PALEMBANG, SIMBUR \u2013 Banyaknya penolakan pemasangan stiker pada rumah warga penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) dibeberapa wilayah di Indonesia, memang menuai berbagai tanggapan. Pihak yang setuju dengan pelabelan tersebut berasumsi agar bantuan PKH tidak salah sasaran karena petugas lebih mudah mengidentifikasi keluarga miskin, sementara pihak lain berasumsi bahwa hal itu jelas mempermalukan penerima bantuan.<\/p>\n
Terkait hal itu, H Wijaya, Sosiolog yang juga seorang akademisi menyatakan jika pelabelan warga miskin dengan menempelkan stiker di rumahnya adalah hal yang tidak manusiawi, dan menyarankan agar pemerintah dalam hal ini Kemensos lebih banyak belajar tentang ilmu humanistik.<\/p>\n
\u201cItu niat yang tidak baik. Makanya mereka (pemerintah) harus banyak belajar ilmu humanistik (kemanusiaan). Saya tidak setuju dan itu tidak manusiawi yang seperti itu. Tidak ada orang yang mau menjadi miskin. Sekarang ajak mereka (pemerintah) berlogika, misalnya, mau tidak orang sudah pincang\u00a0 dikatakan pincang. Orang yang sudah pincang dikatakan pincang lagi, itu bisa tersinggung,\u201d ujarnya saat dikonfirmasi Simbur, Rabu (13\/3)<\/p>\n
Pasalnya, jika untuk kebutuhan identifikasi, pemerintah bisa menggunakan kode khusus yang hanya diketahui oleh petugas saja, sehingga tidak membuat malu warga yang mendapat bantuan PKH itu. \u201cOkelah kalau alasannya biar tidak salah sasaran, tapi mungkin saja ada tendensi politik hari ini. Sebenarnya pemerintah bisa menggunakan kode khusus yang hanya diketahui oleh petugas saja dan masyarakat tidak perlu tahu. Misalnya ketika pendataan statistik kependudukan, tingkat kemiskinan yang dilakukan badan statistik, itu kan bisa digunakan kode-kode yang tidak melukai perasaan masyarakat,\u201d ketusnya.<\/p>\n
Dilanjutkan, jika dilihat dari aspek humanisme bahwa kebutuhan dasar manusia itu ingin dihargai, dihormati. Kalau orang sudah miskin tidak usah ditambah penderitaan seperti itu. \u201cJika dilihat saat ini memang adalah rezim pencitraan, maka mereka lebih mengutamakan pencitraan itu daripada hal-hal yang substansial. Kalau mau mengidentifikasi itukan ada penghalusan kata seperti perempuan penjaja seks dulu disebut lonte atau pelacur, akhirnya sekarang menjadi pekerja seks komersial (PSK). Seharusnya pemerintah tidak perlu seperti itu (menempel stiker),\u201d katanya.<\/p>\n
Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang, Heri Aprian menegaskan jika penempelan stiker juga akan diberlakukan di Palembang. Kadinson berharap agar penolakan yang terjadi di daerah lain tidak perlu terjadi di Palembang, karena tujuan utamanya menghindari bantuan PKH yang tidak tepat sasaran.<\/p>\n
\u201cSebenarnya tidak ada arahan (dari Kemensos). Kalau Palembang, April mendatang kami akan mengadakan pencacahan (pendataan) PKH. Nanti akan ada kriterianya apakah masih masuk dalam kategori keluarga miskin atau tidak. Berdasarkan hasil pencacahan mereka masuk dalam kriteria keluarga miskin, akan kita tempel,\u201d tekannya.<\/p>\n
Karena, lanjut Heri, seharusnya orang yang mampu yang merasa malu jika dirumahnya tertempel stiker penerima bantuan PKH. \u201cKalau memang mereka malu, berarti mereka tidak lagi miskin (dan) tidak berhak lagi menerima (bantuan PKH). Mestinya yang malu itu jika rumah orang yang mampu kemudian ditempel stiker warga miskin, itu pasti malu dan marah,\u201d candanya.<\/p>\n
Selain mencegah bantuan tidak tepat sasaran, identifikasi tersebut untuk pemutakhiran data yang masih mengacu pada data tahun 2015. \u201cData yang ada sekarang atau data masyarakat miskin menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) masih berpacu pada data Tahun 2015. Data itu kami akan mutakhirkan lagi, siapa tahu ada yang sudah kaya. Disamping itu, keluarga miskin yang ada tetap akan kami data. Dengan data yang dimutakhirkan itu (PKH) akan lebih tepat sasaran dan up to date,\u201d lanjutnya.<\/p>\n
Sebab, diyakini Heri jika data 2015 pasti sudah tidak tepat sasaran lagi, karena itu setiap bulan atau setiap tahun berubah. \u201cInisiatif kami untuk mendata ulang dan memutakhirkan data. Secara teknis, data 2015 warga miskin di Kota Palembang kurang lebih 108 ribu KK. Tetapi nanti silahkan dicek lagi. Untuk itu, Dinsos kota Palembang akan melatih petugas pencacah dan nanti akan turun door to door. Petugas mengecek setiap keluarga apakah masuk kriteria keluarga miskin atau tidak. Kalau masuk, kami akan tempel,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Sementara, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan, H. Fahlevi Maizano, SH, MH menyatakan jika Dewan setuju dengan upaya yang dilakukan pemerintah saat ini. \u201cSebaiknya memang ditempeli (stiker) supaya tahu. Jangan hanya mau menerima bantuan tetapi pada saat menerima itu mengaku tidak mampu. Jadi harusnya ditempeli, supaya lebih mudah mendata. Dewan setuju dan memang seharusnya seperti itu,\u201d akunya.<\/p>\n
Fahlevi juga tidak menampik jika selama ini banyak bantuan PKH di Sumsel yang tida tepat sasaran. \u201cIya, banyak bantuan PKH yang salah sasaran. Pada saat ada bantuan mereka mau menerima, tetapi ketika ditempeli (stiker) mereka tidak mau. Setidaknya yang ditempeli itu penerima PKH, jika menerima bantuan berarti mereka tidak mampu,\u201d pungkasnya. (dfn)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PALEMBANG, SIMBUR \u2013 Banyaknya penolakan pemasangan stiker pada rumah warga penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) dibeberapa wilayah di Indonesia, memang menuai berbagai tanggapan. Pihak yang setuju dengan pelabelan tersebut berasumsi agar bantuan PKH tidak salah sasaran karena petugas lebih mudah mengidentifikasi keluarga miskin, sementara pihak lain berasumsi bahwa hal itu jelas mempermalukan penerima bantuan. Terkait hal itu, H Wijaya, Sosiolog yang juga seorang akademisi menyatakan jika pelabelan warga miskin dengan menempelkan…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-18502","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita-penting"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18502","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18502"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18502\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18504,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18502\/revisions\/18504"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18502"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18502"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18502"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}