Kekeringan Ancam Pulau Jawa, Tercatat 2.657 Bencana di Indonesia

JAKARTA, SIMBUR – Perbedaan kondisi iklim dialami wilayah di Indonesia. Beberapa wilayah barat laut Sumatra mengalami banjir, seperti di Aceh dan Sumatra Utara. Sedangkan sebagian wilayah lain memiliki curah hujan rendah. Situasi tersebut memicu bahaya kekeringan, seperti di Pulau Jawa.

Abdul Muhari, Ph.D, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan, pihaknya menerima laporan dari BPBD di beberapa wilayah, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim), terkait bahaya kekeringan. “Solusi jangka pendek dilakukan pemerintah daerah terdampak dengan distribusi air bersih kepada warga,” ungkap Muhari melalui keterangan tertulisnya, Jumat (25/8).

Bencana hidrometeorologi kering dialami 28 kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten, Provinsi Jabar, hingga 23 Agustus 2023. Sebanyak 19.464 KK membutuhkan bantuan air bersih. Total 525.500 liter air bersih telah didistribuskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kepada masyarakat di wilayah terdampak kekeringan.

Wilayah terdampak kekeringan antara lain Kabupaten Bogor, Bekasi, Sukabumi, Bandung Barat, Garut, Cirebon, Subang, Ciamis, Majalengka, Karawang dan Pangandaran. Wilayah kecamatan terbanyak yang mengalami kekeringan di Kabupaten Bogor dengan total 13 kecamatan.

Ketiga belas kecamatan terdampak kekeringan di Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Jasinga, Citeureup, Babakan Madang, Jonggol, Rancabung, Ciseeng, Cibungbulang, Sukajaya, Cisarua, Leuwisadeng, Tanjungsari, Cariu dan Tenjo.

Merespons kondisi kekeringan di wilayah, BPBD bekerja sama dengan PDAM dalam pendistribusian air kepada warga. Di samping itu, BPBD juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan lahan warga yang terdampak. Luas lahan terdampak kekeringan masih dalam proses pendataan.

Kekeringan Jateng dan Jatim

Sedangkan di Provinsi Jateng, BPBD menginformasikan 4 kabupatennya mengalami kekeringan. Dampak musim kemarau sudah dirasakan warga sejak Juli 2023 lalu. Keempat kabupaten terdampak kekeringan yaitu Kabupaten Kendal, Klaten, Temanggung dan Sragen.

Data BPBD Provinsi Jateng menyebutkan 3.320 KK atau 11.027 jiwa terdampak di sejumlah wilayah. Masing-masing BPBD kabupaten telah memberikan bantuan air bersih kepada warga. Laporan terkini pada Kamis (24/8) menyebutkan kebutuhan air sudah terpenuhi.

Sementara itu di Kabupaten Jember, Jatim, kekurangan suplai air dirasakan warga Desa Pialangan, Kecamatan Kalisat. Sebanyak 247 KK di desa ini terdampak kekeringan. BPBD Kabupaten Jember telah mendistribusikan air kepada para warga. Selain itu, 2 tandon untuk menampung bantuan air. BPBD juga mendistribusikan bantuan sabun cair yang berasal dari BNPB.

Karhutla Jabar

Curah hujan yang sangat rendah juga memicu bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jabar. Di samping kekeringan, karhutla terjadi di wilayahnya. Sebanyak 15 wilayah administrasi kabupaten atau kota mengalami karhutla. Teridentifikasi 39 kecamatan yang tersebar di 15 kabupaten terdampak karhula dari 1 Januari hingga 23 Agustus 2023.

BPBD Provinsi Jawa Barat ke-15 wilayah terdampak kebakaran yaitu Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Bogor, Sumedang, Majalengka, Bandung Barat, Cirebon, Kuningan, Garut, Bandung. Sedangkan wilayah kota, daerah terdampak mencakup Kota Sukabumi, Cimahi, Bandung dan Bogor.

Kerugian dampak kebakaran tercatat lahan pertanian seluas 156 hektare. Menyikapi potensi bahaya karhutla, pihak BPBD Provinsi telah melakukan koordinasi dengan BPBD se-kabupaten dan kota di wilayahnya. Koordinasi juga dilakukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, khususnya menyangkut antisipasi kerugian lahan warga. “BPBD provinsi dan OPD terkait berupaya untuk melakukan pencegahan dini mengantisipasi dampak meluas karhutla,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang diselenggarakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Kamis (24/8).

“Per hari ini bencana di Indonesia berjumlah 2.657 yang didominasi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, longsor, angin puting beliung dan sekarang kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan,” ucap Suharyanto

“Jawa Barat per hari ini sudah terjadi 458 dan merupakan provinsi yang paling tinggi kejadian bencananya di Indonesia, ” lanjutnya.

Terkait itu BNPB melakukan penanganan bencana untuk meminimalisir dampak bencana bagi masyarakatdi Jawa Barat. “Bidang pencegahan sebagian daerah di Jawa Barat yang mempunyai pantai, berkaitan dengan bahaya gempabumi dan tsunami, Pusdalops BPBDnya akan dimodernisasikan sistem manajemen dan peralatannya,” tutur Suharyanto.

“Sehingga diharapkan dengan memililki  ketika terjadi bencana tsunami bisa melaksanakan peringatan secara dini sehingga dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan,” imbuhnya.

Kemudian saat penanganan darurat, ketika terjadi bencana harap mengeluarkan status darurat sehingga BNPB bisa turun memberikan bantuan sumber daya.

Sementara itu, Ruhimat selaku Bupati Subang yang juga hadir, mengapresiasi apa yang dilakukan BNPB ini karena relevan dengan kejadian bencana yang sedang terjadi di wilayah Kabupaten Subang.

“Para Camat dan Desa di Subang sedang melakukan rapat karena masyarakat alami kekurangan air disaat masa tanam sekarang ini,” kata Ruhimat.

Kegiatan ini diselingi pemaparan materi Dokumen R3P Sebagai Acuan dan Dasar Penyelenggaraan Rehabilitasi Rekonstruksi di Wilayah Pascabencana, kemudian materi Evaluasi Penyelenggaraan Rehabitasi Rekonstruksi di Bidang Fisik Berkelanjutan, hingga materi Evaluasi Penyelenggaraan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana di Bidang Sosial, Ekonomi dan SDA Berkelanjutan.

Hadir dalam kegiatan ini Anggota Komisi VIII DPR RI Obon Tabroni dan Selly Andriany Gantina, Perwakilan BPBD serta perwakilan Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Ajang Promosi Produk UMKM Binaan BNPB

BNPB tidak hanya membangun kembali kerusakan infrastruktur atau bangunan yang terdampak bencana, namun turut memulihkan mata pencaharian dan perekonomian masyarakat.

Dalam rapat ini, BNPB menampilkan produk hasil pendampingan pemulihan sosial, ekonomi dan sumber daya alam kepada masyarakat terdampak bencana, yang menjadi salah satu program BNPB dalam membangun kembali daya lenting masyarakat. Yaitu berupa minuman kopi, minuman jahe, makanan ringan, pakaian, kain, kerajinan tangan dan lain sebagainya.

Ke depannya diharapkan BPBD yang berada di wilayah Jawa Barat agar dapat mencontoh dan meniru program tersebut agar bisa dilakukan pada warga terdampak di Jawa Barat.

Penyerahan Bantuan Dukungan Operasional Penanganan Darurat Bencana Kekeringan

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB juga memberikan bantuan operasional penanganan darurat bencana kekeringan berupa Dana Siap Pakai (DSP), mobil dapur umum dan paket makanan siap saji kepada beberapa perwakilan pemerintah daerah di lingkungan Jawa Barat.

Adapun bantuan DSP sebanyak 500 juta rupiah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian DSP senilai 250 juta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cianjur, serta 750 juta untuk Kota Cimahi.

Selanjutnya bantuan dukungan peralatan berupa mobil dapur umum kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang dan Kabupaten Kuningan. Kemudian 200 paket makanan siap saji untuk Kabupaten Subang. (red)