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2018. Akibat ulahnya merugikan keuangan negara Rp192.181.351 atau Rp 192 juta lebih. Persidangan sang kades Desa Panca Tunggal Benawa tersangka Kadis SPd.I digelar Rabu (16\/2\/22) sekitar pukul 10.30 WIB, di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang kelas IA…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":31848,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-31847","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kasus-hukum"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31847","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=31847"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31847\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31849,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31847\/revisions\/31849"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/31848"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=31847"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=31847"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=31847"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}