{"id":19112,"date":"2019-05-16T18:15:23","date_gmt":"2019-05-16T11:15:23","guid":{"rendered":"https:\/\/simbursumatera.com\/?p=19112"},"modified":"2019-05-16T18:15:23","modified_gmt":"2019-05-16T11:15:23","slug":"banyak-penyelenggara-pemilu-terancam-pidana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/simbursumatera.com\/?p=19112","title":{"rendered":"Banyak Penyelenggara Pemilu Terancam Pidana"},"content":{"rendered":"

PALEMBANG, SIMBUR<\/strong> – Pemilu kali ini menorehkan luka yang mendalam pada tubuh demokrasi Indonesia. Selain ratusan orang meninggal dunia, penyelenggara pemilu juga banyak yang terancam pidana. Hal itu diungkap Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Sumsel, Junaidi SE MSi saat menjadi pemateri pada Workshop Peliputan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 yang digelar Dewan Pers di Hotel Arista Palembang, Rabu (15\/5).<\/p>\n

“Bisa saja terjadi (penyelenggara pemilu dipidana dan masuk penjara), sekarang sedang diproses. Pengumpulan alat bukti, pemanggilan saksi-saksi, sedang diproses. Supaya jadi pelajaran buat yang salah karena melakukan pidana (pemilu). Janganlah berbuat pidana dalam proses pemilu,” ungkapnya dikonfirmasi di sela-sela acara sembari menegaskan, semua kecurangan tetap akan diproses. “Bukan perubahan hasil rekapitulasi suara tapi yang curang itu harus dipidana,” tegasnya.<\/p>\n

Junaidi menyayangkan banyaknya kesalahan dan kecurangan yang dilakukan saat pesta demokrasi. “Atas penyelenggaraan pemilu yang sudah disaksikan bersama, banyak hal yang menjadi catatan. Terutama tentang penyelenggaraannya yang modelnya memerlukan waktu panjang. Dalam proses hitungannya di tingkat PPS (panitia pemungutan suara) itu terlalu boros,” jelasnya seraya menambahkan, tidak mungkin orang bekerja dari pukul 06.00 pagi hingga pukul 06.00 sampai 12.00 siang hari berikutnya. “Itu yang perlu dievaluasi,” tegasnya.<\/p>\n

Yang kedua, lanjut Junaidi, terkait rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK itu banyak menimbulkan masalah. Dalam banyak hal, jelasnya, dapat dilihat bahwa penyelenggara pemilu yang nakal-nakal itu terjadi di tingkat PPK.<\/p>\n

Menurut Junaidi, sebaiknya rekapitulasi itu di desa atau PPS untuk meminimalisir kesalahan atau kecurangan. Banyak dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat PPK. “Hampir sebagian besar laporan yang masuk ke Bawaslu Sumsel, tentang kecurangan itu di tingkat PPK, akibat kelalaian atau dugaan sengaja dalam rekapitulasi dalam rangka menambahkan, mengurangi bahkan menghilangkan nilai-nilai suara yang terekap pada model DA,” paparnya sembari menyebutkan, daerah yang paling banyak melakukan pelanggaran, meliputi Empat Lawang, Mura, Muratara, OKU Selatan dan Palembang.<\/p>\n

Masih kata Junaidi, Bawaslu menetapkan delapan pelanggaran masuk ranah pidana\u00a0 dan akan segera diproses. Tiap hari puluhan orang datang. “Pelanggaran itu di tinggkat PPK atas desakan dari caleg. Seolah-olah disetir oleh caleg,” selorohnya.<\/p>\n

Junaidi merumuskan empat strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Sumsel. Pertama, pemilu meninggalkan banyak masalah. Kedua, pemilu terlalu bebas. Ketiga, kesalahan pembuat undang-undang karena dipaksakan lima pemilihan dan menambah jam kerja.<\/strong><\/p>\n

Dirinya mengatakan bahwa pihaknya bekerja sesuai SOP dan tupoksi, yakni mengawasi pemilu, mengamati, mencegah dan menilai. Meski demikian, Bawaslu mengaku paling sulit mengawasi pers, khususnya media online. \u201cBanyak media online yang menayangkan iklan pemilu tapi tidak terdaftar di Dewan Pers,” imbuhnya dengan berusaha melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan melakukan penindakan.(maz)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PALEMBANG, SIMBUR – Pemilu kali ini menorehkan luka yang mendalam pada tubuh demokrasi Indonesia. Selain ratusan orang meninggal dunia, penyelenggara pemilu juga banyak yang terancam pidana. Hal itu diungkap Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Sumsel, Junaidi SE MSi saat menjadi pemateri pada Workshop Peliputan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 yang digelar Dewan Pers di Hotel Arista Palembang, Rabu (15\/5). “Bisa saja terjadi (penyelenggara pemilu dipidana dan masuk penjara), sekarang sedang diproses. Pengumpulan…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-19112","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita-penting"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19112","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=19112"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19112\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19114,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19112\/revisions\/19114"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=19112"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=19112"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=19112"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}