{"id":13069,"date":"2018-03-09T09:58:54","date_gmt":"2018-03-09T02:58:54","guid":{"rendered":"https:\/\/simbursumatera.com\/?p=13069"},"modified":"2018-03-09T09:58:54","modified_gmt":"2018-03-09T02:58:54","slug":"angka-pengangguran-meningkat-selama-dua-tahun","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/simbursumatera.com\/?p=13069","title":{"rendered":"Angka Pengangguran Meningkat selama Dua Tahun"},"content":{"rendered":"<p>PRABUMULIH, SIMBURNEWS &#8211; Gelar kota minyak dan gas ternyata belum tentu menjadi jaminan akan berkurangnya tingkat pengangguran. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2017, Prabumulih menjadi nomor dua di bawah kota Palembang yang memiliki angka tingkat pengangguran tertinggi dari 17 Kabupaten\/kota yang ada di Sumsel.<\/p>\n<p>Hal ini tentu belum berbanding lurus dengan program pelatihan dan pembinaan pengangguran yang selama lima tahun terakhir dilakukan petahana, yang saat ini kembali maju sebagai pasangan calon (paslon) tunggal di pemilihan Wali Kota (Pilwako) Prabumulih.<\/p>\n<p>Terkait hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Prabumulih, H Zulkifli AB SE MM mengatakan jika salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran di Prabumulih dalam kurun waktu dua tahun ini. Banyaknya perusahaan di bidang perminyakan yang gulung tikar sehingga banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.<\/p>\n<p>&#8220;Kalau dari data BPS 2015 yang kami miliki, angka pengangguran tidak sebesar itu. Dari data itu, Prabumulih berada di peringkat 4 dari belakang. Artinya hanya ada tiga daerah yang jumlah tingkat penganggurannya lebih rendah dari Prabumulih,&#8221; ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8\/3).<\/p>\n<p>Di sisi lain, Disnaker sejak 2015 sampai 2017 mencoba mengatasi jumlah pengangguran dengan cara memberikan bimbingan usaha kepada para pengangguran, dan memberikan peralatan untuk usaha.<\/p>\n<p>&#8220;Ada yang kami latih selama beberapa bulan, dan ada juga yang kami berikan bimbingan usaha. Dalam kurun waktu itu, sudah ada sekitar 800 orang yang kami berikan bimbingan usaha,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p>Walaupun program itu ada lanjut Zulkifli, pihaknya mengakui jika hal itu belum menjadi solusi. &#8220;Kendala utama adalah keterbatasan dana dari pemerintah pusat maupun daerah. Karena masalah pengangguran ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga masyarakat diharapkan bisa mengatasi itu,&#8221; lanjutnya.<\/p>\n<p>Terkait tindak lanjut dari pelatihan yang diberikan, Zulkifli menjelaskan jika untuk 2018, itu hanya berupa pelatihan saja. Mereka yang sudah dilatih otomatis sudah memiliki kompetensi di bidangnya. Dengan bekal itu, mereka diharapkan bisa mandiri dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Karena jika mereka mengharapkan dari industri itu sulit karena keterbatasan lapangan kerja.<\/p>\n<p>&#8220;Selain itu, kami juga memiliki program pemagangan. Jadi para alumni pelatihan yang ingin magang, akan kami fasilitasi dengan mendorong agar perusahaan mau menerima mereka yang ingin magang,&#8221; jelasnya.<\/p>\n<p>Kedua lanjut Zulkifli, pihaknya juga melakukan monitoring terhadap para alumni, dengan cara mereka melapor ke Disnaker jika masih menjadi pengangguran. &#8220;Namun, terkadang mereka saat sudah mendapat ilmunya, susah melapor ke Disnaker. Padahal bagi kami itu penting untuk mengetahui perkembangan mereka yang sudah dilatih,&#8221; keluhnya.<\/p>\n<p>Pada prinsipnya menurut Zulkifli, Disnaker merupakan pihak yang memfasilitasi pencari kerja dan penyedia kerja. Namun penyedia kerja ini yang terkadang menjadi masalah. Karena mereka tidak melapor ke Disnaker tentang siapa saja yang telah diserap untuk bekerja di tempatnya. Itu hanya dilakukan perusahaan tertentu saja. &#8220;Jadi penyedia kerja ini sebagian tidak kooperatif dengan kami. Padahal kami sudah mengupayakan baik itu surat edaran dari Wali Kota,&#8221; ungkapnya.<\/p>\n<p>Sementara, Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota (Wako), Richard Cahyadi memang diketahui sudah beberapa kali menyinggung persoalan pengangguran, di dalam beberapa giat acara yang dihadirinya.<\/p>\n<p>Menurutnya, hal tersebut tidak wajar terjadi, mengingat Prabumulih termasuk kota yang terbilang kaya di Sumsel. Untuk itu, dirinya beranggapan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih adalah harus segera mendata ulang kembali masyarakat sesuai tingkatan pendidikan, guna dilakukan pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pendidikan masyarakat tersebut.<br \/>\n&#8220;Dengan langkah tersebut, masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, bisa disalurkan sesuai dengan keahlian mereka yang dididik saat pelatihan,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p>Dan menurutnya lagi, pemkot harus berinovasi dengan mendatangkan pihak insvestor atau perusahaan agar mau berinvestasi dan mendirikan perusahaannya di Prabumulih. &#8220;Investasi yang dimaksud itu contohnya pabrik karet dan pabrik tapioka. Dengan begitu, keberadaan investor bisa membantu meningkatkan kesejahteraan para petani karet,&#8221; usulnya dan menambahkan jika masyarakat yang memiliki lahan tidur juga digalakkan untuk menanam ubi kayu sebagai bahan baku, sehingga menambah pendapatan mereka.<br \/>\nTetapi, Richard juga menekankan jika pekerja di perusahaan yang masuk ke Prabumulih, diutamakan masyarakat Prabumulih sesuai tingkat pendidikan\u00a0 dan yang dibutuhkan.<\/p>\n<p>&#8220;Agar investor tertarik dan percaya untuk berinvestasi, pemkot harus mempermudah proses izin dengan menghilangkan pungutan. Dan yang terpenting, harus ada pengawasan langsung dari atasan (Wako),&#8221; tegasnya.<\/p>\n<p>Untuk diketahui, menurut data BPS tahun 2015, Prabumulih berhasil menempati posisi 12 dari 15 kabupaten\/kota. Namun, berdasarkan data BPS tahun 2017, peningkatan pengangguran secara signifikan terjadi. Prabumulih justru menjadi kota nomor dua paling tinggi tingkat penganggurannya (6,73 persen) setelah Palembang (8,20 persen). (mrf)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PRABUMULIH, SIMBURNEWS &#8211; Gelar kota minyak dan gas ternyata belum tentu menjadi jaminan akan berkurangnya tingkat pengangguran. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2017, Prabumulih menjadi nomor dua di bawah kota Palembang yang memiliki angka tingkat pengangguran tertinggi dari 17 Kabupaten\/kota yang ada di Sumsel. Hal ini tentu belum berbanding lurus dengan program pelatihan dan pembinaan pengangguran yang selama lima tahun terakhir dilakukan petahana, yang saat ini kembali maju sebagai&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-13069","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-prabumulih"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13069","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=13069"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13069\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13071,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13069\/revisions\/13071"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=13069"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=13069"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/simbursumatera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=13069"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}