PALEMBANG, SIMBUR – Adanya temuan DPR RI Komisi IX tentang 2.800 pekerja anak pada sektor informal yang tersebar di Sumatera Selatan (Sumsel), mendapat respon Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang, Ahmad Romy Afriansyah.<\/p>\n
Kepada Simbur, Romy mengatakan jika merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 35\/2014, mempekerjakan anak di bawah umur adalah pelanggaran hak. “Kalau pekerja anak itu memang dilarang, karena sudah termasuk pelanggaran hak. Mereka bukan disuruh bekerja, hak mereka ke pendidikan. Karena lebih penting bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan dan waktu bermain. UU yang berbicara seperti itu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (30\/1).<\/p>\n
Pada prinsipnya, lanjut Romy, UU Nomor 35\/2014 tidak membenarkan adanya pekerja anak. “Kalau pemerintah membuat peraturan atau manuver dengan memaklumi pekerja anak, itu harus ditinjau dulu jenis pekerjaannya. Kalau pekerjaan berat atau yang membahayakan diri anak tersebut, itu tidak boleh,” terangnya.<\/p>\n
Memang, kata Romy, mungkin saja pemerintah masih memaklumi, karena masyarakat Sumsel masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. “Bisa jadi, si anak bekerja untuk membantu orang tuanya,” katanya.<\/p>\n
Ditambahkan, KPAI meminta kepada pemerintah untuk mencegah adanya anak yang menjadi pekerja berat. “Kalau itu dimaklumi, pemerintah harus selektif terhadap jenis dan kategori pekerjaannya. Kami bisa menegur pemerintah. Kalau pekerjaan berat, KPAI (me)larang,” tegasnya.<\/p>\n
Sebelumnya, DPR RI Komisi IX melalui Wakil Ketua, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan bahwa pihaknya mencatat lebih dari 2.800 anak di Sumsel yang bekerja di sektor informal. Data tersebut dipaparkan saat melakukan kunjungan kerja pesifikasi Komisi IX DPR RI\u00a0 tentang pengawasan, perlindungan pekerja anak pada perusahaan di Kantor Disnaker Sumsel beberapa hari yang lalu. (dfn)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PALEMBANG, SIMBUR – Adanya temuan DPR RI Komisi IX tentang 2.800 pekerja anak pada sektor informal yang tersebar di Sumatera Selatan (Sumsel), mendapat respon Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang, Ahmad Romy Afriansyah. Kepada Simbur, Romy mengatakan jika merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 35\/2014, mempekerjakan anak di bawah umur adalah pelanggaran hak. “Kalau pekerja anak itu memang dilarang, karena sudah termasuk pelanggaran hak. Mereka bukan disuruh bekerja, hak mereka ke pendidikan. Karena…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-18084","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita-penting"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18084","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18084"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18084\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18086,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18084\/revisions\/18086"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18084"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18084"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18084"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}