# Sidang Dugaan Korupsi Normalisasi Sungai Abab di Pali<\/p>\n
PALEMBANG, SIMBUR<\/strong> – Lima orang saksi dihadirkan di persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi normalisasi Sungai Abab, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Para saksi dihadirkan langsung di persidangan Pengadilan Negeri Palembang, kelas IA khusus, Kamis (18\/11\/21) sekitar pukul 10.00 WIB.<\/p>\n Majelis hakim Mangapul Manulu SH MH memimpin jalannya persidangan dengan didampingi Sahlan Effendi SH MH. Terdakwa SD,\u00a0 PNS sekaligus KPA mengikuti secara virtual dari Lapas Wanita Merdeka Palembang.<\/p>\n Terdakwa RN pihak ketiga (kontraktor) bersama terdakwa J selaku pejabat pelaksana teknis (PPTK) hadir lewat virtual dari Lapas Pakjo Palembang. Tim kuasa hukum terdakwa RN\u00a0 yakni Tabrani SH CIL\u00a0 bersama kuasa hukum J yakni Bustanul Fahmi SH MH juga hadir langsung di persidangan tipikor. Kemudian Supendi SH MH sebagai penasihat hukum terdakwa SDA hadir secara virtual.<\/p>\n Saksi Sri Wardani, wakil kepala cabang Bank Sumsel Babel mengatakan, dari proyek ini Pemda Pali anggarannya pinjam tahun 2018 sekitar Rp 8 miliar. Akan tetapi, saksi tidak mengetahui rinciannya. Saksi Neni sebagai bendahara Dinas PU Pali yang membawa berkas itu PPTK yakni terdakwa J. Pencairannya sempat ditunda karena Kasda kosong.<\/p>\n Saksi Mustika bendahara pihak ketiga PT Nadine Karya mengatakan, saat itu ada lima berkas. Tiga berkas dia yang mencairkan. Dua berkas tahun 2018 dan satu berkas tahun 2019.\u00a0 Berikutnya saksi Firdaus, honorer di BPKAD Pali, mengetahui proyek normalisasi Sungai Abab tahun 2018, sampai penyerahan berkas dokumen pencairan, kelengkapan berkas diperiksa tim verifikasi.\u00a0 Proyek ini tertunda pembayarannya. Lalu Saksi F, PNS di BPKAD Kabupaten Pali, saat itu Kasubdit Kasda dan Verifikasi, paling banyak dicecar baik majelis hakim, jaksa dan tim penasihat hukum.<\/p>\n F menyebutkan mengetahui adanya pencarian proyek, pencairan termin 1, 2 dan 3.\u00a0 “Pihak PU bendaharanya mengajukan dokumen pencairan. Dokumennya lengkap. Maaf saya lupa itu sekitar Rp2 miliar tiap termin. Termin 1 dan 2 sekaligus. Pencairan Rp2 miliar juga di termin 4, bulan April 2019,” ujarnya.<\/p>\n “Kenapa sekaligus? Tidak ada yang mungkin di sini, kenapa? Rusak negara ini kalau sekaligus. Pembayaran itu per termin, bukan dibayar sekaligus. Jangan tanggung-tanggung sekaligus saja. Ada aturannya, saudara bisa tersangka. Korupsi itu sistem, makanya terjadi,” sergah Sahlan dengan nada kesal.<\/p>\n Saksi hanya terdiam saat dicecar Sahlan.<\/p>\n “Normalisasi ini ada 4 termin, tiap termin ada schedule, RAB, saudara lihat tidak? tidak lihat RAB, karena mau cepat,” timpal Sahlan.<\/p>\n Sahlan melanjutkan bahwa saksi bendahara umum mengatakan normisasi di DIPA Rp10,8 miliar, kenapa termin 1 dan 2 dibayar sekaligus?\u201d tanyanya.<\/p>\n “Karena dari PPTK mengajukan pencarian sekaligus, saat itu PPTK pak J. Apakah bisa dua termin sekaligus bisa, saya tidak paham. Selama ini tidak ada. Baru ini pencairan sekaligus,” kata F.<\/p>\n “Itu masalahnya. Tidak boleh sekaligus cair, makanya ada termin. Tidak melihat perkembangan pekerjaannya,” seru Sahlan.<\/p>\n Pembayaran termin 4 ditunda tapi kenapa masih dicairkan. Saksi F menegaskan\u00a0 karena ada temuan kekurangan volume dari BPK.\u00a0 “Nah akibat tindakan dan keterlibatan saksi F, tidak memberitahu ada larangan BPK, mengakibatkan ada kerugian negara Rp2 miliar. Jaksa, saudara saksi F belum ditetapkan tersangka? Jaksa jangan pilih-pilih,” sergah Sahlan.<\/p>\n Mangapul selanjutnya bertanya kepada tiga terdakwa yang mengatakan, tidak ada keberatan. “Sidang ditunda sampai Kamis depan. Jadi jaga kesehatan para terdakwa ya,” tukas Mangapul.<\/p>\n Ada Indikasi Tersangka Baru<\/strong><\/p>\n Tabrani SH CIL kuasa hukum kontraktor RN menyinggung saksi F terkait termin 4 bahwa ada kekosongan dana namun sementara ada juga dana siap.\u00a0 Saksi F, mengatakan ada dana bagi hasil, tapi tidak dikirimkan pusat, sehingga tidak bisa membayarkan proyek diakhir tahun, jadi ada kekosongan kas daerah.<\/p>\n “Keterangan saksi terhadap klien kami, sudah sesuai apa yang dikerjakan. Mencairkan ke pihak keuangan Dinas PU. Diduga bekerja dengan PPTK, untuk menerbitkan SPT dan SPM, surat perintah pembayaran dan surat perintah mencairkan. Di sini terjadi kesalahan dari fakta persidangan dari verifikasi dan BPKAD,” terang Tabrani.<\/p>\n Perihal pembayaran termin 1 dan termin 2 sekaligus sekitar Rp 4 miliar lebih. Tidak ada masalah dengan kliennya. “Inikan kesalahan teknis, termin 1 dan 2 tidak boleh berbarengan. Dari fakta persidangan ada deviasi retensinyakan, ditemukan adanya penyimpangan di termin 4 April 2019, dari keterangan saksi BPKAD Pali sekitar Rp2 miliar. Karena ada perintah dari BPK untuk jangan dicairkan,” jelasnya<\/p>\n Advokat dari kantor hukum Nusantara Palembang ini, melanjutkan temuan BPK ini ada kekurangan volume normalisasi dan kelebihan bayar.\u00a0 “Soal majelis hakim jangan pilih-pilih menetapkan tersangka, ini sebenarnya kesalahan dari bendahara dan BPKAD Pali. Menurut hakim ada indikasi tersangka baru, kata hakim ada next nya, ada lagi sistem terkait penyimpangan uang negara. Untuk klien kami di termin 4, sudah sesuai dengan RAB dikerjakan, fisiknya sudah selesai maka mengajukan pencairan,” tukas Tabrani.\u00a0 (nrd)<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" # Sidang Dugaan Korupsi Normalisasi Sungai Abab di Pali PALEMBANG, SIMBUR – Lima orang saksi dihadirkan di persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi normalisasi Sungai Abab, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Para saksi dihadirkan langsung di persidangan Pengadilan Negeri Palembang, kelas IA khusus, Kamis (18\/11\/21) sekitar pukul 10.00 WIB. Majelis hakim Mangapul Manulu SH MH memimpin jalannya persidangan dengan didampingi Sahlan Effendi SH MH. Terdakwa SD,\u00a0 PNS sekaligus KPA mengikuti secara virtual dari Lapas Wanita Merdeka…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":30535,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-30571","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kasus-hukum"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30571","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=30571"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30571\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30572,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30571\/revisions\/30572"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/30535"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=30571"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=30571"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=30571"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}