# Selamatkan Uang Negara Rp21,2 Triliun<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JAKARTA, SIMBUR <\/strong>\u2013 Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) telah melakukan kinerja dengan capaian tertinggi pencegahan tindak pidana korupsi, yakni 175,6 persen. Selama 2021, korps adhyaksa berhasil menyelesaikan 94.461 dari 147.624 perkara. Sementara, dari 1.852 perkara pidana badan telah dieksekusi sebanyak 935 terpidana. Hal itu terungkap dari Refleksi Akhir Tahun 2021 dan Rencana Program Prioritas Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 yang disampaikan Jaksa Agung RI Burhanuddin, Jumat (31\/12).<\/p>\n Laporan kegiatan dan proyeksi tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat. Dalam penyampaiannya, Jaksa Agung didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak.<\/p>\n Menurut Jaksa Agung, terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi, indikatornya adalah persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi seperti kegiatan penerangan hukum, penyuluhan hukum, kegiatan jaksa masuk sekolah dan lain sebagainya. \u201cUntuk kegiatan (pencegahan korupsi) pada tahun 2021 telah mencapai 175,6 persen,\u201d ungkap Jaksa Agung melalui keterangan resmi yang diterima redaksi, Sabtu (1\/1).<\/p>\n Capaian kinerja strategis 2021 lainnya, yakni meningkatkan profesionalisme Aparat Kejaksaan Indonesia. Indikator utamanya adalah jumlah persentase aparat kejaksaan yang memiliki sertifikat kompetensi dan\/atau keahlian mencapai 146,65 persen. Kemudian, meningkatkan akuntabilitas dan integritas aparat Kejaksaan Republik Indonesia dengan indikator persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan Republik Indonesia yaitu mencapai 94,12 persen.<\/p>\n Meningkatnya keberhasilan tindak pidana dengan indikatornya persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi mencapai 103, 25 persen. Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian negara dengan iIndikator persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana mencapai 107,22 persen. Selanjutnya, optimalisasi kinerja aparatur kejaksaan dengan indicator persentase satuan kerja kejaksaan republik indonesia yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi mencapai 130, 77 persen.<\/p>\n Jaksa Agung RI Burhanuddin menyampaikan, tahun 2021 merupakan momentum bersejarah bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia. Pandemi Covid-19 gelombang kedua begitu hebat mengguncang ibu pertiwi, tetapi semangat Indonesia sebagai bangsa yang besar tidak pernah surut, bahkan semakin bangkit untuk tetap berkarya mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.<\/p>\n \u201cPasang surut penegakan hukum yang terjadi selama setahun terakhir telah menjadi batu uji bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengemban tugas dan tanggung jawab secara profesional, khususnya dalam upaya mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan mendukung pembangunan bersama seluruh komponen bangsa dengan memberdayakan potensi yang kita miliki. Berbagai kebijakan, pembaharuan, inovasi, dan terobosan hukum telah dikeluarkan untuk menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan, serta mendukung pembangunan Indonesia,\u201d ujar Jaksa Agung.<\/p>\n Jaksa Agung menyampaikan langkah tersebut juga merupakan cerminan kepekaan Kejaksaan dalam menyikapi perkembangan hukum yang terjadi, dan berangkat dari semangat tersebut, dan berdasarkan 4 (empat) pilar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN IV), serta 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024, Kejaksaan telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020 \u2013 2024.<\/p>\n Guna mencapai sasaran dalam Rencana Strategis, telah diambil kebijakan 7 Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI tahun 2021. Jaksa Agung menyampaikan bahwa bukti nyata kiprah Kejaksaan dalam merealisasikan 7 Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI tahun 2021 telah dirangkum dalam refleksi akhir tahun ini.<\/p>\n Selain melaksanakan tugas pokok dan berbagai terobosan dalam penegakan hukum, Kejaksaan juga senantiasa terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga marwah institusi dan penguatan kelembagaan. Penyelamatan dan pengembalian kerugian negara yang berhasil dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset sebesar Rp255,5 Miliar.<\/p>\n Sebagai upaya untuk mengeliminir ancaman, gangguan, hambatan, tantangan (AGHT) stabilitas keamanan negara, dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Jaksa Agung juga telah menempuh beberapa hal. Di antaranya, \u00a0melakukan cegah tangkal dan pengawasan orang asing sebanyak 207 orang, melakukan 49 kegiatan pengamanan sumber daya organisasi, melakukan 12 kegiatan pengamanan penanganan perkara.<\/p>\n Mengumpulkan data terduga teroris sebanyak 395 orang, dan 99 organisasi teroris, baik nasional maupun internasional guna membangun bank data intelijen. Membentuk 110 Posko Perwakilan Kejaksaan RI yang tersebar di seluruh pelabuhan udara dalam wilayah Republik Indonesia.<\/p>\n Melakukan monitoring dan evaluasi beberapa aliran keagamaan. Melaksanakan pengamanan investasi dengan total anggaran Rp691 Triliun. Menerbitkan pedoman dan melaksanakan Penulusuran Aset. Melakukan penangkapan sebanyak 137 orang yang masuk dalam DPO kejaksaan, dengan rincian 88 orang perkara tindak pidana Khusus dan 49 orang perkara tindak pidana umum. Melaksanakan 29 kegiatan kontra penginderaan bagi pimpinan.<\/p>\n Sepanjang tahun 2021, Jaksa Agung menyampaikan Kejaksaan telah menangani perkara sebanyak 147.624 SPDP 94.461 perkara. Mayoritas perkara didominasi oleh tindak pidana narkotika, pencurian, dan penganiayaan. Selain itu terdapat 346 perkara yang telah berhasil diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice<\/em>).<\/p>\n Dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Jaksa Agung mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erik Tohir, atas kontribusi dan kerja samanya, Kejaksaan dapat mengungkap secara tuntas mega skandal korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI (Persero).<\/p>\n Selanjutnya Kejaksaan telah menangani 1.852 perkara dan telah mengeksekusi pidana badan sebanyak 935 terpidana. Capaian lainnya di antaranya penyelamatan Keuangan Negara sebesar Rp21,2 triliun dan US$763.080 serta SGD S$32.900.<\/strong> Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp415,6 Miliar, terdiri dari\u00a0 pendapatan uang sitaan atau uang rampasan sebesar Rp185.4 miliar\u00a0<\/strong>, pendapatan uang pengganti sebesar Rp145,1 Miliar. Pendapatan penjualan hasil lelang sebesar Rp46,8 Miliar. Pendapatan denda sebesar Rp38,1 Miliar.<\/p>\n Jaksa Agung menambahkan, Kejaksaan juga telah menorehkan prestasi selama tahun 2021 dari sisi penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, diantaranya adalah Penyelamatan Keuangan Negara sebesar Rp421,4 Miliar, dan Pemulihan Keuangan Negara sebesar Rp3,5 Triliun.<\/p>\n Adapun capaian lain yakni penanganan dan penyelesaian perkara perdata sebanyak 60 kegiatan. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara sebanyak 47 kegiatan. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertimbangan Hukum sebanyak 154 kegiatan. Bantuan Hukum sebanyak 7.112 kegiatan. Penegakan Hukum sebanyak 20 kegiatan. Pertimbangan Hukum sebanyak 2.925 kegiatan. Tindakan Hukum Lain 101 kegiatan. Pelayanan hukum 1.851 kegiatan.<\/p>\n Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan sebagai struktur termuda di tubuh Kejaksaan RI, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer telah berhasil menangani perkara koneksitas yang selama ini tidak berjalan, dimana pada tahun 2021 telah dilakukan penyidikan perkara koneksitas dugaan tindak pidana korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat dengan telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka yaitu unsur sipil dengan inisial NPP dan oknum tersangka Brigjen TNI YAK yang telah dilakukan penahanan.<\/p>\n Untuk meningkatkan pengawasan internal secara akuntabel dan transparan, Kejaksaan telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan penindakan terhadap personel yang terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin, bahkan mempidanakan personel yang terbukti melakukan kejahatan.<\/p>\n Rangkaian pencegahan dan penindakan yang dilakukan sepanjang tahun 2021, \u00a0melaksanakan Inspeksi Umum sebanyak 232 Kegiatan dan Inspeksi Khusus sebanyak 72 Kegiatan. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap 209 pegawai, yang terdiri dari hukuman ringan sebanyak 44 pegawai, hukuman sedang sebanyak 97 pegawai, dan hukuman berat sebanyak 68 pegawai.<\/p>\n Jaksa Agung \u00a0menyampaikan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar berdaya saing unggul, Kejaksaan telah memberikan pembekalan berupa pendidikan dan pelatihan terhadap terhadap 9.813 pegawai. Ditambahkannya, Jaksa Agung mengatakan, dengan disampaikannya Refleksi Akhir Tahun 2021 Kejaksaan Republik Indonesia, dirinya berharap torehan prestasi yang diraih pada tahun 2021 menjadi pelecut semangat untuk semakin meningkatkan performa di tahun 2022.<\/p>\n Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan pada tahun 2022 pemerintah telah menetapkan tema rencana kerja yaitu melanjutkan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Menyikapi rencana pemerintah tersebut, Kejaksaan telah menetapkan beberapa \u201crencana program prioritas kejaksaan tahun 2022\u201d.<\/p>\n Mengakhiri Refleksi Akhir Tahun 2021 dan rencana program prioritas Kejaksaan Tahun 2022, Jaksa Agung menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Kejaksaan. \u201cHal tersebut sangat berarti bagi kami dalam berkarya untuk bangsa mewujudkan Indonesia tangguh Indonesia tumbuh,\u201d tutupnya. (red\/rel)<\/strong><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" # Selamatkan Uang Negara Rp21,2 Triliun JAKARTA, SIMBUR \u2013 Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) telah melakukan kinerja dengan capaian tertinggi pencegahan tindak pidana korupsi, yakni 175,6 persen. Selama 2021, korps adhyaksa berhasil menyelesaikan 94.461 dari 147.624 perkara. Sementara, dari 1.852 perkara pidana badan telah dieksekusi sebanyak 935 terpidana. Hal itu terungkap dari Refleksi Akhir Tahun 2021 dan Rencana Program Prioritas Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 yang disampaikan Jaksa Agung RI Burhanuddin, Jumat…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-31102","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-kasus-hukum"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=31102"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31102\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31107,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31102\/revisions\/31107"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=31102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=31102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=31102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}