PALEMBANG, SIMBUR – Meski hasil survei kepatuhan layanan publik Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2017 menempatkan Kota Palembang ke dalam zona hijau, namun bukan berarti Pemerintah Kota (Pemkot Palembang) jemawa dan melupakan kualitas layanan publik serta kepuasan masyarakat atas itu.<\/p>\n
Pasalnya, mungkin tahun 2020 Ombudsman perwakilan Sumsel kembali melakukan survei bagi daerah atau provinsi yang masuk zona hijau, untuk memastikan hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berjalan sesuai dengan Undang-Undang nomor 25\/2009tentang pelayanan publik.<\/p>\n
Ketua Ombudsman perwakilan Sumsel, M Adrian Agustiansyah mengatakan jika survei yang dilakukan sebelumnya hanya mencakup aspek formal saja. Survei tersebut tidak lagi dilakukan terhadap daerah yang masuk kategori zona hijau termasuk Kota Palembang.<\/p>\n
“Ombudsman akan menilai bagaimana kualitas layanan publiknya. Jangan sampai informasi terkait layanan publik sudah terpampang, tetapi masih saja diperlambat dan lain sebagainya. Untuk itu, mungkin tahun depan kami akan survei tingkat kepuasan masyarakat. Jadi survei itu kami lakukan bertahap,” ungkapnya kepada Simbur, Jumat (8\/2).<\/p>\n
Menurutnya, aspek formal termasuk sarana prasarana harus tetap berjalan beriringan dengan mentalitas petugas (ASN) yang melayani. Karena, jika tempat-tempat layanan publik masih belum memenuhi itu, maka berpotensi menimbulkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).<\/p>\n
“Harapan kami, seluruh daerah mematuhi UU pelayanan publik agar tidak terjadi hal-hal seperti itu (KKN). Hal-hal formal dan SDM (ASN) wajib dibenahi,” ujarnya.<\/p>\n
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan jika dalam pelayanan publik praktek KKN rawan terjadi jika pemohon (masyarakat) dan pelayan (ASN) bertemu langsung.<\/p>\n
“Seluruh pelayanan di Pemkot Palembang ada penyederhanaan dan percepatan seiring dengan tuntutan zaman, edengan menggunakan pendekatan teknologi informasi (IT) yang menghindari pertemuan pemohon dan pelayan. Karena cikal bakal terjadinya KKN di situ,” paparnya.<\/p>\n
BKPSDM juga terus berupaya meminimalisir praktik KKN yang berpotensi di tingkat\u00a0 kecamatan dan kelurahan. “Kami membentuk tim yang setiap minggu rutin melakukan pembinaan di tingkat kelurahan, dan itu tersebar di seluruh zona kecamatan,” pungkasnya seraya menambahkan jika pihaknya juga mendorong pihak inspektorat agar tegas terhadap beberapa praktik pungli yang terjadi.<\/p>\n
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mewanti-wanti daerah yang masuk kategori zona merah dalam hal pelayanan publik. Hal itu sebagai resons atas penyerahan hasil penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pemerintah Kabupaten\/Kota Se-Sumsel.<\/p>\n
Ombudsman Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumsel menggelar acara penyerahan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dilingkungan Pemerintah kabupaten\/kota tahun 2019.<\/p>\n
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menuturkan, Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Bupati\/Walikota se- Provinsi Sumsel telah menandatangani kesepakatan target kedepan. Selain meningkatkan pelayanan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Sumsel yang saat ini sekitar 12, 8 persen.<\/p>\n
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang luar biasa tidak menutup kemungkinan masyarakat masih ada yang kurang mampu, mengingat pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hanya dikuasai oleh golongan atas, yang pada akhirnya tidak memberikan dampak bagi angka kemiskinan yang ada di Provinsi Sumsel.<\/p>\n
“Justru kadang-kadang daerah yang kaya Sumber daya alam (SDA) belum tentu masyarakatnya lebih sejahtera dibandingkan daerah dengan SDA yang terbatas, oleh sebab itu sekarang Saya mengajak Bupati\/ Walikota kita mulai merumuskan bersama program-program selain untuk pelayanan publik juga mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sumsel. Kenapa kami sampaikan demikian karena menurut kami berdasarkan Undang-Undang yang ada tugas kepala daerah itu adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya,” tambahnya.<\/p>\n
Mawardi turut mengimbau kepada Kabupaten\/Kota yang masih mendapat Nilai Kepatuhan Sedang (Zona Kuning) dan Kabupaten yang mendapat nilai kepatuhan rendah (Zona Merah) agar meningkatkan kualitas pelayanan publik di segala bidang.<\/p>\n
“Saya juga mengucapkan apresiasi kepada Kabupaten mendapat Nilai Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) yaitu Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir semoga di masa-masa yang akan datang tetap ditingkatkan dan dipertahankan pelayanan prima kepada masyarakat,” pungkasnya.<\/p>\n
Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai, SH, LLM. P.HD, mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati\/Walikota se-Provinsi Sumsel berkenaan dengan pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan publik menentukan korupsi, kolusi dan nepotisme di suatu daerah.<\/p>\n
“Ketika negara dengan pelayanan publiknya baik dapat dipastikan tingkat korupsinya rendah, sebaliknya negara yang tingkat korupsinya tinggi pasti pelayanan publiknya tidak baik.Kita semua berdoa semoga daerah kita bisa menjadi lebih baik dalam hal pelayanan publik,” tambahnya.<\/p>\n
Untuk diketahui, 7 kabupaten\/ kota yang disurvei oleh Ombudsman antaralain Kabupaten OKI yang telah dinilai sejak 2016 terus berbenah mendapat peringkat hijau dengan nilai 84,14, Kabupaten Musi Banyuasin kategori zona kuning, Kabupaten Lahat mendapat zona kuning, Prabumulih 2015 kategori kuning, Kabupaten OKU masuk kategori kuning, Kota Pagaralam kategori merah, Muara Enim kategori merah.(dfn)<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PALEMBANG, SIMBUR – Meski hasil survei kepatuhan layanan publik Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2017 menempatkan Kota Palembang ke dalam zona hijau, namun bukan berarti Pemerintah Kota (Pemkot Palembang) jemawa dan melupakan kualitas layanan publik serta kepuasan masyarakat atas itu. Pasalnya, mungkin tahun 2020 Ombudsman perwakilan Sumsel kembali melakukan survei bagi daerah atau provinsi yang masuk zona hijau, untuk memastikan hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berjalan sesuai dengan Undang-Undang…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-18174","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-palembang"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18174","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18174"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18174\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18176,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18174\/revisions\/18176"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18174"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18174"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18174"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}