Boy Kelana Soebroto Kembali Terpilih secara Aklamasi sebagai Ketua Umum Perhumas Periode 2024-2027

NUSA DUA, SIMBUR – Boy Kelana Soebroto kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) periode 2024-2027. Pemilihan berlangsung pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-15 Perhumas yang digelar di Hotel Merusaka Nusa Dua, Bali, Sabtu (23/11).

“Hari ini sudah dilaksanakan Munas Perhumas yang ke-15 tahun 2024 untuk menentukan ketua umum Perhumas periode 2024-2027. Sudah terpilih kembali secara aklamasi. Saya sendiri sebagai ketua umum Perhumas,” ungkap Boy Kelana Soebroto kepada pers, Sabtu (23/11).

Menurut Boy, pemilihan ini adalah suara dari para pengurus di daerah atau Badan Pengurus Cabang, Dewan Kehormatan dan ada juga dari Badan Pengurus Pusat. “Terima kasih atas kepercayaannya memilih saya kembali sebagai ketua umum. Semoga saya bisa jalankan amanah ini dengan baik,” ungkapnya.

Menurut Boy, banyak tantangan yang harus dihadapi seluruh insan humas di Indonesia. Harapannya, lanjut dia, Perhumas dapat bersama-sama meningkatkan kompetensi dan kapasitas sebagai humas Indonesia. Tidak hanya di kota besar saja, tapi juga humas-humas di daerah semua bisa memiliki standar yang sama.

“Banyak hal yang harus dikerjakan bersama. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk meningkatkan kompetensi humas di Indonesia, mengangkat nation branding, dan hal-hal terkait teknologi artificial intelligent (AI) di mana kami harus bisa beradaptasi dengan teknologi tersebut,” ujarnya.

Terkait World Public Relations Forum (WPRF) selama empat hari, kata Boy, poin yang diharapkan dari perkembangan teknologi AI. Sebagai humas harus bisa menggunakan sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan. Selanjutnya mengenai nation branding. “Sebagai insan humas dapat menyuarakan hal-hal baik tentang Indonesia dengan komunikasi yang beretika dan bertanggung jawab sehingga (pesan) dapat sampai kepada masyarakat luas,” terangnya.

Ditanya program prioritas Perhumas ke depan, lanjut Boy, di antaranya untuk meningkatkan kompetensi seluruh insan humas se-Indonesia. “Tantangan setiap humas apalagi di daerah berbeda-beda. Tentunya ini menjadi pekerjaan bersama. Tidak hanya humas pemerintah tapi juga humas swasta, BUMN, akademisi harus bersama-sama,” kata dia.

Dijelaskannya pula, Perhumas sebagai organisasi profesi humas tertua di Indonesia memiliki ruang dan tempat yang bisa mengajak humas bersama-sama. “Jangan sampai takut justru teknologi tersebut dapat digunakan untuk kebaikan. Kami menggunakan AI dengan etika. Kami ingin menyusun kode etik humas dengan AI yang akan kami luncurkan dalam waktu dekat. Kami memberikan berbagai perspektif bagaimana berkomunikasi dengan etika dengan adanya AI,” jelasnya.

Boy menekankan pentingnya berkomunikasi dengan etika. Terutama dalam penggunaan AI. Karena AI sumber datanya banyak sekali. Bisa benar bisa tidak benar. Oleh karena itu, harus mempelajari benar apa tidak. “Jangan sampai copy paste dan digunakan. Itu tidak beretika namanya. Harus tahu betul apakah benar informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat luas. Intinya kembali pada manusia sebagai human intelligent yang harus memfilter itu,” tegasnya.

Mengenai upaya memperbaharui kode etik humas terkait AI dan unsulan rencana undang-undang Hari Humas di Indonesia, Boy memastikan sedang dalam koordinasi bersama pihak terkait. “Kalau perbaikan kode etik terkai AI sudah ada. Tinggal menunggu persetujuan dewan kehormatan. Untuk Undang-Undang masih cukup panjang. Kami masih ada draft untuk diusulkan tapi harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” tandasnya.

Diketahui, Munas Perhumas dihadiri 49 orang. Terdiri dari 3 Dewan Kehormatan, 1 Dewan Pakar, 5 Badan Pengurus Pusat (BPP), dan 38 mandataris dari 19 Badan Pengurus Cabang (BPC). Sementara, capaian strategis Perhumas selama empat tahun terakhir, kata Boy, menjadikan organisasi profesi sebagai indikator kehumasan.

Pertama, digitalisasi berupa peluncuran aplikasi Perhumas dan WPRF 2024, pembuatan sejarah dan buku 50 Tahun Perhumas. Selanjutnya, peningkatan strategic intellectual berupa Perhumas Indicator, lalu menambahkan indikator AI dalam kode etik Perhumas.

Bukan hanya itu, usulan UU Hari Humas Indonesia, peran humas di kancah global seperti WPRF, Perhumas kebangsaan dengan Kominfo, komunikasi strategis, serta pengembangan dan penambahan anggota. Tercatat ada 4.000 anggota, terdiri dari 3.000 anggota BPC dan 1.000 anggota Perhumas Muda.(red)