Hasilkan Rekomendasi Strategis, Kupas Softpower hingga ESG

SEMARANG, SIMBUR – Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2023 digelar Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) pada 2 September 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Ada delapan rekomendasi strategis yang disampaikan hasil konvensi kali ini. Rekomendasi strategis KHI 2023 telah disampaikan Ketua Umum Perhumas Boy Kelana Soebroto MCIPR.

Pertama, Perhumas Indicators. Boy menjelaskan, Perhumas melakukan survei selama kurang lebih hampir enam bulan dengan melibatkan lebih dari 1.000 responden terhadap tingkat kepercayaan pada swasta, BUMN, Kementerian dan Lembaga. Adapun hasil yang didapat yaitu perlu meningkatkan kepercayaan publik terhadap swasta, BUMN, Kementerian dan Lembaga yang disarankan. “Hasil dari Perhumas Indicators memeberikan wawasan mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap swasta, BUMN, Kementerian dan Lembaga, tokoh dan berbagai sektor di Indonesia,” ungkapnya.

Boy menambahkan, konteks Perhumas Indicator bisa dilihat dalam organisasi pemerintah, perusahaan swasta, dan BUMN, kemudian juga tokoh publik. Hasilnya seperti apa, ada di Perhumas indicators. “Ke depan kami akan mencari berbagai inovasi, berbagai hal yang bisa bermanfaat bagi seluruh humas Indonesia. Sehingga bisa menjadi panduan kompetensi humas dan memajukan profesi kehumasan di Indonesia,” harapnya.

Rekomendasi selanjutnya, peran insan kehumasan agar dapat menjadi mitra strategis di setiap institusi, baik internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan organisasi dengan menguasai lima hal fundamental. Diantaranya strategic planning, strategic campaign, strategic media (yang memadukan keterampilan analitis dan terapan mengenai media), crisis communications, serta keterampilan dalam evaluation dan measurement.
Dalah hal kompetensi, lanjut Boy, insan kehumasan harus memiliki kompetensi untuk membangun diplomasi publik dengan kemampuan softpower ketika berinteraksi dengan publik global. Selain itu, membangun komunikasi berkelanjutan sesuai dengan SGDs dan lebih kreatif merancang program berbasis Environment Social Governance (ESG), memperhatikan unsur diversity, equity, and inclution (DEI) dengan memanfaatkan teknologi terbaru dengan tetap menjunjung nilai dan juga etika; menguatkan semangat kolaborasi.

“Kapabilitas, memperkuat kapabilitas dengan sertifikasi dan akreditasi kehumasan,” ucapnya.
Boy menegaskan, implementasi dalam kehumasan, dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi humas. “Kami akan mendorong humas Indonesia meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya. Harus bisa menyampaikan narasi positif dengan Indonesia bicara  baik sehingga masyarakat bisa menggaungkan hal tersebut,” ungkapnya.

Selanjutnya, Karakter, jujur, beretika, terpercaya, kolaboratif, kompetisi positif, kreatif dan empati. Narasi, membangun narasi positif IndonesiaBicaraBaik dan mempersiapkan pemimpin masa depan yang memiliki kompetensi sesuai dengan tantangan zaman. Pemilihan Umum 2024, Mengingat pentingnya pemilih 2024, bagi Indonesia, para praktisi humas harus memastikan bahwa mereka berperan aktif dalam menjaga stabilitas informasi dan komunikasi. Kehumasan memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disebarkan akurat dan seimbang, mengedepankan etika dalam setiap komunikasi terutama yang berkaitan dengan isu politik, berkolaborasi dengan stakeholder lain seperti media, pemerintah, dan organisasi sipil untuk mengedukasi publik dan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Terakhir, organisasi kehumasan serumpun. “Sepakat untuk mendorong dan memperkuat nation branding melalui program-program yang terintegrasi dari organisasi masing-masing,” tutupnya.

Sementara itu, isu yang dibahas dalam konvensi pertama adalah soft-power yang dapat diterapkan organisasi, institusi bahkan korporasi. Sutan Banuara, Managing Editor Brand Finance Indonesia mengupas sejumlah indikator dalam soft-power yang dapat diterapkan perusahaan. Menurut dia, Soft Power didorong oleh banyak faktor. Di antaranya, Ekonomi, termasuk kemudahan bisnis, perdagangan, investasi, infrastruktur, daya tarik lokasi. Selain itu, Budaya dan warisan, termasuk budaya tinggi dan populer, sejarah, pariwisata, olahraga, kepercayaan/agama.

Selanjutnya, politik dalam negeri, termasuk supremasi hukum, popularitas pemimpin politik, tingkat kejahatan, keamanan. Kebijakan Luar Negeri, termasuk intergovernmental bodies, resolusi konflik, bantuan internasional, kolaborasi dengan aktor lain. Kemudian, Media, termasuk Bahasa, media konvensional utama, jaringan media sosial. “Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujarnya.

Dr. Iwa Lukmana, M.A. Kepala Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemenristekdikti menerapkan soft-power yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sejak 2009. Ada enam strategi yang digunakan dalam internasionalisasi Bahasa Indonesia. “Politik dan diplomasi (Politics and diplomacy), ekonomi dan investasi (Economy and investment), pariwisata (Tourism), pertahanan (Defense), olahraga dan rekreasi (Sports and recreations), serta pendidikan dan kebudayaan (Education and culture),” paparnya.

Tema ESG menjadi topik menarik dalam konvensi tersebut. Dr. Yuki M.A. Wardhana, Ketua Umum IESA dan Dosen Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia mengatakan, ESG penting diterapkan dalam organisasi. “Pada akhirnya, ESG merupakan kebutuhan dan komunikasi menjadi kunci untuk mewujudkan ESG di suatu organisasi,” ungkapnya.

Dijelaskannya pula, ESG terkait dalam ivestasi yang terus berkembang. “Tren investasi dengan pendekatan ESG terus berkembang dan meningkat secara signifikan, terutama mengacu pada data prinsip-prinsip Responsible Investment (PRI),” ujarnya.

Zahmilia Akbar, Coporate Secretary PT Phapros Tbk juga menekankan pentingnya penerapan ESG pada perusahaan. Menurut dia, prinsip Environment, Social, Governance semakin memainkan peranan penting abgi operasi bisnis perusahaan. “Perusahaan yang menerapkan ESG dipercaya bisa untuk meningkatkan kinerja yang positif dan semakin banyak diminati investor,” ungkapnya.(red)